Kebijakan Pro Petani Percepat Pencapaian Swasembada Pangan
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai dari penyesuaian harga gabah, penyediaan pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian.
Seluruh langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani di seluruh Indonesia.
“Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pemerintah optimistis langkah-langkah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Momentum HUT ke-80 RI kita jadikan lompatan besar menuju swasembada pangan,” tegasnya.
Implementasi kebijakan pro petani sudah nyata menunjukkan hasil positif yang dirasakan langsung oleh petani. Para petani kini tidak hanya terbebas dari harga panen yang merugikan, tetapi juga semakin mudah mengakses pupuk subsidi, alsintan, serta irigasi.
Hal ini terwujud setelah Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah dalam negeri.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian melalui teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
“Momentum yang kita hadapi sangat penting. Dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama antara seluruh stakeholder, kami yakin Indonesia bisa swasembada beras pada 2025, tanpa lagi mengimpor beras, gula konsumsi, atau garam konsumsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus merespons langsung kebutuhan petani.
“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami meningkatkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan petani. Misalnya, alokasi pupuk bersubsidi ditambah, benih berkualitas dibagikan, dan harga pembelian pemerintah gabah ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram,” jelasnya.
Sudaryono menegaskan stok beras pemerintah saat ini telah mencapai 4,2 juta ton berkat penyerapan gabah oleh Bulog.
“Dengan stok beras yang kuat, kami yakin swasembada beras pada 2025 akan tercapai dan Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras. Yang lebih penting, petani kita merasa didukung, karena negara hadir untuk mereka,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan dukungan pertahanan terhadap program pangan nasional.
Dalam peninjauan Batalyon Teritorial Pembangunan 843/Patriot Yudha Vikasa di Bekasi, ia menegaskan kesiapan satuan baru bentukan Presiden Prabowo.
“Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi, mengamankan program hilirisasi, dan juga mengamankan program swasembada,” ujarnya.
