Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperluas Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini telah berjalan di 182 lokasi dan melayani lebih dari 44.000 siswa, termasuk anak-anak yang sempat putus sekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 90 lokasi Sekolah Rakyat sudah menggunakan gedung…
Jakarta – Lebih dari 7.000 tenaga kependidikan Sekolah Rakyat yang lolos seleksi akan mendapat pembekalan sebelum bertugas. Selain penguatan kompetensi, mereka akan dibekali materi antikorupsi, pencegahan judi online, serta perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pembekalan tersebut diperlukan untuk memastikan tenaga kependidikan memahami sekaligus mematuhi ketentuan…
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 16,2 hektare lahan untuk pembangunan Sekolah Garuda sebagai langkah nyata memperluas akses pendidikan unggul di daerah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Firmansyah Meydiawan, mengatakan proses pengadaan tanah skala besar tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan tanah dilaksanakan melalui empat tahapan, yakni…
Jakarta, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meyakini kebijakan pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dapat direalisasikan pada 2028. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Said juga menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan tersebut diperkirakan…
JAKARTA – Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depannya. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas)…
JAYAPURA – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terintegrasi di Papua menjadi wujud komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut direalisasikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Pembangunan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai berjalan sejak Juli 2026 dan ditargetkan selesai…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemerataan akses pendidikan dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp824 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk rencana memperluas pendidikan gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tengah menyusun grand design pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut…
Oleh Arinindya Rahman )* Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu titik…
Oleh Hanggini Putri )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat. Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai…
