Kategori: Berita

Oleh: Dini Asmirandah )* Swasembada pangan 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah pertanianIndonesia, sekaligus bukti nyata keberhasilan kebijakan pemerintah dalammemperkuat kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Di bawahkepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kedaulatan pangan dijadikan porosutama pembangunan nasional, karena tanpa kemampuan menghasilkan pangansendiri, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan merdeka secara sesungguhnya. Capaian swasembada pangan ini bukan sekadar target produksi, melainkan hasilkerja keras lintas sektor. Produksi beras nasional tahun 2025 diproyeksikanmencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik. Surplus ini menjadifondasi stabilitas pasokan pangan dan memperkuat cadangan beras pemerintahyang sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada pertengahan tahun. Penyaluranberas untuk bencana dan pengendalian stok menunjukkan kehadiran negara dalamtata kelola pangan, sekaligus memastikan harga hasil pertanian tetapmenguntungkan petani. Kepastian serapan dari Perum BULOG mendorong motivasipetani untuk meningkatkan produktivitas, menandai keberhasilan kebijakan pro-petani yang diterapkan pemerintah. Dampak ekonomi dari pencapaian ini terlihat nyata. Pertanian kembali menjadimotor penggerak ekonomi nasional dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto(PDB) sektor pertanian mencapai 10,52 persen pada triwulan pertama 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kinerja ini tidak hanya menegaskan kontribusisektor pertanian terhadap ekonomi domestik, tetapi juga memperluas eksporpertanian yang mencapai USD 38,33 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2025, dengan surplus perdagangan sebesar USD 18,79 miliar. Hasil tersebut menegaskanbahwa penguatan sektor pertanian berperan langsung dalam stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Keberhasilan ini juga tercermin dari kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Angkaini menunjukkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasilpertanian dan terkendalinya biaya produksi. Langkah pemerintah menaikkan hargagabah, menurunkan harga pupuk bersubsidi, serta mempercepat distribusi pupukmenjadi faktor penting yang mendorong produktivitas dan memastikan keberpihakannyata kepada petani. Kebijakan-kebijakan ini membuktikan bahwa swasembadapangan bukan sekadar jargon politik, melainkan sarana untuk meningkatkankesejahteraan petani secara konkret. Swasembada pangan 2025 merupakan kerja kolektif, bukan hasil usaha satu pihak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan inimelibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari kementerian terkait, BUMN, PerumBULOG, TNI, Polri, penyuluh lapangan, hingga para petani sendiri. Sinergi antarakepemimpinan politik, dukungan birokrasi, dan komitmen masyarakat menjadi kuncitercapainya kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pencapaian ini juga membuka peluang memperluas swasembada kekomoditas strategis lain, seperti jagung, gula, daging, dan susu. Indonesia memilikisumber daya alam yang kaya dan tenaga kerja pertanian yang besar, sehinggadengan kebijakan yang tepat, kemandirian pangan nasional dapat ditingkatkan lebihluas. Fokus pemerintah tidak hanya pada produksi beras, tetapi juga memperkuatfondasi ketahanan pangan nasional secara menyeluruh. Namun, keberhasilan swasembada pangan tidak boleh berhenti pada angkaproduksi dan cadangan. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menekankan pentingnya keberlanjutan dan dampak langsungbagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa harga pangan di tingkat konsumen harusterjangkau, distribusi harus efisien, dan kebijakan tidak boleh mengorbankanlingkungan maupun keadilan agraria. Swasembada yang berkelanjutan harusberjalan beriringan dengan perlindungan petani, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial, sehingga kedaulatan pangan benar-benar dapat dirasakan olehseluruh lapisan masyarakat. Pencapaian ini juga menegaskan posisi pertanian sebagai sektor utama penyeraptenaga kerja. Pada Agustus 2025, tercatat 38,2 juta orang bekerja di sektorpertanian, dengan peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,38 juta orang dibandingkanperiode sebelumnya. Dengan kontribusi sebesar 26,07 persen terhadap penyerapantenaga kerja nasional, pertanian kembali membuktikan perannya sebagai pilarekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Swasembada pangan 2025 adalah simbol Era Kebangkitan Pertanian Indonesia. Program ini menunjukkan bahwa kombinasi kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, dan kerja kolektif lintas sektor mampu menciptakankedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat ekonominasional. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga momentum ini agar pertaniantidak hanya menjadi sumber produksi, tetapi juga pendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan keberhasilan ini, swasembada pangan bukan lagi sekadar angka ataustatistik, melainkan cerminan strategi pembangunan pertanian yang berpihak pada petani, memperkuat cadangan pangan, dan menegaskan posisi Indonesia sebagaibangsa yang mampu mengelola sumber daya pangan secara mandiri. Pencapaianini adalah bukti bahwa kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkankenyataan yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan negara. )* Peneliti Lembaga Studi Indonesia Sentris

