JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pengerahan personel, bantuan logistik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah memberikan respons cepat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Sekretaris Kabinet…

Oleh: Satya Wibawa )* Tingginya aktivitas masyarakat di ruang digital pada momentum nasional membuat arusinformasi bergerak semakin cepat. Kondisi tersebut memberikan manfaat dalam memperluasakses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, kontenprovokatif, serta berbagai informasi yang sengaja dilepaskan dari konteks aslinya. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan masyarakat mengenai potensimeningkatnya produksi konten provokatif sepanjang Agustus. Konten semacam itu dapatdigunakan untuk membangun persepsi tertentu dan memengaruhi kondisi sosial menjelangperingatan kemerdekaan. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting dalammemperkuat ketahanan masyarakat. Kemampuan menggunakan teknologi perlu disertaikecakapan dalam memahami, memeriksa, dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayaiatau menyebarkannya. Masyarakat yang memiliki literasi digital baik tidak mudah menerima informasi hanyaberdasarkan judul, potongan video, gambar, maupun narasi yang beredar di media sosial. Informasi perlu diperiksa dengan melihat sumber, waktu kejadian, lokasi, konteks, sertamembandingkannya dengan informasi dari sumber yang kredibel. Kebiasaan melakukan verifikasi menjadi lapisan awal dalam mencegah penyebaran hoaks. Sebuah informasi yang tidak benar dapat memiliki dampak luas apabila terus dibagikan tanpapemeriksaan. Sebaliknya, kebiasaan berhenti sejenak sebelum membagikan informasi dapatmempersempit ruang penyebaran konten menyesatkan. Tantangan tersebut semakin kompleks karena konten digital tidak selalu mudah dikenalisebagai informasi palsu. Foto asli dapat digunakan dengan keterangan berbeda, video lama dapat kembali disebarkan seolah-olah merupakan peristiwa baru, sementara pernyataanseseorang dapat dipotong sehingga kehilangan konteks. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai foto dan video yang beredar, khususnya konten yang berkaitan dengan demonstrasi atau peristiwa tertentu. Fifi Aleyda Yahya meminta publik memeriksa waktu, lokasi, dan sumber informasi sebelummenyebarkan sebuah konten. Informasi yang tidak mencantumkan unsur waktu, tempat, sumber, dan konteks memiliki potensi menyesatkan serta dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kecakapan tersebut perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Masyarakat dapat menelusurisumber pertama, memeriksa tanggal publikasi, menggunakan layanan pemeriksa fakta, sertamembandingkan informasi dengan pemberitaan media yang menjalankan proses jurnalistikdan verifikasi. Ketahanan digital juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenali informasi palsu, tetapi juga kemampuan mengendalikan respons terhadap konten yang memancing emosi. Narasi yang sengaja membangkitkan kemarahan, ketakutan, atau kebencian dapat mendorongpengguna membagikan informasi secara spontan tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Karena itu, literasi digital perlu mencakup kemampuan membedakan fakta, opini, kritik, dan provokasi. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapiperbedaan tersebut tidak seharusnya diperbesar melalui informasi palsu atau narasi yang sengaja memecah masyarakat. Upaya memperkuat ketahanan masyarakat di ruang digital juga membutuhkan peran berbagaipihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab melalui regulasi, edukasi, pengawasan, dan penanganan konten bermasalah. Platform digital, media massa, komunitas pemeriksa fakta, akademisi, dan masyarakat juga memiliki kontribusi dalam menciptakan ekosistem informasiyang sehat. Anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, menekankan pentingnya kemampuanmasyarakat dalam memahami, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasisecara bertanggung jawab. Kemampuan mengoperasikan perangkat digital perlu diimbangidengan kecakapan menilai informasi yang diterima. Rosarita…

Oleh: Cantika Rahayu )* Peningkatan literasi digital semakin menjadi kebutuhan penting dalam membangun ruang digital nasional yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, serta menyebarkan informasi. Kemudahan tersebut perlu diimbangi kemampuan memahami dan memverifikasi informasi agar ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya hoaks, disinformasi, maupun provokasi. Wakil Menteri…

Jakarta – Masyarakat diingatkan untuk semakin kritis dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Kemampuan memeriksa sumber, kebenaran, dan konteks informasi menjadi penting agar publik tidak mudah terpengaruh hoaks maupun narasi provokatif yang dapat memicu keresahan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan konten provokatif yang beredar di ruang digital menjadi perhatian pemerintah. Konten…

Jakarta – Masyarakat diingatkan untuk semakin kritis menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Kemampuan memeriksa kebenaran informasi penting agar publik tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi, maupun narasi provokatif dan Hoaks yang dapat memicu perpecahan. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga ruang digital agar tetap sehat dan tidak menjadi arena politik kebencian, polarisasi,…

JAKARTA — Program Magang Nasional Angkatan 2 kembali menjadi salah satu stimulus pemerintah untuk memperluas kesempatan lulusan muda memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Program ini menyasar lulusan sarjana atau diploma di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan sebanyak 50.000 kuota peserta magang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.160 peserta resmi mengikuti program magang nasional…

