admin

Pemerintah Prioritaskan Pemerataan Listrik Desa pada 2026

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga resmi menempatkan percepatan elektrifikasi desa sebagai salah satu prioritas utama pada 2026. Upaya pemerataan akses listrik di seluruh desa di tanah air dianggap sebagai fondasi penting bagi pembangunan wilayah tertinggal, percepatan pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penghidupan yang layak bagi masyarakat…

Read More

Jaga Persatuan, Pemerintah Imbau Masyarakat Hormati Proses Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

Jakarta – Juru Bicara Kepresidenan, Prasetyo Hadi, mengimbau masyarakat agar menyikapi penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dengan kepala dingin. “Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa, belajar melihat sesuatu dari dua sisi, memahami dan menghormati serta menghargai jasa-jasa para pendahulu,” katanya. Prasetyo Hadi menekankan perlunya menurunkan kebiasaan menonjolkan sisi negatif tokoh bangsa karena…

Read More

Penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Penghargaan atas Kontribusi Nyata bagi Bangsa

Jakarta – Pemerintah telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas bangsa. Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi mengatakan penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan terhadap tokoh besar bangsa yang memiliki jasa luar biasa dalam perjalanan…

Read More

Publik Diimbau Tidak Terpancing Narasi Provokatif Soal Gelar Pahlawan Soeharto

Oleh: Dhita Karuniawati )* Perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, mencuat ke ruang publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Perbedaan pandangan baik pro maupun kontra sebenarnya merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, meningkatnya narasi provokatif, misinformasi, serta ajakan-ajakan yang memanfaatkan isu tersebut untuk memecah belah masyarakat menjadi perhatian serius. Karena…

Read More

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto Bentuk PenghargaanNegara Terhadap Pemimpin

Oleh: Anggina Nurhandayani* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menjadi sebuah penegasan kuat bahwa negara menghormati para pemimpinyang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Penetapan ini bukansekadar keputusan administratif, melainkan simbol penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada sosok yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjagakeutuhan negara, memperkuat fondasi pembangunan, dan menghadirkankesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam konteks perjalanan sejarah bangsa, keputusan ini sekaligus menjadi penanda bahwa Indonesia menempatkan nilai-nilaikepemimpinan, pengabdian, dan dedikasi sebagai bagian tak terpisahkan dari identitasnasional. Soeharto merupakan figur penting dalam berbagai fase sejarah Indonesia. Kiprahnyadalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi bukti nyata bahwa ia telah berjuangsejak masa awal mempertahankan kedaulatan Indonesia. Langkah-langkah strategisnyadalam menjaga keamanan nasional di masa-masa krusial menjadikan dirinya bagianintegral dari proses panjang negara ini dalam meneguhkan eksistensi Republik. Negara memandang jejak perjuangan tersebut sebagai bagian dari alasan kuat yang mendasaripemberian gelar Pahlawan Nasional. Sebagai pemimpin, Soeharto dikenal berhasil membawa Indonesia memasuki era pembangunan modern. Melalui Repelita yang disusun secara sistematis, ia membangunfondasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang manfaatnya masihterasa hingga sekarang. Keberhasilannya dalam membawa Indonesia mencapaiswasembada pangan, memperkokoh stabilitas ekonomi, dan memperluas aksespendidikan nasional menjadi catatan penting bagi negara dalam memberikanpenghargaan resmi ini. Seluruh pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Soehartobukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga arsitek pembangunan nasional. Dari perspektif masyarakat pedesaan, khususnya para petani, Soeharto dikenangsebagai pemimpin yang memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan mereka. Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia, Irfan Ahmad Fauzi, menilai kebijakan-kebijakan Soeharto melalui program seperti PRPTE dan PIR berhasil membuka aksesmasyarakat desa terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Infrastrukturpertanian yang dibangun pada masa pemerintahannya memperlancar distribusi hasilproduksi dan membuka konektivitas wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dalam pandangan para petani, penetapan gelar Pahlawan Nasional merupakan penghormatanyang selaras dengan manfaat nyata yang mereka rasakan selama kepemimpinannya. Dukungan juga datang dari kalangan tokoh agama yang melihat bahwa keputusan inimenjadi bentuk penghormatan negara kepada pemimpin yang telah berjasa bagibangsa. Muslim Mufti dari PP Persis menilai bahwa Soeharto adalah pemimpin yang pengabdiannya telah dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan. Ia melihat bahwabangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpin yang telahmemberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat, dan penganugerahan gelar inimencerminkan nilai luhur tersebut. Bagi kalangan tokoh agama, keputusan negara inimemperlihatkan penghormatan yang sejalan dengan nilai moral untuk menghargaiorang-orang yang memberikan manfaat luas bagi umat. Pemerintah melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memandangpenganugerahan ini sebagai langkah yang tepat dan penuh pertimbangan. Ia menilaibahwa Soeharto memiliki kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas nasional sertamembangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Keberhasilan Soeharto dalammemperluas akses pendidikan, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkankapasitas produksi nasional menjadi bagian dari alasan mengapa negara memberikanpenghormatan tertinggi ini. Dengan memberikan gelar Pahlawan Nasional, negara menegaskan kembali bahwa kontribusi besar seorang pemimpin terhadap kesejahteraanrakyat adalah warisan yang patut dihargai. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa penganugerahan gelar inimerupakan tradisi baik yang menunjukkan bagaimana bangsa menghormatipemimpinnya. Menurutnya, negara memberikan tempat terhormat bagi pemimpin yang telah berjasa demi kemajuan bangsa. Falsafah Jawa tentang menjunjung tinggi jasapendahulu menjadi nilai luhur yang tercermin dalam keputusan ini. Sikap penghormatantersebut dinilai sebagai bagian dari etika bangsa yang menempatkan pengabdianpemimpin sebagai warisan berharga. Pandangan positif juga datang dari Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, yang menilai bahwa seluruh mantan presiden, terutama yang telah wafat, layakmendapatkan tempat terhormat. Ia melihat bahwa pemberian gelar ini merupakanbentuk penghargaan negara kepada pemimpin yang telah memberikan kontribusi besaruntuk bangsa. Dengan memberikan gelar tersebut, negara menegaskan bahwa seluruhpemimpin memiliki peran penting dalam perjalanan republik. Kalangan akademisi turut memberikan penilaian yang menguatkan pentingnyapenghargaan ini. Guru Besar UNJ,…

