Bansos Digital Menjadi Jalan Memastikan Bantuan Tidak Salah Alamat
Oleh : Jonathan Janoel*)
Bantuan sosial pada akhirnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disiapkan negara, melainkan apakah bantuan tersebut benar-benar tiba pada orang yang berhak. Di titik inilah digitalisasi menjadi penting. Pemerintah sedangmengubah tata kelola perlindungan sosial dari sistem yang bergantung pada data yang tersebar menuju ekosistem yang lebih terhubung, diperbarui, dan dapatdiverifikasi. Tujuannya sederhana yaitu, mengurangi risiko bantuan salah alamatsekaligus memastikan warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan bahwa persoalan utama yang hendak dijawab melaluidigitalisasi adalah belum terintegrasinya data bansos. Kondisi tersebut dapatmenimbulkan duplikasi penerima maupun bantuan yang tidak sesuai sasaran. Menurut Mira, sistem digital memungkinkan penyaluran berlangsung lebihtransparan, cepat, dan berbasis data. Pemerintah juga mengembangkan verifikasimelalui biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan.
Transformasi tersebut tidak berhenti pada penyaluran. Masyarakat nantinya dapatmengecek maupun mengajukan bantuan menggunakan NIK melalui kanal resmi. Kelayakan penerima dapat diverifikasi dengan memadankan berbagai informasipemerintah, seperti kepemilikan kendaraan, kondisi listrik rumah tangga, status ASN, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkanmekanisme sanggah bagi warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belummasuk daftar. Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untukmemperbaiki akurasi sekaligus membuka ruang koreksi.
Perubahan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam SidangTahunan MPR. Presiden menegaskan bahwa rakyat yang tidak mampu tidakseharusnya dibebani biaya hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mampu. Pemerintah kemudian mendorong digitalisasi pendaftaran PKH dan BPNT sehinggaproses verifikasi yang sebelumnya dapat memerlukan waktu panjang dapatdipangkas menjadi hitungan menit.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi bansos tidak hanya menyangkutteknologi, tetapi juga pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Prosedur yang lebih sederhana dapat mengurangi beban administratif, sementarapemadanan data memungkinkan pemerintah menilai kondisi penerima berdasarkaninformasi yang lebih beragam. Pada saat yang sama, mekanisme sanggah tetapdiperlukan karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dan tidak seluruhperubahan dapat langsung tercermin dalam basis data.
Fondasi lain dari perubahan ini adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS menyatakan DTSEN telah menjadi rujukan bersama pemerintahuntuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. DTSEN Versi 3 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Data tersebut terusdiperbarui melalui data administrasi, sensus dan survei, pembaruankementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat.
Pemutakhiran menjadi penting karena desil bukan label permanen. BPS menjelaskan bahwa posisi desil menggambarkan peringkat relatif kesejahteraankeluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Perubahan kondisikeluarga maupun posisi relatifnya dapat menyebabkan perubahan desil setelahmelalui proses pemutakhiran dan penghitungan kembali. Artinya, digitalisasi harusdipahami sebagai sistem yang terus belajar dan diperbaiki, bukan sekadar aplikasiyang digunakan untuk menyalurkan bantuan.
Dalam perkembangan berikutnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah mengembangkan GovTech dan kecerdasan artifisial untuk memperkuat penyaluran bansos. Luhut menyebut sekitar80 persen sistem GovTech untuk digitalisasi bansos telah terkoneksi dan data daridelapan kementerian/lembaga mulai terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkanDigital Single ID agar berbagai layanan dapat terhubung dengan identitas yang lebihkonsisten.
Luhut kemudian menyampaikan bahwa integrasi data dalam uji coba GovTech di Banyuwangi menunjukkan potensi penurunan bansos tidak tepat sasaran dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen. Angka tersebut merupakan hasil yang disampaikan dalam konteks pilot project dan bukan gambaran final penerapannasional. Pemerintah menargetkan digitalisasi bansos dapat diterapkan secaranasional setelah evaluasi proyek percontohan di sejumlah daerah.
Gambaran mengenai nilai Rp5,4 juta per orang yang sempat disampaikan Luhutjuga perlu dipahami secara tepat. Angka tersebut merujuk pada akumulasi rata-rata berbagai bantuan yang dihimpun dalam skema transfer tunai, bukan satu jenisbansos baru sebesar Rp5,4 juta yang otomatis diberikan kepada setiap warga. Penjelasan ini penting agar publik memahami kebijakan berdasarkan konteks yang benar.
Pada akhirnya, digitalisasi bansos merupakan upaya membangun hubungan yang lebih tertib antara data, anggaran, dan penerima manfaat. Pemerintah tidak hanyadituntut menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan prosesnya dapat diverifikasi, diperbarui, dan diawasi. Dengan penguatan DTSEN, integrasi GovTech, mekanismesanggah, serta pemanfaatan teknologi secara bertahap, arah pembenahan tersebutmemberi fondasi bagi perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Ke depan, kualitas implementasi tetap bergantung pada keamanan data, keterbukaaninformasi, kemampuan pemerintah daerah, dan konsistensi pemutakhiran. Bantuannegara pun diharapkan semakin dekat kepada mereka yang memangmembutuhkan, tanpa prosedur yang tidak perlu dan dengan tata kelola yang semakin akuntabel.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah