admin

Target Kemiskinan 2027 dan Arah Baru Keberpihakan Ekonomi Rakyat

Oleh: Salsabila Ayudya )* Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, petani,…

Read More

BGN Manfaatkan Libur Sekolah untuk Audit Mutu dan Keamanan Pangan Program MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga…

Read More

Pemerintah Audit Total Program MBG, Pastikan Tata Kelola Makin Bersih dan Terstandar

JAKARTA – Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tata kelola program semakin baik, transparan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan melalui audit total terhadap seluruh dapur MBG dan penataan ulang sistem operasional selama masa libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan…

Read More

Pembenahan MBG demi Program yang Lebih Efisien, Bersih, dan Berkelanjutan

Oleh : Rivka Mayangsari *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Melalui program ini, jutaan anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menekan angka stunting…

Read More

Audit MBG dan Bukti Negara Serius Menjaga Gizi Anak Bangsa

Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategispemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejakusia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapijuga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anak memperoleh asupangizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuanbelajar mereka. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi pada gizi anakmerupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasipenerus bangsa. Karena itu, komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola program MBG, termasuk melalui pelaksanaan audit dan pengawasan yang ketat, menjadi bukti nyata bahwa negara serius menjaga kualitas gizi anakIndonesia. Audit dalam program MBG memiliki peran yang sangat penting. Kehadiranmekanisme audit menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran program, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standaryang telah ditetapkan. Audit menjadi instrumen evaluasi yang mampu mengukurefektivitas pelaksanaan program, kualitas bahan makanan, ketepatan sasaranpenerima manfaat, hingga kepatuhan terhadap prosedur keamanan pangan. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, berbagai potensi kelemahandapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga manfaat program dapatdirasakan secara optimal oleh masyarakat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan pihaknyaakan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur MBG.  Mulai dari validasi data penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga kualitaslayanan di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan penggunaananggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran. Selain melakukan audit dapur, pihaknya juga menyiapkan evaluasi terhadap skema insentif bagi pengelola SPPG yang selama ini dinilai belum mencerminkan beban kerja dan jumlah penerimamanfaat secara proporsional. Langkah pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan MBG juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaananggaran negara. Program yang menjangkau jutaan peserta didik di berbagaidaerah tentu membutuhkan tata kelola yang baik agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi anak. Audit menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program ini dapat terus terjaga dan bahkan semakin meningkat. Penguatan sistem pengawasan merupakan bagian penting dari keberhasilanprogram-program strategis nasional. Menurutnya, audit yang dilakukan secaraberkala akan membantu pemerintah memastikan kualitas layanan publik tetapterjaga. Pengawasan dan audit yang baik akan memperkuat akuntabilitas program serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dalam berbagaikesempatan terkait tata kelola program pemerintah. Pandangan tersebutmenunjukkan bahwa audit bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap pelaksanaprogram, melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan kebijakan publik. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah menilai jumlah SPPG yang ada saat ini sudahmemadai sehingga perhatian berikutnya diarahkan pada penataan operasional.Evaluasi terhadap SPPG akan diperketat, mulai dari kondisi fasilitas, kelengkapanpersyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatandan kebersihan. Kebijakan tersebut diklaim Qodari menjadi bagian dari upayapemerintah memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat. Lebih jauh, audit MBG juga memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan. Setiaptemuan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitaslayanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyempurnakan sistemdistribusi makanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhentipada tahap pelaksanaan, melainkan terus berupaya melakukan penyempurnaanagar program semakin tepat sasaran dan berkualitas. Semangat perbaikanberkelanjutan tersebut merupakan ciri dari tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, upaya memastikan kecukupangizi generasi muda menjadi agenda yang…

Read More

Pemerintah Kunci Bunga KPR Subsidi FLPP, MBR Terlindungi dari Kenaikan BI Rate

Jakarta – Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap terjaga untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari dampak kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat program perumahan nasional. Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kepemilikan…

Read More

Capaian Penyaluran FLPP Tunjukkan Program Rumah Subsidi Bergerak Positif

Jakarta – Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tahun 2026. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau sekitar 22,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini….