Jakarta – Pemerintah terus memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja melalui Program Magang Nasional. Pada Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026, pemerintah meningkatkan kuota peserta menjadi 150 ribu orang yang terbagi dalam beberapa batch. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemerintah kembali membuka Program Magang Nasional tahun 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi sekaligus memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda. Program ini menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Pengalaman profesional dinilai semakin penting di tengah perubahan kebutuhan industri yang menuntut…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah kembali memperluas Program Magang Nasional pada 2026 sebagai salah satu upaya memperkuat kesiapan lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Program yang memasuki Angkatan 2 ini tidak sekadar diarahkan untuk memberikanpengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengalokasikananggaran Rp4,14 triliun, bukan Rp414 triliun sebagaimana dapat muncul dalamsejumlah penulisan judul. Anggaran tersebut merupakan bagian dari paket kebijakanstimulus ekonomi pemerintah dan ditujukan antara lain untuk memperluas kesempatankerja bagi lulusan baru perguruan tinggi.  Skala program tahun ini juga meningkat. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijayamenyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota peserta dari 100 ribu orang pada 2025 menjadi 150 ribu peserta pada 2026. Penambahan tersebut dibagi dalam tigatahap, masing-masing sebanyak 50 ribu peserta. Menurut Teddy, peningkatan kuotamerupakan bentuk dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya memperluasakses lulusan muda memperoleh pengalaman profesional sebelum masuk ke pasar kerja secara penuh.  Program ini memiliki relevansi kuat di tengah tantangan transisi dari pendidikan kedunia kerja. Gelar akademik tidak selalu identik dengan kesiapan profesional. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu berkomunikasi, bekerja dalam tim, memecahkan masalah, beradaptasi dengan teknologi, serta memahami budaya dan target organisasi. Karena itu, pengalaman langsung di lingkungan kerja menjadi bagian penting dariproses pembentukan kompetensi. Melalui masa magang selama enam bulan, pesertamemperoleh kesempatan untuk berhadapan dengan persoalan pekerjaan secara nyatasekaligus menguji kemampuan yang diperoleh selama pendidikan. Data pelaksanaan sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang cukup signifikan. Pada Angkatan 1, sebanyak 102 ribu lulusan perguruan tinggi mengikuti program dan sekitar95 persen peserta berhasil menyelesaikan masa pemagangan. Evaluasi pemerintahjuga menunjukkan 66 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi secarasignifikan, termasuk dalam kemampuan teknis, komunikasi, dan kerja sama tim.Sebanyak 26 persen peserta bahkan dilaporkan memperoleh tawaran pekerjaansetelah menyelesaikan program.  Sementara itu, Teddy mengatakan hasil evaluasi tahun sebelumnya menunjukkansekitar 30 hingga 40 persen peserta berhasil langsung bekerja setelah masa magang. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi, pembekalan, serta pengalamankerja selama enam bulan dapat menjadi mekanisme yang efektif untukmempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kualitas tenaga kerja muda. Ia juga mencontohkan manfaat ekonomi yang diperoleh peserta selama mengikuti program. Peserta yang ditempatkan di Jakarta, misalnya, dapat menerima uang saku sekitarRp5,5 juta hingga Rp5,7 juta per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Angkatan 2 Batch 1, antusiasme masyarakat juga terlihat sangat tinggi. Pemerintah mencatat 732.483 pendaftar, dengan 244.982 orang dinyatakan memenuhipersyaratan. Setelah melalui proses seleksi nasional, sebanyak 46.160 pesertaditetapkan mengikuti program. Tahap pertama tersebut melibatkan 3.672 penyelenggara yang terdiri atas 1.830 perusahaan dan 1.842 kementerian/lembaga, dengan 28.455 lowongan pemagangan.  Besarnya jumlah pendaftar sekaligus memperlihatkan persoalan yang tidak bolehdiabaikan, kebutuhan lulusan muda terhadap pengalaman kerja jauh lebih besardibandingkan kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, keberhasilan Program Magang Nasional tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah peserta yang diterima. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak peserta yang benar-benar mengalamipeningkatan kompetensi dan kemudian mampu memasuki pekerjaan yang produktif. Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah, Fahd Pahdepie, mengatakan bahwa tingginya jumlah pendaftar mencerminkan kebutuhanbesar lulusan muda terhadap pengalaman profesional. Ia juga menggarisbawahi bahwaprogram magang seharusnya tidak berhenti pada penempatan peserta, melainkanmenjadi jembatan menuju pekerjaan dan perkembangan karier yang lebih baik.  Fahd menjelaskan sebanyak 66% peserta mengalami peningkatan kompetensi secarasignifikan, mulai dari kemampuan komunikasi, keterampilan teknis, hingga kerja samatim. Selain itu, sebanyak 26% peserta magang langsung mendapatkan tawaran kerjasebagai karyawan setelah program berakhir. Tantangan berikutnya berada pada kualitas pelaksanaan. Perusahaan dan lembagapenyelenggara perlu memastikan peserta benar-benar memperoleh pekerjaan yang relevan, pendampingan, target pembelajaran, serta evaluasi kompetensi. Tanpamekanisme tersebut, magang berisiko berubah menjadi sekadar aktivitas administratifyang memberikan pengalaman terbatas. Pemerintah juga perlu menggunakan data hasil program untuk memperbaikikesesuaian antara bidang pendidikan peserta, kebutuhan industri,…

Jakarta – Pemerintah terus memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi digital yang mengatur ojek online (ojol). Regulasi tersebut ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2026 dan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi pengemudi maupun perusahaan aplikator. Pemerintah juga memastikan sejumlah substansi penting, termasuk pola pembagian pendapatan dan status pengemudi,…