Oleh : Deva Baruna Mitigasi krisis iklim menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalammemperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklimglobal. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaranhutan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telahberdampak terhadap ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, sertakehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menjadikanpengendalian perubahan iklim sebagai bagian integral dari arah pembangunannasional yang berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiringdengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo terus memperkuat kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam berbagai program pembangunannasional. Berbagai langkah ditempuh melalui percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta penerapan pembangunanrendah karbon di berbagai sektor. Pendekatan tersebut menunjukkan komitmenpemerintah dalam membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh terhadapdampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengahdinamika global yang semakin kompleks. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggiterhadap dampak perubahan iklim. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikanmuka air laut, sementara sektor pertanian semakin dipengaruhi oleh perubahan polamusim yang sulit diprediksi. Meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi juga menuntut penguatan kapasitas adaptasi di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program mitigasi dan adaptasi agar masyarakat memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi berbagairisiko sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian LingkunganHidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa pengendalian perubahan iklimmerupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangkukepentingan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untukmenurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidupmelalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Lebih lanjut, Moh. Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa komitmen tersebutdiwujudkan melalui penguatan tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, mulaidari peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengembangan ekonomi rendah karbon, hingga percepatan transisimenuju energi yang lebih bersih. Pemerintah memandang bahwa mitigasi krisis iklimtidak hanya bertujuan menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memperkuatketahanan pangan, ketahanan energi, serta mengurangi risiko bencana yang dapatmemengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang melibatkanseluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi diharapkan mampu menciptakanpembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan nasionaldalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Di sektor energi, pemerintah juga terus mendorong percepatan pemanfaatan energibaru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendukung target penurunan emisinasional. Transformasi menuju energi bersih juga diyakini mampu membukapeluang investasi baru, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakanlapangan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan transisi menuju energi bersih merupakan langkah strategisdalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan akan mengurangi ketergantunganterhadap bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi sistem energi, serta menciptakanpeluang investasi dan lapangan kerja baru yang mendukung pertumbuhan ekonomihijau. Selain memperkuat kebijakan nasional, pemerintah juga terus mendorong partisipasimasyarakat dalam mendukung pengendalian perubahan iklim. Berbagai program pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, efisiensi energi, hingga edukasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan terus diperluas. Pendekatankolaboratif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi krisis iklimmemerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat agar manfaatpembangunan berkelanjutan dapat dirasakan secara luas. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Saparno, menilai langkah pemerintahdalam memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakaninvestasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunaninfrastruktur yang tangguh terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan memperkecil risiko kerugianekonomi maupun sosial akibat perubahan iklim. Eddy Saparno juga menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim tidakhanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ia menilai investasi pada pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi bersih, serta penguatan ketahanan lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjangbagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya tahan Indonesia dalammenghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, target pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional diyakinidapat dicapai secara lebih efektif. Komitmen pemerintah dalam memperkuat mitigasi krisis iklim menunjukkan bahwapembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapijuga pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan nasional, dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menghadapitantangan perubahan iklim. Mitigasi krisis iklim pada akhirnya menjadi bagianpenting dalam menjaga ketahanan nasional, meningkatkan daya saing bangsa, sertamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupunmendatang. )* Pengamat Publik
