Bulan: Juli 2026

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi kemarau panjang dengan menyiapkan berbagai dukungan bagi petani, mulai dari bantuan pompa air, benih unggul, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produktivitas sektor pertanian tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menambah bantuan…

Brebes – Pemerintah terus memperkuat ketahanan air sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman kekeringan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai program penyediaan air bagi lahan pertanian terus dipercepat agar produktivitas petani tetap terjaga, sehingga target produksi pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan…

Oleh : Ricky Rinaldi Perubahan iklim membawa tantangan besar bagi berbagai negara, termasukIndonesia, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan sektorproduktif. Kekeringan menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi karenadampaknya dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan nasional. Menghadapikondisi tersebut, pemerintah terus memperkuat strategi mitigasi kekeringan melaluipembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sertakolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah memandang persoalan kekeringan bukan hanya sebagai bencanamusiman, melainkan sebagai tantangan jangka panjang yang membutuhkanperencanaan matang. Perubahan pola cuaca akibat fenomena iklim global membuatsejumlah wilayah menghadapi musim kering yang lebih panjang sehingga diperlukanlangkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin luas. Karena itu, berbagaiprogram pengelolaan air terus diperkuat, baik melalui pembangunan infrastrukturmaupun peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi kondisi darurat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunandan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dalammenghadapi tantangan perubahan iklim. Pemerintah terus mendorong optimalisasibendungan, embung, jaringan irigasi, serta penyediaan air baku agar manfaatsumber daya air dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Infrastrukturtersebut tidak hanya berfungsi sebagai penampung air, tetapi juga menjadiinstrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memenuhikebutuhan masyarakat. Keberadaan infrastruktur air menjadi semakin penting karena sektor pertanianmemiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air. Ketika musim keringberlangsung lebih lama, petani menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai intervensi untuk menjagaproduktivitas pangan nasional melalui penguatan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, serta penerapan teknologi pertanian yang mampu beradaptasi terhadapkondisi iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sektorpertanian harus berjalan seiring dengan kesiapan menghadapi tantangan iklimmelalui langkah-langkah yang konkret dan taktis. Sebagai contoh, untuk meresponsancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian turuntangan langsung menyiapkan 7.000 pompa air dan irigasi perpompaan (irpom) gunamembantu para petani di Jawa Tengah. Intervensi yang disertai dengan gelontoranbantuan alat pertanian (seperti traktor) serta bibit jagung dan padi ini bertujuan untukmemastikan agar para petani tidak kekurangan air, sehingga produktivitas pertaniantetap terjaga. Langkah taktis Kementan ini juga menjadi potret nyata keberhasilan sinergi antarapemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, diapresiasi langsung oleh Mentan karena provinsi tersebut merupakanlumbung pangan nasional dan penghasil beras terbesar kedua di Indonesia. Denganproduktivitas padi Jawa Tengah yang mencapai 9,7 juta ton pada 2025 (berkontribusi15,6 persen terhadap kebutuhan nasional) dan target peningkatan menjadi 10,5 jutaton pada 2026, dukungan pengairan dari pusat serta komitmen daerah—termasukmenggandeng Kementerian ATR/BPN untuk menjaga lahan sawah dilindungi—menjadi fondasi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Mitigasi kekeringan memang membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerahkarena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan wilayah terdampak, menyiapkan langkah penanganan, serta memastikan masyarakatmendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya air bersih. Melaluikoordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, berbagai program penanganankekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain peran pemerintah, masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilanmitigasi kekeringan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya air perluterus diperkuat melalui kebiasaan menggunakan air secara bijak, menjaga kawasanresapan, melakukan penghijauan, serta ikut menjaga lingkungan sekitar. Pengelolaan air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong pendekatan berbasis pencegahan melaluipemanfaatan data dan teknologi. Sistem pemantauan cuaca, pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta peringatan dini menjadi instrumen penting agar pemerintahdan masyarakat dapat melakukan persiapan sebelum dampak kekeringan semakinbesar. Dengan langkah antisipatif tersebut, penanganan kekeringan tidak hanyadilakukan setelah terjadi krisis, tetapi sudah dimulai melalui perencanaan yang lebihterarah. Keberhasilan menghadapi kekeringan tidak dapat dicapai hanya melalui satukebijakan atau satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat yang menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan nasional, pemerintah daerah yang memahami kondisi wilayah, serta masyarakat yang berperan menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara bertanggung jawab. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan air yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mitigasi kekeringan bukan sekadar upayamenghadapi ancaman jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka panjanguntuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan pembangunannasional dapat terus berjalan. Semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan menghadapi perubahaniklim sekaligus menjaga masa depan sumber daya air Indonesia. *) Pengamat Isu Strategis