Read More

Langkah Terpadu Perkuat Ketahanan Pangan Papua: Produksi Meningkat, Pengawasan Diperketat

Jayapura – Ketahanan pangan Papua diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga akademis, dan instansi pengawasan pangan. Pemkot Jayapura bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal sebagai langkah strategis mewujudkan kemandirian pangan. “Ini merupakan komitmen kami dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan perikanan lokal…

Read More

Ketahanan Pangan Papua Melesat, Pemerintah Perkuat Modernisasi Pertanian dan Peran Petani Muda

PAPUA – Ketahanan pangan di Papua menunjukkan kemajuan signifikan seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan melalui modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital yang kini menjangkau seluruh wilayah, termasuk Papua. Seluruh langkah percepatan ini berjalan…

Read More

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Papua untuk Dorong Kemandirian Wilayah

Oleh : Loa Murib Upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua semakin menunjukkan arah yang semakinprogresif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, lembaga akademis, dan otoritasmoneter terus memperkuat koordinasi untuk memastikan Papua mampu mencapaikemandirian pangan yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteksini, ketahanan pangan bukan hanya persoalan kecukupan produksi, tetapi juga menyangkutstabilitas harga, pemanfaatan teknologi, transformasi ekonomi lokal, hingga penguatankapasitas pelaku utama di sektor pertanian. Papua memiliki potensi lahan yang luas dan subur, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Karena itu, penguatan kebijakan dan sinergimultipihak menjadi kunci untuk membawa Papua menuju masa depan pangan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan dana OtonomiKhusus (Otsus) untuk memperkuat sektor pertanian. Komisi IV DPR RI menilai bahwa dana Otsus yang cukup besar harus menjadi modal utama bagi percepatan pembangunan pertanianberbasis lokal. Menurut pandangan Riyono dari Komisi IV DPR RI, potensi penguatanketahanan pangan melalui dana Otsus akan sangat bergantung pada komitmen politikpemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada petani. Ia menekankan bahwajumlah petani di Papua masih relatif sedikit akibat faktor kultur dan minimnyapendampingan. Padahal, tanah Papua memiliki kesuburan yang tinggi dan mampu memenuhikebutuhan pangan sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang tepat dan terarah sangat diperlukan untuk memperkuat peran petani lokal sebagai aktor utama pembangunan panganPapua. Komitmen memperkuat pangan lokal juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam membangun model pertanian dan perikanan modern. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa peningkatanproduktivitas membutuhkan dukungan keilmuan dan teknologi yang mampu memberikaninovasi di tingkat akar rumput. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyampaikan bahwapengembangan dilakukan melalui lima lokasi proyek percontohan pertanian dengankomoditas strategis seperti cabai besar, cabai kecil, jagung, semangka, dan tomat. Program ini telah menunjukkan perkembangan signifikan berkat pemeliharaan rutin, bahkan hasilpanen awal ditargetkan sudah dapat dilakukan pada akhir 2025. Selain itu, sektor perikananjuga menjadi sasaran dengan adanya uji coba budidaya kepiting soka, ikan bubara, udang air tawar, serta ikan nila yang menunjukkan perkembangan positif. Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menegaskan komitmen lembaganya untuk menyediakan sumber daya manusia terbaikguna mendukung penguatan pertanian dan perikanan daerah. Pandangan ini menegaskanbahwa transformasi pangan di Papua membutuhkan dukungan ilmiah dan teknologi yang relevan. Penguatan ketahanan pangan Papua tidak dapat dipisahkan dari stabilitas harga sebagaibagian dari pengendalian inflasi pangan. Bank Indonesia (BI) Papua melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 telah menunjukkan capaian konkret. Kepala Perwakilan BI Papua Faturrahman menyampaikan bahwa inflasi di Papua saat initerkendali pada level yang rendah dan stabil, jauh di bawah sasaran nasional. Stabilitas inididukung oleh berbagai kegiatan strategis seperti 402 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang Januari–Oktober 2025, pelatihan Good…

Read More

Pemerintah Dorong Transformasi Pertanian Guna Penguatan Ketahanan Pangan Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Ketahanan pangan Papua menjadi lebih progresif seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional melalui pendekatan modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua sebagai salah satu episentrum…

Read More

Waspada Hoaks! KUHAP Baru Tidak Izinkan Penyadapan Sepihak

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang segera disahkan sama sekali tidak mengatur adanya kewenangan penyadapan sepihak oleh kepolisian. “Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali,” kata Habiburokhman dalam keterangannya. Pernyataan tegas tersebut disampaikan sebagai respons atas…

Read More