Oleh : Rivka Mayangsari*) Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, tantangan di sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian serius pemerintah. Potensi perlambatan ekonomi dunia, perubahan rantai pasok industri, serta tekanan terhadap berbagai sektor usaha berpotensi memengaruhi stabilitas lapangan kerja. Menyadari tantangan tersebut, pemerintah bersama DPR RI dan unsur serikat pekerja membangun pendekatan kolaboratif melalui…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan yang harus dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, perubahan arus investasi, percepatan transformasi teknologi, hingga dinamika geopolitik internasional memberikan tekanan terhadap dunia usaha. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya aktivitas produksi, berkurangnya permintaan pasar, hingga meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI mulai mengintensifkan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan Satgas akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatkan pertukaran data, serta melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha. “Permasalahan…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap dinamika ketenagakerjaan serta untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri. Pembentukan Satgas Mitigasi…

Oleh: Yusuf Rinaldi Pembangunan ekonomi desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnyapemerataan kesejahteraan nasional. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkanProgram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) layakdiapresiasi sebagai upaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatanyang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan.  Program ini bukan sekadar membentuk koperasi baru, tetapi membangun ekosistemekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Tentu, sebagaimanaprogram strategis lainnya, implementasinya perlu terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat. Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumenstrategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pilihan tersebut memiliki landasanhistoris yang kuat. Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa koperasimerupakan sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaandan gotong royong. Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanyadiukur dari banyaknya koperasi yang berdiri, melainkan dari kemampuannyameningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih juga tercermin dari langkah Komisi VI DPR RI yang tengah menyusun RancanganUndang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai payung hukum baru bagi seluruhbentuk koperasi di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa RUU Perkoperasian akan mengakomodasi segala jeniskoperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.  Menurutnya, pembahasan bersama akademisi dan praktisi telah menghasilkansejumlah masukan strategis, mulai dari pembentukan lembaga penjamin koperasi, penguatan tata kelola berbasis anggota, pendidikan koperasi, sistem manajemensyariah, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Langkah inimenunjukkan bahwa pemerintah bersama DPR tidak hanya fokus membentukkoperasi dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan hadirnya regulasi yang mampumemperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan menjamin keberlanjutankoperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Dukungan terhadap program ini juga terus menguat dari berbagai elemenmasyarakat. Forum Ulama dan Santri Indonesia (FUSI) menyatakan dukunganterhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, sembarimendorong evaluasi yang berkelanjutan. Ketua Umum FUSI, Gus Syaifuddin, menegaskan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan harus menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari implementasi kedua program tersebut. Dengandemikian, tujuan program dapat tercapai secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.  Hal senada juga disampaikan oleh sepuluh asosiasi desa yang terdiri atasPAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI,…

Oleh : Abdul Razak)* Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kehadiran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, keberlanjutan program ini…

Jakarta – Penguatan mitigasi dalam pelaksanaan pelatihan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus dilakukan guna memastikan program strategis tersebut berjalan semakin aman, profesional, dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan sehingga proses pengembangan sumber daya manusia pengelola Kopdes Merah Putih tetap berlangsung secara optimal, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan,…

Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola…

Oleh : Antonius Utomo Perkembangan perdagangan digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace menjadi ruang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudahan tersebut membuat semakin banyak masyarakat memulai usaha secara daring, mulai dari produk makanan, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Di…

Oleh : Meisya Julian Putri Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara signifikan. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik memberikan kesempatan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pelaku UMKM memanfaatkan marketplace sebagai sarana utama pemasaran dan penjualan produk. Namun, seiring…