Pemerintah Pacu Infrastruktur Papua Lewat Penjaminan Kredit dan Pembangunan Rumah Rakyat
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), menjalin kerja sama asuransi kredit konstruksi dan non-konstruksi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, dengan estimasi nilai pertanggungan mencapai Rp900 miliar per tahun.
Jayapura – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga dukungan pembiayaan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memperluas akses pembiayaan konstruksi. Penandatanganan kerja sama ini mencatat estimasi nilai pertanggungan hingga Rp900 miliar per tahun.
Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menegaskan, kolaborasi tersebut akan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat.
“Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi keluarga, hingga tumbuhnya pelaku usaha baru,” ujarnya.
Budhi menambahkan bahwa kerja sama ini juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua, dengan semangat membangun dari pinggiran untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
Sementara itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah prioritaskan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah menjadi prioritas, terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
“Saya yakin kita semua memiliki tujuan yang baik dalam pembangunan rumah di Papua Pegunungan. Pastikan semua yang dilakukan benar dan sesuai peraturan dan tata kelola yang berlaku. Kemudian hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Maruarar.
Ia menilai, pembangunan rumah layak huni di Papua Pegunungan menjadi bukti nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi tingkat kemiskinan.
“Saya terus melaksanakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo guna membahas tindak lanjut pembangunan rumah untuk rakyat di Papua Pegunungan,” tambahnya.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan rumah rakyat di wilayahnya. Ia menilai program tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua.
“Ini merupakan bentuk perhatian nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat dan kami akan mendukung penuh pembangunannya di lapangan,” ucap John Tabo.
Melalui kombinasi dukungan pembiayaan yang terjamin serta pembangunan hunian layak bagi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di Papua tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
