Jakarta – Penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikawal agar berjalan cepat sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan, layanan kesehatan, hunian sementara, dan pemulihan infrastruktur menjangkau seluruh wilayah terdampak. Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI telah meninjau langsung lokasi terdampak gempa berkekuatan…

Oleh: Aziz Rahman*) Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan….

Oleh: Hanan Alfawazi*) Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mencakup tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas pendidikan, dan pembinaan karakter. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya negara memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan seorang anak. Dalam konteks itu, Sekolah…

Jakarta – Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 182 titik di berbagai wilayah Indonesia, mencakup sekolah permanen dan sekolah rintisan yang masih aktif. Pemerintah akan terus memperluas program tersebut dengan menargetkan sedikitnya satu Sekolah Rakyat tersedia di setiap kabupaten dan kota. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem….

Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen di sejumlah provinsi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pembangunan sekolah berasrama tersebut menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Program yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 itu mencakup pembangunan…

Oleh: Dadang Suparna *) Keputusan pemerintah untuk mengalihkan status kepegawaian serta beban penganggaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat merupakan perubahan struktural yang signifikan dalam sistem tata kelola pendidikan Indonesia. Kebijakan ini menyentuh akar persoalan ketimpangan kemampuan keuangan yang kerap terjadi antardaerah, sekaligus berfungsi sebagai instrumen…

Oleh: Samian Latif *) Langkah pemerintah dalam merumuskan skema baru status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa kepastian bagi tata kelola pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan jaminan karier yang lebih terarah bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh daerah. Keputusan untuk membuka jalur pengangkatan guru berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu, yang disusul dengan kesempatan mengikuti seleksi…

JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola tenaga pendidik, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan aspek…

Jakarta – Pemerintah memastikan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian guru sekaligus upaya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus paruh waktu. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip…

Oleh: Yusuf Rinaldi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase penting di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak lagi sekadar mengejar besarnya jumlah perusahaan pelat merah, tetapi mulai menempatkan produktivitas, efisiensi, dan manfaat bagi rakyat sebagai ukuran utama keberadaan BUMN. Kebijakan memangkas ratusan entitas yang tidak produktif menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membersihkan inefisiensi…