Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada keberlanjutan pembiayaan, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan yang diterima peserta. Akses kesehatan yang luas perlu diikuti pelayanan yang baik, waktu tunggu yang lebih singkat,…

Oleh : Aditya Anggara )* Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit, yang dibutuhkan bukan hanya obat dan tindakan medis, tetapi juga kepastian bahwa dirinya akan diperlakukan secara manusiawi, cepat, dan setara. Semangat tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam penguatan layanan BPJS…

Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk dengan waktu antrean yang lebih singkat. Budi menjelaskan, peningkatan layanan menjadi perhatian pemerintah seiring dengan besarnya jumlah masyarakat yang menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Harapan Bapak Presiden tadi…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas layanan BPJS Kesehatan ditingkatkan, terutama melalui pemangkasan waktu antrean dan penghapusan perbedaan perlakuan antara peserta JKN dan pasien umum. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden ingin perbaikan layanan terasa langsung ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan. “Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan…

Oleh: Fauzan Dahlan* Menjelang genap dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kebijakan, tetapi juga dari konsistensi kerja, integritas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya harus membuktikan hasil kerja nyata, bukan berhenti…

Oleh: Abdul Gani* Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perhatianpublik terhadap integritas dan kinerja pemerintahan semakin menguat. Integritas tidak hanyatercermin dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis, tetapi juga darikonsistensi menjalankan program pembangunan, memperkuat penegakan hukum, sertamemastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat secara luas. Gambaran positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tercermin dalam surveiIndonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada September 2026. Surveitersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen, sementara tingkat kepercayaan berada pada angka 82,1 persen. Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menyampaikan bahwa hasil tersebut menunjukkanadanya apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinan. Survei yang melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling, margin of error sekitar 2,48 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen tersebutmemberikan gambaran mengenai persepsi publik pada periode survei. Tingginya tingkatkepuasan dan kepercayaan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjagakesinambungan agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Penilaian positif juga terlihat dari apresiasi terhadap keberanian, ketegasan, dan kecepatanpemerintah dalam menjalankan berbagai program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebanyak 78,2 persen responden memberikan apresiasi terhadap aspek tersebut. Angka inimenunjukkan bahwa keberanian pemerintah mengambil keputusan strategis dinilai memilikiarti penting dalam mendorong percepatan pembangunan nasional. Dukungan masyarakat juga terlihat pada berbagai program kesejahteraan. Penanganankemiskinan memperoleh respons positif dengan 68,2 persen responden menyatakan puas ataucukup puas. Sementara itu, program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencatat tingkatkepuasan sebesar 78,7 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda perlindungansosial tetap menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan yang mendapatkanperhatian besar masyarakat. Sebanyak 78,2 persen responden mendukung keberlanjutanprogram tersebut. Dukungan itu menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk terusmemperluas pelaksanaan MBG sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola, ketepatansasaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hingga Agustus 2026, pelaksanaan MBG mencatat realisasi anggaran sekitar Rp134,2 triliundan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima. Skala tersebut menunjukkan besarnyakomitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakanlangsung masyarakat, khususnya anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok penerimamanfaat lainnya. MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaannya dapat membukaruang keterlibatan UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantaipasok pangan. Dengan demikian, program tersebut tidak semata-mata dipandang sebagaikebijakan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapatmenggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Semangat memperluas manfaat pembangunan juga tercermin melalui penguatan KoperasiDesa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kedua agenda tersebut menunjukkanupaya pemerintah membangun basis ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Penguatankelembagaan ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan kesempatan usaha, memperluasakses masyarakat terhadap kegiatan produktif, serta mendorong pemerataan pertumbuhanekonomi. Dalam bidang diplomasi, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percayaterhadap strategi Presiden Prabowo yang membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia dalam berbagai kunjungan luar negeri. Diplomasi ekonomi tersebut menjadi bagian dariupaya memperluas kerja sama internasional, membuka peluang investasi, memperkuatperdagangan, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian global. Penguatan kedaulatan ekonomi juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan. Perluasanhilirisasi sumber daya alam, penguatan kerja sama internasional setelah Indonesia bergabungdalam BRICS, serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor menunjukkanorientasi pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dan memiliki nilai tambah. Saiful Chaniago,…

JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus menonjolkan sejumlah capaian dan program strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan nelayan, serta pelaksanaan Asta Cita menjadi bagian dari agenda yang dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Prabowo menyampaikan bahwa masa pemerintahannya akan…

JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tercatat cukup tinggi. Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo mencapai 79,3 persen, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat berada di angka 82,1 persen. Temuan tersebut menjadi gambaran mengenai penilaian publik terhadap kinerja pemerintah selama dua…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam upaya memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendorong Kementerian Haji dan Umrah terus mencari formula untuk memperpendek antrean jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden memberikan dukungan penuh terhadap upaya…

*) Oleh : Gavin Asadit Reformasi penyelenggaraan ibadah haji memasuki babak baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mulai membangun tata kelola haji yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan semakin akurat dan akuntabel. Transformasi kelembagaan menjadi salah satu langkah penting dalam agenda…