Hindari Provokasi Demo, RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Aspirasi Buruh

Oleh : Rahmat Sahila )* Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadimomentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus menciptakankepastian hukum bagi dunia usaha. Proses pembahasan yang melibatkan berbagai pemangkukepentingan menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan disusun denganmempertimbangkan beragam kepentingan. Pemerintah dan DPR bersama-sama membukaruang partisipasi bagi serikat pekerja, pengusaha, pakar, serta unsur terkait lainnya agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Keterlibatan serikat pekerja dalam proses tersebut menjadi salah satu indikator bahwaaspirasi buruh memperoleh ruang yang penting dalam pembentukan regulasi. Aspirasi tidakhanya disampaikan, tetapi juga menjadi bagian dari pembahasan substansi RUU. Situasi iniperlu dipahami secara utuh agar pekerja dapat terus mengawal kepentingannya melaluimekanisme legislasi yang tersedia. Dengan ruang dialog yang terbuka, penyampaian aspirasidapat dilakukan secara konstruktif dan berorientasi pada terciptanya aturan ketenagakerjaanyang memberikan perlindungan optimal. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad menjelaskan bahwa DPR terus membuka ruang bagiseluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasanRUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar regulasiyang dihasilkan mampu menjadi titik temu antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses legislasi diarahkan untuk menghasilkan aturan yang adil, memberikan perlindungan bagi pekerja, serta menghadirkan kepastian hukum bagipelaku usaha. Substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis dalam membangunhubungan industrial yang sehat. Perlindungan terhadap pekerja perlu berjalan seiring dengankepastian hukum bagi dunia usaha. Pekerja membutuhkan kepastian mengenai hak dan perlindungan, sementara dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas untuk menjalankankegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklimketenagakerjaan yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya keterlibatan serikat pekerja semakin memperkuat gambaran bahwa aspirasi buruhtelah memperoleh tempat dalam proses pembahasan. Ketua Umum PP FSP KEP SPSI R. Abdullah menyampaikan bahwa sekitar 95-96 persen aspirasi serikat pekerja telah masukdalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Tingkat keterakomodasian tersebutmemberikan optimisme bahwa kepentingan pekerja dapat terus diperjuangkan melalui proses legislasi yang berlangsung. Aspirasi buruh juga telah dihimpun pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM. Berbagai masukan tersebut kemudiandirumuskan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang diserahkan kepada DPR pada 14 September 2026. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikanruang bagi aspirasi pekerja untuk masuk dalam proses formal pembentukan regulasi. Dengan kondisi tersebut, penyampaian aspirasi tidak perlu diarahkan pada tindakan yang dapat mengganggu ketertiban ketika kanal dialog dan partisipasi masih tersedia. Serikatpekerja dapat terus memberikan masukan berdasarkan kepentingan anggotanya, mengikutiperkembangan pembahasan, serta mengawal substansi RUU melalui mekanisme yang telahdisediakan. Pendekatan dialog memungkinkan setiap aspirasi disampaikan secara lebihterukur dan dapat dibahas berdasarkan substansi. Di sinilah kewaspadaan terhadap provokasi demo buruh menjadi relevan. Pekerja perluberhati-hati terhadap informasi yang tidak lengkap, narasi yang tidak sesuai konteks, maupunajakan yang bertujuan membangun persepsi negatif terhadap proses pembahasan RUU. Informasi yang beredar di ruang publik sebaiknya diperiksa terlebih dahulu agar keputusanyang diambil benar-benar didasarkan pada fakta. Kewaspadaan tersebut bukan berarti mengurangi hak pekerja dalam menyampaikanpendapat. Sebaliknya, sikap kritis terhadap informasi justru membantu memastikan agar aspirasi buruh tetap diarahkan pada tujuan utama, yakni memperkuat perlindungan dan kepastian dalam hubungan kerja. Ketika aspirasi dapat disampaikan melalui jalur dialog, kepentingan pekerja dapat diperjuangkan tanpa harus terjebak dalam situasi yang berpotensimenimbulkan ketegangan. Menjaga suasana kondusif juga penting karena pembahasan RUU PelindunganKetenagakerjaan membutuhkan perhatian terhadap substansi yang cukup luas. Regulasitersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerjasekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Dengan demikian, hasil akhirnya dapatmenjadi fondasi hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Target penyelesaian RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada akhir Oktober 2026 sesuaidengan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi momentum bagi seluruh pemangkukepentingan untuk terus mendukung proses legislasi. Pemerintah, DPR, serikat pekerja, pengusaha, dan masyarakat memiliki kepentingan bersama agar regulasi dapat diselesaikansecara baik dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Karena itu, aspirasi buruh perlu terus dikawal melalui ruang partisipasi yang telah tersedia. Setiap masukan dapat menjadi bagian dari upaya menyempurnakan regulasi sepanjangdisampaikan melalui mekanisme yang konstruktif. Pada saat yang sama, segala bentukprovokasi yang berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi RUU perlu diwaspadai agar perjuangan kepentingan pekerja tetap berada pada jalur yang produktif. Pada akhirnya, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi momentum memperkuathubungan antara pekerja, pemerintah, DPR, dan dunia usaha. Aspirasi yang terakomodasi, ruang dialog…

