Kawal Asta Cita Presiden Prabowo, Wujudkan Harmoni Demi Masyarakat Adil dan Makmur
Oleh : Cindy Ramadhani )*
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghadirkan kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan harmonis melalui delapan misi pembangunan yang disebut Asta Cita. Delapan misi tersebut menjadi arah besar pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu misi terpenting adalah Asta Cita ke-8, yang menekankan terciptanya harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. Misi itu sebagai fondasi menjaga persatuan sekaligus mendorong masyarakat sejahtera.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal perjalanan Asta Cita. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga ketenangan, menghindari konflik, dan memelihara persatuan.
Presiden menyampaikan, pemerintah selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal. Pesannya jelas, bahwa aspirasi harus disampaikan dengan damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ajakan itu mencerminkan visi besar Asta Cita harmoni yang menempatkan stabilitas nasional sebagai modal utama bagi pembangunan.
Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan, Kemenag telah menyiapkan delapan program prioritas yang dikenal sebagai Asta Protas, yang diselaraskan langsung dengan Asta Cita Presiden.
Program tersebut mencakup penguatan layanan keagamaan, pemberdayaan pesantren, peningkatan literasi keagamaan, hingga penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan. Salah satu inovasi penting adalah lahirnya Kurikulum Cinta, yang menekankan moderasi beragama dan penghormatan terhadap perbedaan.
Menurutnya, pendidikan agama tidak boleh hanya menonjolkan perbedaan, tetapi harus menumbuhkan persamaan serta nilai toleransi. Kurikulum itu diharapkan mampu melahirkan generasi religius sekaligus terbuka terhadap keragaman.
Nasarudin menekankan pentingnya pengembangan teologi ekologi, yang mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Menurutnya, kesadaran spiritual tidak cukup hanya pada ibadah ritual, tetapi juga harus mencakup tanggung jawab menjaga lingkungan hidup.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai respons terhadap tantangan global sekaligus perwujudan harmoni yang dicanangkan dalam Asta Cita. Dengan pendekatan ekoteologi, pembangunan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berlandaskan keberlanjutan.
Selain di bidang keagamaan, penerapan Asta Cita juga tercermin dalam pembangunan kewilayahan melalui program transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa kementeriannya berperan strategis dalam mewujudkan Asta Cita, terutama terkait pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan.
Ia menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi kini mulai berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi sentra produksi pangan nasional. Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan, misalnya, telah tumbuh sebagai lumbung beras berkat kebijakan transmigrasi yang berkelanjutan.
Viva Yoga menambahkan bahwa transmigrasi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa melalui akulturasi budaya. Ia menilai pernikahan lintas suku di kawasan transmigrasi telah menjadi bagian penting dalam mempererat persaudaraan nasional. Menurutnya, perpindahan penduduk antarwilayah bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga strategi sosial budaya yang mengikat bangsa dalam satu kesatuan.
Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran agar kawasan transmigrasi menjadi daerah yang berdaya saing, produktif, dan mampu menyerap tenaga kerja. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah menghadirkan inovasi, menggandeng investasi, serta bermitra dengan berbagai pihak, termasuk koperasi dan BUMN. Dengan sinergi tersebut, kawasan transmigrasi dapat benar-benar menjadi motor pembangunan yang merata.
Semangat Asta Cita harmoni menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga membangun kohesi sosial. Masyarakat diajak untuk menghargai keberagaman, memperkuat toleransi, serta menciptakan ruang dialog yang sehat.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkecil potensi konflik horizontal sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Toleransi bukan sekadar jargon, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan keyakinan, menjaga kerukunan antar tetangga, dan saling menolong dalam kesulitan.
Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Asta Cita juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Pemerintah diharapkan mampu memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.
Akses terhadap lapangan pekerjaan juga harus diperluas agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan diri. Namun, peran masyarakat tidak kalah penting. Solidaritas sosial, gotong royong, dan filantropi merupakan bentuk partisipasi nyata yang dapat memperkuat harmoni sosial.
Generasi muda juga memiliki peran vital dalam mengawal Asta Cita. Kreativitas mereka dalam menciptakan solusi lokal dan inovasi sosial dapat menjadi energi baru bagi pembangunan. Dukungan terhadap gagasan generasi muda perlu terus diperluas agar lahir kepemimpinan baru yang inklusif dan visioner.
Harmoni yang dituju Asta Cita ke-8 mencakup tiga dimensi utama: harmoni dengan lingkungan, harmoni dalam budaya, dan harmoni antar umat beragama. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, sebab keharmonisan bangsa hanya dapat terwujud apabila lingkungan terjaga, budaya dilestarikan, dan perbedaan keyakinan dihormati. Prinsip tersebut bukan hanya agenda pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa bangsa ini berada di ambang kebangkitan. Oleh sebab itu, persatuan harus dijaga dari upaya adu domba dan provokasi yang dapat merusak stabilitas nasional. Aspirasi masyarakat harus tetap disuarakan, tetapi dengan cara damai dan konstruktif.
Mengawal Asta Cita berarti berkomitmen untuk memastikan harmoni benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan menjaga harmoni tersebut, Indonesia dapat melangkah mantap menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. (*)
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute