Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian sektor peternakan sebagai bagian dari strategi memperkokoh ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis, khususnya ayam, telur, dan susu bagi masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk membangun industri peternakan yang lebih kuat…

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penekanan khusus terhadap penyediaan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. “Pak…

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di berbagai wilayah terdampak bencana melalui revitalisasi ribuan sekolah. Perbaikan tidak hanya ditujukan memulihkan bangunan rusak, tetapi juga memastikan siswa dan guru dapat kembali menjalani kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman dan layak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa…

Surabaya – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya akan merevitalisasi 71.744 sekolah didaerah hingga tahun 2027. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Revitalisasi dilakukan dengan kucuran dana dari pemerintah dan menggunakan mekanisme swakelola masing-masing sekolah, seperti yang diterapkan pada tahun sebelumnya. “Anggaran akan di alokasikan oleh Kemendikdasmen dan…

PAPUA – Sejumlah pemerintah daerah di Papua menunjukkan dukungan nyata terhadap Program Sekolah Rakyat melalui penyiapan lahan, penyelesaian legalitas, serta kelengkapan dokumen pembangunan. Langkah tersebut memperlihatkan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan sarana pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi anak-anak di daerah. Di Papua Pegunungan, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah…

Oleh: Miftah Hizyan *) Agenda pendidikan nasional yang diusung pemerintah membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biayapendidikan secara menyeluruh menjadi langkah penting yang patut mendapat dukunganpenuh. Program perluasan akses ini dirancang agar mampu menjangkau tingkat TK, pendidikan dasar, menengah, hingga jenjang perguruan tinggi negeri. Kebijakan inimerupakan wujud investasi jangka panjang negara dengan tujuan yang terukur, yaitumemastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan setara dalam merajut masa depantanpa terhalang kendala finansial. Apabila melihat posisi Indonesia yang bersiap menghadapipuncak bonus demografi, jaminan pendidikan tanpa beban biaya ini menjadi kunci agar momentum tersebut menghasilkan angkatan kerja yang tangguh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa penyediaanpendidikan gratis akan berjalan seiring dengan pemanfaatan instrumen pendanaan yang sudahada. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah serta Program Indonesia Pintar akanterus dimatangkan pelaksanaannya. Pendekatan bertahap ini membuktikan kementerian seriusmerapikan sistem lama agar anggaran pendidikan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Lewat pembenahan tata kelola tersebut, para siswa di pelosok negeri bisa merasakan fasilitasbelajar yang memadai tanpa membebani keuangan keluarga. Inklusivitas program pendidikan ini juga terlihat dari perhatian pemerintah terhadap lembagakeagamaan. Pondok pesantren yang memiliki akar sejarah panjang dalam membentuk moral masyarakat kini mendapatkan payung kelembagaan yang lebih tertata. Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren gunamenaungi institusi tersebut secara khusus. Langkah ini mencerminkan komitmen kebangsaanuntuk merangkul semua elemen. Melalui wadah baru ini, jalur pendidikan umum dankeagamaan didorong untuk maju bersama, sekaligus memastikan para santri dan pendidik di lingkungan pesantren mendapatkan standar fasilitas serta dukungan kebijakan yang setaradengan sekolah umum lainnya. Beranjak ke tingkat pendidikan tinggi, program pembebasan biaya kuliah di kampus negerimenjadi jawaban atas kegelisahan banyak keluarga kelas menengah ke bawah. Beban UangKuliah Tunggal yang kerap naik membuat lulusan sekolah menengah berprestasi ragu untukmelanjutkan studi. Merespons kondisi ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiBrian Yuliarto memaparkan bahwa kementerian sedang menghitung potensi hilangnyapendapatan kampus dari jalur reguler maupun mandiri. Proses pemetaan yang teliti inimenjadi syarat agar kebijakan tidak salah sasaran. Evaluasi tersebut bertujuan memastikanpenggratisan biaya studi tidak mengorbankan kualitas fasilitas, kesejahteraan tenagapengajar, maupun standar akademik yang diterima para mahasiswa kelak. Alokasi dana pendidikan yang direncanakan mencapai Rp824 triliun pada tahun 2027 menjadi bukti prioritas utama pemerintah. Menteri Keuangan Suahasil Nazaramenginstruksikan penyusunan rancangan matang untuk memastikan anggaran tersebuttersalurkan dengan baik. Penggunaan tolok ukur seperti Angka Partisipasi Kasar dan upayapeningkatan skor Programme for International Student Assessment menunjukkan pendekatanpengelolaan berbasis data. Pengawasan menyeluruh ini bertujuan menjaga agar setiap rupiah dalam anggaran negara berdampak langsung pada perbaikan mutu lulusan dari tingkat dasarhingga jenjang sarjana, termasuk mengawasi ekosistem yang sudah berjalan seperti LembagaPengelola Dana Pendidikan. Selain pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut diarahkan padapembangunan ekosistem riset yang lebih aktif. Brian Yuliarto menyoroti pentingnyamendorong kerja sama perguruan tinggi nasional dengan institusi pendidikan ternama sepertiMassachusetts Institute of Technology dan Imperial College London. Kolaborasiinternasional semacam ini menjadi cara rasional untuk mempercepat alih teknologi sertamemperluas wawasan keilmuan. Para akademisi dan peneliti muda kini memiliki ruangbelajar yang lebih terbuka untuk menghasilkan berbagai penemuan baru yang sejalan dengankebutuhan industri masa kini. Pendanaan yang kuat dari APBN yang telah dialokasikanhingga lebih dari Rp15 triliun untuk dana abadi akan menjamin stabilitas riset jangkapanjang. Pengembangan keahlian spesifik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat, seperti pemenuhan tenaga kesehatan, juga masuk dalam prioritas kebijakan ini. Program pemberian 1.000 beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis menjadi jalan keluar untukmenuntaskan masalah kekurangan dokter ahli di berbagai rumah sakit daerah. Mengingat saatini cakupan pendanaan baru menjangkau sekitar 600 hingga 750 penerima, keterlibatanpemerintah daerah dan kampus swasta dalam skema pendanaan bersama menunjukkankolaborasi antarlembaga. Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Yon Arsal menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung jalannya program ini dengan target pencapaian yang jelas. Mencermati rangkaian agenda ini, arah pembangunan manusia Indonesia tampak sudahberjalan di atas fondasi yang tepat. Mulai dari penghapusan biaya pendidikan sejak tingkatTK, pengakuan perlakuan setara bagi pesantren, hingga jaminan perluasan beasiswapenelitian dan pendidikan dokter spesialis, pemerintah berhasil merangkai sebuah sistempendidikan yang utuh. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan perbaikansistematis untuk mengangkat taraf kecerdasan bangsa. Lewat pengawalan konsisten, kebijakan pemerataan akses pendidikan ini diyakini mampu mengantarkan masyarakat padakemandirian dan kualitas hidup yang jauh lebih baik di masa depan. *) Pengamat Pendidikan dan Kebijakan Publik