Read Full News

RUU Ketenagakerjaan Dan BSU Perkuat Perlindungan Buruh, Waspada Provokasi Demo

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan serta penyiapan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Di tengah proses tersebut, buruh dan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi provokatif yang dapat mengganggu penyampaian aspirasi secara tertib dan konstruktif. DPR RI saat ini membahas RUU Ketenagakerjaan dengan…

Read Full News

RUU Ketenagakerjaan Disusun Sesuai Aspirasi, Buruh Tak Perlu Tempuh Aksi Massa

JAKARTA — Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan kalangan pengusaha. DPR RI memastikan pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan aturan yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan DPR terus membuka…

Read Full News

Hilirisasi Nikel Jadi Modal Besar Perdagangan Indonesia Hadapi Pasar Global

Jakarta – Di tengah persaingan industri dan perdagangan global, hilirisasi nikel menjadi modal strategis Indonesia untuk memperkuat posisi tawar di pasar internasional. Kebijakan pengolahan mineral di dalam negeri mendorong perubahan dari eksportir bijih mentah menjadi produsen utama nikel olahan dunia. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai hilirisasi telah mengubah…

Read Full News

Mengapresiasi Komcad ASN untuk Pertahanan dan Profesionalisme Birokrasi

Oleh: Sapto Martono *) Pembangunan ketahanan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kualitas serta ketangguhan sumber daya manusia sebagai pilar paling fundamental dalam arsitektur keamanan bangsa. Kebijakan strategis ini tidak lagi bertumpu semata pada pembaruan alutsista, modernisasi teknologi tempur, atau penguatan kekuatan militer konvensional, melainkan mengintegrasikan seluruh potensi nasional untuk menghadapi dinamika…

Read Full News

Komcad ASN: Jembatan Sinergi Kebijakan dan Efisiensi Birokrasi di Era Prabowo

Oleh: Masykur Solehuddin *) Peta persaingan global yang kian dinamis serta meningkatnya kompleksitas ancaman nirmiliter menuntut setiap bangsa untuk memikirkan ulang cara mengelola seluruh sumber daya serta kekuatan strategisnya secara optimal dan terintegrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma ketahanan nasional bergeser menuju pendekatan terpadu yang menyatukan kekuatan sipil dan militer secara harmonis, modern,…

Read Full News

2.241 ASN Jadi Komcad, Perkuat Kesiapsiagaan dan Profesionalisme Aparatur

Jakarta – Sebanyak 2.241 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad) setelah menyelesaikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Gelombang II Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung kesiapsiagaan pertahanan sekaligus membentuk aparatur yang disiplin dan profesional. Latsarmil berlangsung selama 37 hari sejak 24 Agustus hingga 29…

Read Full News

Pelatihan Komcad, Langkah Tepat Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapan Pertahanan Negara

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanan negara, tidak hanya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, kemampuan, dan karakter bela negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Program ini menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang menempatkan…

Read Full News

APBN 2027: Mendorong Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

Oleh: Bara Winatha*) Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara sebesar…

Read Full News

APBN 2027, Sinergi Fiskal dan Moneter agar Ekonomi Kian Bertumbuh

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi Undang-Undang menandai dimulainya fase penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pencapaiannya membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja negara. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting agar dorongan pertumbuhan tetap berjalan seiring dengan…

Read Full News