Kategori: Berita

Oleh : Putroe Siron )* Pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menunjukkan progres yang semakin nyata. Berbagai sektor strategis mulai dari jalan fungsional, sistem penyediaan air minum, hingga jaringan telekomunikasi berangsur pulih. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, serta perguruan tinggi menjadi kunci percepatan pemulihan, sekaligus…

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung negara sepanjang tahun 2026. Dengan menanggung PPh Pasal 21, pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan tertentu untuk mempertahankan pendapatan bersihnya, sehingga konsumsi tetap terjaga dan roda perekonomian nasional terus berputar. PPh 21 merupakan…

Jakarta — Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan strategis di bidang fiskal guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Melalui pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sepanjang tahun 2026, negara hadir memberikan stimulus langsung bagi pekerja, khususnya di sektor padat karya, agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan pembebasan PPh…

Oleh : Siti Aisyah )* Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) yang resmi diberlakukan sepanjang 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global dan tantangan pemulihan daya beli domestik. Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan keberpihakan fiskal kepada pekerja dan dunia usaha, khususnya sektor-sektor padat…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah kembali menegaskan peran kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan diposisikan sebagai langkah strategis untuk menggerakkan konsumsi domestik. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan daya beli pekerja…

Balikpapan – Megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini diluncurkan untuk mempercepat capaian swasembada energi nasional. Presiden Prabowo menyambut baik dengan peresmian kilang terbesar di Indonesia ini, dan bangga karena operasi Kilang Balikpapan merupakan prestasi penting bagi negara. “Saya menyambut bahagia dan bangga atas yang kita hasilkan…

BALIKPAPAN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan senilai Rp123 triliun pada Senin (12/1/2026). Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani devisa negara. Dalam peresmian yang…

Oleh: Kurnia Adwi Putra )* Pemerintah mencatatkan tonggak penting dalam sejarah ketahanan energi nasional melalui peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang menjadi proyek revitalisasi kilang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kehadiran kilang raksasa ini bukan hanya sebuah prestasi infrastruktur, tetapi juga momentum strategis untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap…

Oleh : Andhika Rachma )* Peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi momen bersejarah bagi ketahanan energi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka operasional modernisasi kilang minyak terbesar di Tanah Air ini, sebuah tonggak strategis dalam upaya memperkuat kedaulatan energi nasional. Dengan investasi total mencapai sekitar Rp123 triliun, RDMP Balikpapan kini berdiri sebagai simbol kemampuan Indonesia menangani dan memenuhi…

Jakarta, – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2026 berhasil mengamankan delapan orang terkait indikasi pengaturan pajak di lingkungan DJP, memperlihatkan bahwa praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional. Dari hasil OTT tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga pegawai di…