Jakarta – Sertifikasi halal bagi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus didorong sebagai bagian penting dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi aspek gizi dan keamanan pangan, tetapi juga memberikan kepastian kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Majelis Ulama…
Oleh: Arya Kusumawardana Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kesempatan kerja, dan mempertahankan aktivitas ekonomi hingga 2027. Bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), program magang dan vokasi, insentif pajak, serta dukungan perumahan menjadi bagian dari langkah tersebut. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya meredam tekanan ekonomi dalam jangka pendek,…
Oleh: Raka Adinugraha Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai salah satu perhatian utama pemerintah menjelang akhir 2026. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pemerintah menyiapkan anggaran sedikitnya Rp29,5 triliun untuk bantuan pangan dan subsidi upah pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari…
Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp29,5 triliun untuk memperkuat program bantuan pangan dan subsidi upah pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan aktivitas konsumsi hingga akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program perlindungan masyarakat dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. “Pertemuan bersama…
Jakarta – Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan serangkaian program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 2027. Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), pelatihan tenaga kerja, insentif perpajakan, serta dukungan bagi sektor perumahan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kelompok rentan tetap…
Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada keberlanjutan pembiayaan, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan yang diterima peserta. Akses kesehatan yang luas perlu diikuti pelayanan yang baik, waktu tunggu yang lebih singkat,…
Oleh : Aditya Anggara )* Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit, yang dibutuhkan bukan hanya obat dan tindakan medis, tetapi juga kepastian bahwa dirinya akan diperlakukan secara manusiawi, cepat, dan setara. Semangat tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam penguatan layanan BPJS…
Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk dengan waktu antrean yang lebih singkat. Budi menjelaskan, peningkatan layanan menjadi perhatian pemerintah seiring dengan besarnya jumlah masyarakat yang menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Harapan Bapak Presiden tadi…
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas layanan BPJS Kesehatan ditingkatkan, terutama melalui pemangkasan waktu antrean dan penghapusan perbedaan perlakuan antara peserta JKN dan pasien umum. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden ingin perbaikan layanan terasa langsung ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan. “Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan…
Oleh: Fauzan Dahlan* Menjelang genap dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kebijakan, tetapi juga dari konsistensi kerja, integritas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya harus membuktikan hasil kerja nyata, bukan berhenti…