Oleh: Badja Prasasti Andrian *) Pemerataan pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya sekolah di setiap wilayah. Kesetaraan baru benar-benar hadir apabila anak di kawasan terluar, daerah tertinggal, maupun wilayah terdampak bencana dapat belajar di ruang kelas yang aman dan layak sebagaimana anak-anak di kota besar. Program revitalisasi satuan pendidikan yang diperluas pemerintah menjadi instrumen penting…

Oleh: Rizky Adi Permana* Perluasan akses pendidikan yang terus dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, mengembangkan potensi, serta meraih prestasi sesuai kemampuannya. Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui perpaduan antara pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan talenta unggul. Kedua…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusiasekaligus menentukan kemampuan sebuah daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pemerataan akses pendidikan memiliki arti strategis karena tantangangeografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masih memengaruhikesempatan anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas. Karena itu, kehadiran SekolahRakyat menjadi bagian penting dari langkah pemerintah memperluas kesempatan belajarhingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di Papua, pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi direalisasikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Kementerian Pekerjaan Umum mulaimengerjakan pembangunan sejak Juli 2026 dan menargetkan penyelesaian pada Maret 2027. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk pembangunan tiga sekolahtersebut. Setiap Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 peserta didiksehingga total daya tampung mencapai 3.780 siswa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menempatkan pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas kehidupanmasyarakat. Menurutnya, negara perlu hadir ketika keterbatasan ekonomi keluarga berpotensimenghambat anak mendapatkan pendidikan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwaSekolah Rakyat diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompokmasyarakat yang membutuhkan dukungan. Pola pendidikan terintegrasi membuat Sekolah Rakyat memiliki fungsi lebih luasdibandingkan sekolah konvensional. Fasilitas yang disiapkan mencakup gedung pendidikan, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, gedung serbaguna, tempat ibadah, fasilitas olahraga, serta berbagai bangunan pendukung. Kelengkapan tersebut dapat menciptakan lingkunganpendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara lebih terpadu. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa tiga Sekolah Rakyat di Papua dirancang untuk menampung hingga 1.260 peserta didik di masing-masing lokasi. Kapasitas tersebut menunjukkan skala intervensi pemerintah dalam memperluas aksespendidikan sekaligus memberikan ruang yang memadai bagi anak-anak Papua untukmendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan. Pembangunan Sekolah Rakyat juga tidak hanya berlangsung di tiga wilayah tersebut. Pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan sejumlah daerah lainnyaturut mempersiapkan lahan serta berbagai dokumen pendukung. Perkembangan inimenunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tersebut berjalan melalui sinergi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Papua Pegunungan, misalnya, proses penyediaan kepastian hukum lahan telah memasukitahap penting. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah untukpembangunan dan operasional Sekolah Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Yanius Telenggen menilaisertifikat tersebut menjadi dasar legalitas yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutanpembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Kepastian lahan merupakan aspek penting dalam pembangunan fasilitas publik. Dengan legalitas yang jelas, proses pembangunan dapat dilakukan dengan landasan hukum yang kuatsekaligus mengurangi potensi persoalan administratif pada masa mendatang. Dalam konteksPapua, penyelesaian aspek pertanahan juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pendidikan berjalan sesuai perencanaan. Kesiapan serupa terlihat di Kabupaten Maybrat. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahansekitar 10 hektare di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, lengkap dengan dokumenpertanahan yang diperlukan. Bupati Maybrat Karel Murafer menjelaskan bahwa lahantersebut telah melalui proses pembebasan, pengukuran, dan sertifikasi. Sekolah Rakyat…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat investasi di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Hingga 31 Agustus 2026, APBN telah mengalokasikan tambahan Rp15 triliun untuk dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sejalan dengan penguatan program beasiswa, pendanaan riset, serta pengembangan talenta nasional. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dukungan kepada LPDP merupakan bagian dari investasi…