*) Oleh: M. Farhan Akbar  Perubahan iklim telah mengubah cara negara memandang ancaman kekeringan. Jika dahulu kemarau diperlakukan sebagai siklus tahunan yang dapat diprediksi, kini ia berkembang menjadi tantangan strategis yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi terjadinya kemarau panjang pada 2026 menjadi pengingat bahwa sektor pertanian membutuhkan kemampuan adaptasi yang…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui penguatan dialog sosial, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh. Di tengah dinamika ekonomi global pada 2026, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas hubungan industrial menjadi prioritas agar dunia usaha tetap tumbuh, sementara pekerja memperoleh kepastian perlindungan…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi dini guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tantangan ekonomi global. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, penguatan koordinasi lintas kementerian, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah mengedepankan langkah pencegahan agar stabilitas dunia usaha tetap terjaga dan kesempatan kerja masyarakat dapat dipertahankan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya persoalan hubunganindustrial, tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, gangguan rantaipasok, atau kenaikan biaya produksi, dampak pertama yang paling dirasakan seringkali adalah berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menghadapi ancaman PHK tidak lagicukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Yang jauh lebih pentingadalah membangun sistem deteksi dini yang mampu membaca kondisi perusahaansejak awal sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja. Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menjadi bagian dariupaya menggeser pendekatan pemerintah dari yang semula bersifat reaktif menjadilebih preventif. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjalankan fungsi peringatan dini (early warning) terhadap sektor-sektor industri yang berpotensi melakukan PHK. Menurutnya, satgas tidak hanyamemantau perkembangan kondisi perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan intervensi pemerintah agar persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang PHK sebagaiproses yang sebenarnya dapat dicegah apabila berbagai indikator risiko dapatdikenali lebih awal. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak serta-merta melakukanPHK, melainkan melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari munculnya tekananbisnis, penurunan produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, hinggamemburuknya kondisi keuangan perusahaan. Karena itu, sistem pemantauan menjadi sangat penting. Pemerintah memerlukandata yang mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha sehingga setiap potensipersoalan dapat dipetakan berdasarkan tingkat risikonya, sekaligus menentukanbentuk intervensi yang paling tepat sesuai karakteristik masing-masing perusahaan. Yassierli juga mengungkapkan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan memilikikarakter yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Ada kasus yang cukup diselesaikan melalui komunikasi bipartit antaraperusahaan dan pekerja, ada yang membutuhkan mediasi pemerintah, sementarasebagian lainnya memerlukan koordinasi lintas kementerian karena dipengaruhifaktor-faktor di luar hubungan industrial, seperti kebijakan energi maupun dinamikaekonomi global. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerjakini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi PHK. Pemerintahmulai membangun mekanisme yang mampu menghubungkan informasi dariberbagai sektor sehingga potensi gangguan terhadap dunia usaha dapat segeraditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Keberadaan Satgas Mitigasi PHK juga memperkuat koordinasi antarlembaga yang selama ini sering berjalan secara terpisah. Dalam situasi ekonomi yang berubahcepat, pemerintah membutuhkan forum yang mampu mempertemukan kementerian, DPR, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga serikat pekerja agar pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjembatani berbagai pemangku kepentingan dalam memetakanpersoalan industri. Ia menjelaskan bahwa satgas akan melakukan monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta melakukan mitigasi terhadap setiap kasus sesuai akarpersoalannya, termasuk apabila terdapat konflik internal perusahaan ataupunpersoalan pasokan bahan baku. Model kerja seperti ini menjadi penting karena penyebab PHK semakin kompleks. Persoalan tidak selalu berasal dari menurunnya permintaan pasar, tetapi juga dapatdipicu oleh gangguan pasokan energi, perubahan kebijakan perdaganganinternasional, konflik manajemen, hingga tekanan geopolitik global yang memengaruhi biaya produksi perusahaan. Dengan memahami akar persoalan secara lebih komprehensif, pemerintah memilikipeluang lebih besar untuk menyusun solusi yang tepat sasaran. Intervensi tidak lagiberhenti pada penyelesaian hubungan industrial, tetapi juga menyentuh faktor-faktorekonomi yang menjadi penyebab utama melemahnya kondisi perusahaan. Upaya tersebut memperoleh dukungan dari DPR yang melihat pentingnya kolaborasiantara pemerintah dan parlemen dalam mengantisipasi meningkatnya angka PHK. Sinergi kelembagaan menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapatsegera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu situasi memburuk. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen DPR untukterus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, pertemuan rutin antara pemerintah dan DPR diperlukan agar setiap perkembangankondisi dunia usaha dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga langkah-langkahmitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gelombang PHK meluas. Dengan demikian, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahanparadigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah tidak lagi hanyaberupaya memberikan perlindungan setelah pekerja kehilangan mata pencaharian, tetapi mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjagakeberlangsungan usaha, sekaligus mempertahankan lapangan kerja. Ke depan, efektivitas satgas akan sangat ditentukan oleh kualitas data, kecepatankoordinasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan merespons setiapsinyal pelemahan industri. Apabila sistem deteksi dini tersebut berjalan secarakonsisten, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menjadi instrumen penanganan krisisketenagakerjaan, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia. )* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Bagas Nurahman)* Dialog yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh terus diperkuat sebagai strategi utama dalam menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global dan perubahan lanskap dunia usaha. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, serta…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berbagai pemangku kepentingan terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan personel, operasi pemadaman, koordinasi lintas sektor, pemantauan titik panas, hingga penegakan hukum guna meminimalkan dampak kebakaran…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembangunan sekat kanal di kawasan gambut prioritas, khususnya di Provinsi Riau, guna menjaga muka air tetap tinggi sehingga gambut tidak mudah mengering saat musim kemarau. Upaya ini diperkuat dengan pemantauan tinggi muka air tanah secara real time, pembangunan infrastruktur hidrologi,…