Paket Stimulus Ekonomi Bukti Pemerintah Respon Tuntutan 17+8 Dari Masyarakat

Oleh : Erika Carolina )*

Pemerintah resmi meluncurkan 17 program paket stimulus ekonomi sebagai bukti keseriusan merespons tuntutan publik yang belakangan dikenal dengan istilah 17+8. Paket ini diumumkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan.

Ditegaskan oleh Airlangga, paket stimulus terbagi dalam tiga kategori besar. Sebanyak delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan 2026, serta lima program yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Melalui desain kebijakan ini, pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas.

Program tersebut diberi nama paket ekonomi 2025 yang berisi 17 langkah konkret. Di dalamnya terdapat percepatan deregulasi, bantuan sosial, dukungan bagi pekerja sektor informal, serta program penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Paket stimulus ini oleh pihak Istana disebut sebagai jawaban langsung terhadap suara masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, menjelaskan bahwa program 8+4+5 akan memberi dampak pada tiga aspek utama: penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan penguatan pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan oleh Fithra, penyediaan lapangan kerja ditempatkan sebagai fokus utama. Program pemagangan untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, misalnya, akan digelar dengan dukungan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Dengan begitu, lulusan muda tidak dibiarkan menganggur dalam waktu lama.

Pemerintah telah menjamin bahwa 20 ribu fresh graduate dapat langsung masuk ke sistem melalui pemagangan. Langkah ini diambil agar mereka tidak menjadi beban, melainkan tenaga kerja produktif. Selain itu gig worker seperti pengemudi ojek online, kurir, hingga sopir logistik juga akan menerima perlindungan sosial berupa diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Kelompok ini dianggap memiliki risiko tinggi, sehingga jaminan sosial diberikan sebagai bentuk perlindungan nyata.

Program padat karya tunai (cash for work) yang digelontorkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum disebut akan memperluas lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan penciptaan lebih dari satu juta lapangan kerja hingga akhir Desember. Program jangka panjang seperti Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menciptakan 200 ribu lapangan kerja, sedangkan revitalisasi tambak pantura ditargetkan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan bahkan diyakini membuka ruang kerja baru bagi 200 ribu orang, dan perkebunan rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektar lahan diproyeksikan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.

Dampak kedua yang ditargetkan adalah peningkatan daya beli masyarakat. Disebutkan oleh Fithra, paket stimulus akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram kepada 18,3 juta penerima selama Oktober–November 2025. Di samping itu, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata juga dilakukan. Jika masyarakat menerima bansos dan subsidi iuran, maka beban pengeluaran mereka berkurang. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada konsumsi, sehingga daya beli meningkat.

Peningkatan daya beli ini turut diperkuat melalui program padat karya yang menghasilkan pendapatan langsung bagi pekerja. Adanya proyek padat karya akan menciptakan lapangan kerja sekaligus uang tunai, yang pastinya berdampak pada daya beli.

Dampak ketiga dari paket stimulus, menurut pihak Istana, adalah penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Target yang dipasang pemerintah adalah pertumbuhan 5,2 persen pada akhir 2025. Seperti yang telah terlihat pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi masih bisa dijaga di atas 5,12 persen. Paket stimulus ini diproyeksikan menjadi pendorong tambahan, terutama karena fokusnya pada peningkatan disposable income masyarakat.

Paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden Prabowo juga mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, menegaskan bahwa dukungan diberikan karena program ini menyasar langsung kelompok rentan dan lapisan masyarakat bawah. PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Kebijakan ini dianggap menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah.

Dijelaskan pula oleh Bertu, perlindungan kepada pekerja informal seperti pengemudi ojol dan kurir adalah langkah penting, karena mereka selama ini bekerja dengan risiko tinggi tetapi minim perlindungan sosial. Program ini diyakini dapat meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil.

Ia juga menekankan bahwa efektivitas program harus dijaga melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Bertu mengemukakakn evaluasi bulanan diperlukan untuk memastikan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat, misalnya dalam peningkatan kualitas permukiman perkotaan atau penyediaan ruang kerja bagi gig ekonomi. Peringatan juga disampaikan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jika ada pihak yang menyalahgunakan program, sanksi tegas harus dijatuhkan. Hanya dengan cara itu manfaat program sesuai mandat Presiden dapat terjamin.

Dengan diluncurkannya paket stimulus ini, pemerintah menunjukkan diri responsif terhadap tuntutan publik. Tuntutan 17+8 yang selama ini digaungkan masyarakat dianggap telah dijawab dengan langkah konkret melalui kebijakan ekonomi yang terukur, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta didesain untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.

Paket stimulus tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak untuk menjawab kebutuhan rakyat di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

)* Pengamat Ekonomi