Oleh: Dhita Karuniawati )* Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, dan aspirasi kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat menjadi salah satu fondasipenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memungkinkan lahirnyakebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, di tengah upayamemperkuat pemulihan ekonomi nasional, penyampaian aspirasi perlu tetap dijagaagar tidak kehilangan substansinya akibat tindakan yang justru merugikan masyarakatluas. Demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang sah dan telah menjadi bagian dariperjalanan sejarah Indonesia. Berbagai perubahan kebijakan lahir dari dialog yang diawali oleh kritik masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi yang dilakukansecara damai dan bertanggung jawab bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapijuga bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Di era digital, dinamika penyampaian aspirasi tidak lagi hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di media sosial. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik dan memengaruhi persepsi masyarakat secara luas. Kondisi ini membuka peluang bagimunculnya disinformasi, provokasi, maupun narasi yang dapat memperkeruh situasiapabila tidak disikapi secara bijaksana. Karena itu, kedewasaan dalam bermedia sosialmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Dalam konteks tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajakmahasiswa untuk menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi sertameningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan berbagai bentukprovokasi di ruang digital yang berpotensi memicu eskalasi situasi. Imbauan tersebutjuga menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawabagar ruang digital tidak menjadi sarana penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat mengganggu stabilitas sosial. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat ruang digital kini memiliki pengaruh besarterhadap dinamika di lapangan. Narasi yang dibangun melalui media sosial mampumenggerakkan opini publik, bahkan memicu tindakan spontan yang belum tentudidasarkan pada informasi yang utuh. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi kebutuhanmendesak agar masyarakat dapat memilah informasi secara kritis sebelummenyebarkannya. Di sisi lain, organisasi kemahasiswaan juga menunjukkan komitmen terhadappenyampaian aspirasi yang bermartabat. Ketua Umum Pimpinan Pusat KesatuanMahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Wayan Ardi Adnyana, mengatakanbahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankansecara bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan umum, ketertibansosial, dan persatuan bangsa. Ia juga berpandangan bahwa tindakan anarkis dapatmengaburkan substansi perjuangan karena perhatian publik akan bergeser dari isituntutan menuju aksi kekerasan yang terjadi. Selain itu, mahasiswa dinilai memilikitanggung jawab moral untuk mengedepankan argumentasi yang kuat, data yang valid, serta dialog yang konstruktif dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Demokrasi yang sehat tidak diukur dari besarnya massa yang turun ke jalan, melainkandari kualitas gagasan yang disampaikan. Aspirasi yang disertai data, analisis, dan solusi akan lebih mudah diterima sebagai masukan yang konstruktif dibandingkan aksiyang diwarnai kerusakan fasilitas umum atau benturan fisik. Dalam perspektif ekonomi, stabilitas sosial memiliki hubungan erat dengankepercayaan investor, aktivitas perdagangan, dan keberlangsungan usaha. Ketika terjadi gangguan keamanan yang berkepanjangan, berbagai sektor produktif dapatmengalami perlambatan akibat terganggunya distribusi barang, mobilitas masyarakat, maupun aktivitas bisnis. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat bergantungpada kelancaran aktivitas ekonomi harian. Agenda pemulihan ekonomi nasional membutuhkan iklim yang kondusif agar investasiterus tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat meningkat. Dalamsituasi tersebut, menjaga keamanan dan ketertiban bukan berarti membatasikebebasan berpendapat, melainkan memastikan bahwa setiap aspirasi dapatdisampaikan secara efektif tanpa menimbulkan kerugian yang lebih luas bagimasyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki posisi strategis dalam mengawalkebijakan publik. Peran tersebut akan semakin kuat apabila kritik yang disampaikandisertai kajian akademik, solusi alternatif, serta kemampuan membangun dialog denganberbagai pemangku kepentingan. Tradisi intelektual seperti ini akan memperkuat fungsikontrol sosial sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk tidak mudahterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran kabar bohong, manipulasi narasi, maupun ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukumdapat memperburuk situasi dan mengalihkan fokus dari substansi persoalan yang sebenarnya ingin disampaikan. Literasi digital, verifikasi informasi, dan sikap kritismenjadi benteng penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu menyeimbangkan kebebasandengan tanggung jawab. Hak menyampaikan pendapat harus tetap dijaga sebagaibagian dari konstitusi, tetapi pelaksanaannya perlu mengedepankan etika, dialog,…
