Jakarta — Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) menyalurkan sebanyak 20.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak di tengah kondisi pascabencana. Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA menyatakan bahwa…

Oleh : Lua Murib )* Program Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan di Papua menghadirkan momentum penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. PSN bukan sekadar daftar proyek di atas kertas, melainkan cetak biru pembangunan yang menyasar berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hingga transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia unggul….

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Percepatan Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terukur, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Di wilayah pegunungan hingga kawasan selatan, PSN tidak hanya dimaknai sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen negara untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan menata fondasi pemerintahan daerah yang efektif. Pendekatan ini menegaskan keseriusan…

Papua – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Di Papua Pegunungan, PSN sektor pangan menjadi salah satu instrumen utama negara dalam membangun kemandirian ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan…

Nabire – Tokoh adat Papua menegaskan bahwa PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang merugikan atau memaksakan kehendak tertentu kepada daerah. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Papua Tengah, Melkisedek Rumawai, mengajak masyarakat serta pemerintah daerah untuk bersinergi mendukung PSN agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua. Ia…

Oleh: Nur Utunissa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu intervensi strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas gizi anak dan kelompok rentan di Indonesia. Dengan target menjangkau hingga 82,9 juta orang, program ini dirancang sebagai langkah sistemik untuk memutus rantai persoalan gizi yang selama ini berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta…

Oleh: Magdalena Anggina Lestari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat hanya dalam waktu satu tahun merupakan capaian bersejarah yang menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dasar rakyat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara aktif dan terukur dalam menjawab persoalan fundamental bangsa, yakni pemenuhan gizi bagi…

Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan berpuas diri dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan hingga mencapai standar zero defect atau tanpa kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan…

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan jangkauan layanan mencapai sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BGN Dadan…

Oleh Yulia Rahmawati )* Reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran paradigma dari sistem yang kaku dan retributif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada…