Jakarta – Pemerintah memastikan mekanisme pengalihan status bagi guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa tes atau seleksi ulang dan telah dibahas bersama DPR. Pemerintah daerah juga tengah melakukan pendataan sebagai bagian dari persiapan perubahan status tersebut. Menteri…

Jakarta — NPemerintah memastikan guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Proses pengalihan dilakukan secara bertahap dan tidak melalui tes. Pemerintah menargetkan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu masuk dalam proses pengalihan tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memberikan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penting dalam penguatan tata kelola. Seiring cakupan layanan yang terus berkembang, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada kecukupan gizi, tetapi juga pada keamanan, mutu, ketertelusuran bahan, dan kepastian status halal makanan yang dikonsumsi anak-anak. Sertifikasi halal karena itu perlu ditempatkan sebagai bagian dari standar perlindungan penerima manfaat, bukan sekadar…

Oleh: Bagas Nurahman)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga…

Jakarta – Pemerintah memperkuat mekanisme teknis sertifikasi halal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memastikan kehalalan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan setiap SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene…

Jakarta – Sertifikasi halal bagi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus didorong sebagai bagian penting dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi aspek gizi dan keamanan pangan, tetapi juga memberikan kepastian kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Majelis Ulama…

Oleh: Arya Kusumawardana Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kesempatan kerja, dan mempertahankan aktivitas ekonomi hingga 2027. Bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), program magang dan vokasi, insentif pajak, serta dukungan perumahan menjadi bagian dari langkah tersebut. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya meredam tekanan ekonomi dalam jangka pendek,…

Oleh: Raka Adinugraha Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai salah satu perhatian utama pemerintah menjelang akhir 2026. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pemerintah menyiapkan anggaran sedikitnya Rp29,5 triliun untuk bantuan pangan dan subsidi upah pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp29,5 triliun untuk memperkuat program bantuan pangan dan subsidi upah pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan aktivitas konsumsi hingga akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program perlindungan masyarakat dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. “Pertemuan bersama…

Jakarta – Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan serangkaian program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 2027. Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), pelatihan tenaga kerja, insentif perpajakan, serta dukungan bagi sektor perumahan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kelompok rentan tetap…