Read More

Skema FLPP Dorong Pertumbuhan Penyaluran Rumah Subsidi Secara Positif

Oleh: Indah Puspitasari* Upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilanrendah terus menunjukkan hasil yang positif. Melalui skema Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan (FLPP), penyaluran rumah subsidi sepanjang 2026 mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membantumasyarakat memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau. Kehadiran skemapembiayaan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendalaketerbatasan kemampuan finansial untuk memiliki rumah pertama. Dengan dukungan subsididari pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besaruntuk mendapatkan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga pertengahan Juni 2026, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit atausekitar 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebutmenunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan bersubsidiyang terus diperkuat pemerintah. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai tren penyaluran FLPP masih berada dalamjalur yang positif. Menurutnya, BP Tapera terus melakukan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, sekaligus memperluas sosialisasi agar semakin banyakmasyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan program tersebut. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, serta berbagai asosiasi pengembang. Penyaluran FLPP telah terealisasi di 8.859 kawasan perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota yang tersebar pada 35 provinsi di Indonesia. Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebanyak37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total capaian nasional. Posisi berikutnyaditempati Bank Syariah Nasional dengan 19.088 unit atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI telah menyalurkan 6.275 unit, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri mencapai 2.755 unit. Sisanya berasal dari sejumlah bank mitra lainnya. Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadiasosiasi dengan realisasi tertinggi melalui pembangunan 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persen dari total penyaluran. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit, Himpunan PengembangPermukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebanyak 10.426 unit, Asosiasi Pengembangdan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit, serta PI dengan 2.475 unitrumah. Data BP Tapera juga memperlihatkan tingginya minat generasi muda terhadap program rumahsubsidi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlahmencapai 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran nasional. Kondisi inimenunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang mulai berupaya memiliki rumahpertama melalui fasilitas pembiayaan bersubsidi….

Read More

Generasi Muda Jadi Penerima Terbesar Rumah Subsidi FLPP 2026

Oleh: Siti Aulia Putri* Keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah patut mendapat apresiasi. Melalui program Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP), semakin banyak masyarakat yang berhasil memiliki hunianlayak dengan cicilan terjangkau. Bahkan, sepanjang tahun terakhir, berbagai kebijakan sektorperumahan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya penyaluran rumah subsididan tingginya antusiasme generasi muda untuk memiliki rumah pertama mereka. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidimelalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit hingga pertengahan Juni 2026. Jumlah tersebutsetara dengan 22,15 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit rumah subsidisepanjang tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program perumahan rakyat terusbergerak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Menariknya, kelompok usia 19 hingga 25 tahun atau kalangan Milenial dan Gen Z menjadipenerima manfaat terbesar program tersebut. Sebanyak 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran tahun ini telah dimanfaatkan oleh generasi muda. Fakta tersebutmemperlihatkan tingginya kebutuhan rumah pertama di kalangan usia produktif dan semakinbesarnya minat mereka terhadap program pembiayaan yang didukung pemerintah. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai penyaluran bantuan pembiayaan rumahsubsidi melalui FLPP terus menunjukkan perkembangan yang positif. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa BP Tapera tidak hanya melakukan pemantauan terhadap bank penyalur dan asosiasi pengembang, tetapi juga terus memperluas sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilanrendah agar semakin banyak yang dapat mengakses program tersebut. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan 36 bank penyalurdan 21 asosiasi pengembang. Realisasi FLPP telah tersebar di 8.859 kawasan perumahan subsidiyang dibangun oleh 9.163 pengembang pada 375 kabupaten dan kota di 35 provinsi di Indonesia. Luasnya jangkauan program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkanpemerataan akses perumahan bagi masyarakat. Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar rumah subsidi FLPP. Hinggapertengahan Juni 2026, BTN telah menyalurkan pembiayaan bagi 37.657 unit rumah atau sekitar48,56 persen dari total realisasi nasional. Posisi berikutnya ditempati kelompok bank syariah nasional dengan 19.088 unit rumah atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI menyalurkan 6.275 unit rumah, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri sebanyak 2.755 unit. Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadiasosiasi dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persendari total realisasi FLPP. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit rumah atau 29,72 persen, diikutiHimpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dengan 10.426 unitatau 13,44 persen. Adapun Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional…

Read More

Global Bond Danantara Dinilai Jadi Prestasi Finansial Pemerintah

Jakarta – Keberhasilan penerbitan global bond perdana Danantara Indonesia senilai USD1,5 miliar dinilai sebagai prestasi finansial pemerintah yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut penerbitan obligasi tersebut berhasil melampaui target awal, menegaskan kuatnya minat dan kepercayaan pasar global terhadap perekonomian nasional. “Dari rencana 1 miliar dolar…

Read More