Oleh: Muhammad Rizki Darwis Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem hukum pidana nasional dengan paradigma modern yang dirancang sesuai nilai, kebutuhan, dan jati diri bangsa. Pemerintah…
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip single prosecution yang menempatkan penanganan perkara pidana dalam satu garis kendali yang terintegrasi. Prinsip ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan…
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) Nico Afinta mengatakan, komunikasi yang efektif…
Oleh: Raka Wibisana }* Deklarasi keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pengumuman capaian sektor pertanian, melainkan penegasan arah strategis negara dalam memaknai kedaulatan nasional. Di tengah dunia yang semakin diwarnai ketidakpastian rantai pasok, konflik geopolitik berkepanjangan, serta tekanan perubahan iklim, keputusan Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan merupakan pilihan politik yang sadar dan…
Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan laju ke arah yang lebih baik. Pemerintah pusat dan daerah, serta TNI-Polri bergerak cepat menormalisasi akses, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memastikan logistik dan layanan publik kembali berjalan. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan misalnya dengan pembentukan…
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Awal Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor besar pada penghujung 2025. Di tengah duka akibat korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas, langkah cepat pemerintah memulihkan fasilitas vital, khususnya sektor pendidikan yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Sekolah-sekolah yang…
Oleh: Silmi Mubharok*) Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus menunjukkan kemajuan nyata. Berbagai unsur pemerintah bersama TNI, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat bergerak serempak memulihkan lingkungan, fasilitas umum, serta kehidupan warga yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah kerja-kerja pemulihan tersebut, masyarakat Aceh juga menegaskan komitmennya menjaga persatuan dengan menolak segala bentuk simbol dan narasi separatisisme…
Aceh – Pemerintah memastikan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dilakukan secara terencana dan matang, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak. Skema bantuan rumah disiapkan secara terstruktur agar proses pemulihan berjalan adil, cepat, dan tepat sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri…
Banda Aceh – Pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Namun disayangkan, di tengah proses tersebut kembali muncul simbol-simbol konflik lama yang berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyesalkan aksi pengibaran bendera simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi memprihatikan pascabencana…
Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melindungi kebebasan berpendapat di tengah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penegasan ini menjadi penting untuk menjawab berbagai kekhawatiran publik yang berkembang, khususnya di ruang digital, terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dan menjadi fondasi utama…
