Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Januari 2026 terkait pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada. Kasus ini…
Oleh: Anshar Kurniawan (* Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dilihat sebagai momentum penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum oleh individu, melainkan ujian serius terhadap integritas institusi yang memegang peran vital dalam menopang keuangan negara….
Oleh : Jefrie Amran Affandi )* Pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pemerasan, khususnya yang terjadi di sektor perpajakan. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pajak yang bersih, adil, dan berintegritas. Praktik pemerasan yang melibatkan oknum aparat pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan…
Papua Pegunungan- Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Di wilayah Papua Pegunungan, PSN sektor pangan dinilai menjadi pilar penting dalam memperkokoh fondasi kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. PSN di Papua Pegunungan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan…
WAMENA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi beras, tetapi juga membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, PSN hadir sebagai instrumen kebijakan yang menjawab kebutuhan…
Oleh: Samuel Yikwa )* Program Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memastikan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. PSN dirancang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan pangan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam kerangka besar pembangunan…
Oleh: Yohanas Karoba *) Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur,…
Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional dengan diumumkannya keberhasilan swasembada pangan. Capaian ini menandai kembalinya kejayaan pangan Indonesia seperti pada dekade 1980-an, sekaligus menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan modernisasi pertanian yang dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan nasional…
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun. Selain berhasil mencapai swasembada beras, Presiden Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya atas kondisi cadangan beras nasional. Saat ini tercatat cadang beras nasional yang tertinggi sepanjang…
Oleh : Ricky Rinaldi Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan kembali ditegaskanPresiden Prabowo Subianto sebagai bagian fundamental dari kedaulatan nasional. Bagi Presiden, ketahanan dan kemandirian pangan bukan sekadar agenda jangkapendek atau target politis lima tahunan, melainkan fondasi strategis untukmemastikan negara berdiri di atas kemampuan sendiri dalam menghadapi dinamikaglobal yang semakin tidak menentu. Dalam berbagai kesempatan, Presidenmenekankan bahwa bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannyasendiri akan selalu berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupungeopolitik. Penegasan tersebut muncul di tengah tantangan global yang kian kompleks, mulaidari konflik antarnegara, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dunia. Presiden memandang situasiglobal tersebut sebagai peringatan keras bahwa ketergantungan pada impor pangantidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, arah kebijakan pangannasional difokuskan pada penguatan produksi domestik, peningkatan produktivitaspertanian, serta keberlanjutan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Presiden Prabowo memposisikan swasembada pangan sebagai bagian dari visibesar kemandirian nasional yang selama ini menjadi benang merah kebijakanstrategis pemerintah. Dalam kerangka tersebut, sektor pangan ditempatkan sejajardengan sektor pertahanan dan energi sebagai pilar utama ketahanan negara. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari kebijakan pangan berbasisstabilisasi jangka pendek menuju pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah melalui Kementerian Pertanianmempercepat berbagai program peningkatan produksi pangan nasional. MenteriPertanian Andi Amran Sulaiman secara konsisten menyampaikan bahwa upayamenuju swasembada tidak hanya bertumpu pada perluasan lahan, tetapi juga padaoptimalisasi teknologi, modernisasi alat produksi, serta penguatan peran petanisebagai subjek utama pembangunan pertanian. Pemerintah menilai bahwakeberhasilan swasembada pangan harus diukur dari kemampuan petanimeningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Dalam beberapa bulan terakhir, fokus kebijakan pertanian diarahkan padakomoditas strategis seperti beras, jagung, dan komoditas pangan pokok lainnya. Pemerintah mengintensifkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk optimalisasi lahan rawa dan lahan tidur yang selama ini belumdimanfaatkan secara maksimal. Langkah ini dipandang sebagai strategi realistisuntuk meningkatkan produksi nasional tanpa harus membuka lahan baru secaramasif yang berpotensi merusak lingkungan. Selain peningkatan produksi, pemerintah juga menaruh perhatian serius padapenguatan cadangan pangan nasional. Presiden Prabowo memandang cadanganpangan sebagai instrumen strategis negara dalam menjaga stabilitas harga danketersediaan pangan di tengah fluktuasi global. Dalam konteks ini, peran BadanUrusan Logistik diperkuat untuk memastikan penyerapan hasil panen petani berjalanoptimal sekaligus menjaga stok pangan nasional dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai bahwa kebijakan swasembadapangan yang didorong Presiden tidak dapat dilepaskan dari upaya memperbaiki tatakelola distribusi dan rantai pasok. Pemerintah menyadari bahwa persoalan pangantidak berhenti pada produksi semata, melainkan juga pada efisiensi distribusi danakses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur pendukung, termasuk irigasi dan sarana pascapanen, terusmenjadi prioritas kebijakan. Dalam perspektif yang lebih luas, swasembada pangan juga dipandang sebagaiinstrumen diplomasi dan posisi tawar Indonesia di kancah internasional. PresidenPrabowo melihat bahwa negara dengan ketahanan pangan yang kuat akan memilikiruang manuver lebih besar dalam menghadapi tekanan global. Ketika banyaknegara menghadapi krisis pangan dan ketergantungan impor, kemampuanIndonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi bukti nyata kedaulatanbangsa, bukan sekadar retorika politik. Pendekatan ini sekaligus menjawab kritik yang kerap memandang swasembadapangan sebagai slogan yang sulit diwujudkan. Pemerintah menegaskan bahwakebijakan pangan saat ini disusun berbasis data, proyeksi kebutuhan nasional, sertaevaluasi menyeluruh terhadap pengalaman masa lalu. Dengan demikian, swasembada pangan tidak lagi dipahami sebagai target simbolik, melainkan sebagaiproses bertahap yang membutuhkan konsistensi kebijakan lintas sektor dan lintaswaktu. Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa arahkebijakan Presiden diterjemahkan secara konkret di lapangan. Sinergi denganpemerintah daerah, pelibatan TNI dalam pendampingan pertanian, serta kolaborasidengan sektor swasta terus diperkuat untuk memastikan program swasembadaberjalan efektif. Pemerintah juga mendorong regenerasi petani dan pemanfaatanteknologi digital sebagai bagian dari transformasi pertanian nasional. Dengan kerangka kebijakan tersebut, swasembada pangan tidak lagi diposisikansebagai ambisi jangka pendek yang sarat kepentingan politik, melainkan sebagaiagenda strategis bangsa. Presiden Prabowo menempatkan keberhasilan di sektorpangan sebagai tolok ukur kemandirian nasional yang sesungguhnya, di mana negara mampu melindungi rakyatnya dari krisis global dan memastikankeberlanjutan pembangunan. Pada akhirnya, narasi swasembada pangan yang dibangun pemerintah menegaskanbahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan ataustabilitas politik, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam pandangan Presiden Prabowo, pangan adalah simbol nyata kedaulatan, dankeberhasilan mencapainya menjadi bukti bahwa negara hadir secara konkret, bukansekadar melalui janji dan target politik semata. *)Pengamat Isu Strategis