Jakarta – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur di Sumatra Barat dan Sumatra Utara pascabanjir untuk memastikan transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan aktivitas pemerintahan sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemulihan…

Jakarta – Sejumlah kabupaten di wilayah Sumatra yang terdampak banjir menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan pascabencana. Berbagai indikator pemulihan, mulai dari berfungsinya kembali pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas infrastruktur, hingga tersedianya hunian sementara dan akses air bersih, mencerminkan langkah nyata menuju kondisi yang semakin stabil dan tertata. Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas…

Oleh : David Septian )* Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 60 persen wilayah terdampak kini telah memasuki fase pemulihan setelah sebelumnya berada dalam kondisi darurat. Surutnya genangan air di berbagai daerah menjadi tanda awal bahwa aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan. Namun demikian, fase pemulihan ini tidak…

Oleh: Teuku Rasya*) Pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak akhir 2025 terus dipacu secara serius oleh pemerintah pusat bersama pemda, TNI–Polri, badan-badan nasional dan berbagai elemen masyarakat. Di tengah upaya keras membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak, satu konsensus kuat muncul dari warga: menolak segala bentuk upaya pemecah belah, termasuk hadirnya narasi…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menandatangani peresmian Program Sekolah Rakyat sebagai langkah menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Peresmian tersebut menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan formal berasrama dari jenjang…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Sekolah Rakyat yang menghadirkan pendidikan berkualitas untuk merangkul semua lapisan. Peluncuran program tersebut menandai keberpihakan pada kelompok rentan sekaligus pemutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia sejak usia sekolah. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah formal berasrama mulai jenjang SD hingga SMA dengan seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung…

Oleh :  Raditya Rahman) * Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat sebagai tonggak penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan manusia.  Peresmian tersebut menegaskan keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama bertahun-tahun berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi sekadar ruang belajar, melainkan…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Presiden meresmikan Sekolah Rakyat sebagai langkah tegas yang mengubah lanskappendidikan Indonesia dengan menempatkan keadilan sosial sebagai poros kebijakan. Peresmian tersebut menandai hadirnya negara secara nyata di tengah kelompok masyarakatyang selama puluhan tahun berhadapan dengan keterbatasan akses pendidikan. MelaluiSekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai privilese, melainkan sebagai hakdasar yang dilindungi dan dipenuhi secara menyeluruh. Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban atas persoalan struktural yang menghambatmobilitas sosial keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menghadirkan pendidikangratis berkualitas lengkap dengan sistem asrama, pemenuhan gizi, seragam, layanankesehatan, serta fasilitas penunjang pembelajaran modern.  Pendekatan tersebut menghapus hambatan ekonomi yang kerap memaksa anak-anak di pelosok menghentikan pendidikan sejak dini. Negara mengambil alih tanggung jawab yang selama ini membebani keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan gagasan PresidenPrabowo Subianto yang berangkat dari keprihatinan terhadap jutaan anak usia sekolah yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.  Pemerintah membuka akses dan menyediakan akomodasi belajar dalam lingkungan yang tertata, sekaligus menghadirkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa. Skema tersebutmenempatkan pendidikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, karena anak memperoleh pendidikan bermutu sementara keluarga mengalamipeningkatan kapasitas dan kemandirian. Menurutnya, model tersebut menciptakan efekberlapis yang memperkuat daya tahan sosial masyarakat miskin. Data Badan Pusat Statistik memperkuat urgensi kebijakan tersebut dengan menunjukkanlebih dari tiga juta anak berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berisikoputus sekolah.  Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pemulihan mimpi bagi kelompok tersebut. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia dan menjangkau lebihdari 15 ribu siswa. Pemerintah menyiapkan target pengembangan hingga ratusan sekolahtambahan untuk memastikan pemerataan pendidikan mencapai wilayah paling terpencil. Evaluasi pelaksanaan program memperlihatkan dampak nyata pada kualitas hidup siswa. Saifullah Yusuf memaparkan kondisi fisik siswa menunjukkan peningkatan signifikan berkatsistem pendidikan berasrama dengan pemenuhan gizi terkontrol.  Kesehatan siswa membaik, anemia menurun, serta pertumbuhan fisik berlangsung optimal hingga sebagian siswa mengalami perubahan ukuran seragam. Dampak tersebut menegaskanbahwa pendidikan yang efektif memerlukan dukungan nutrisi dan lingkungan yang aman. Kemajuan akademik juga tampak jelas. Sekolah Rakyat tidak menerapkan seleksi akademikawal sehingga anak-anak dengan ketertinggalan literasi tetap memperoleh kesempatanbelajar. Melalui metode pembelajaran adaptif dan pendampingan intensif, siswa yang sebelumnya belum lancar membaca dan menulis mampu mengejar ketertinggalan dalamwaktu relatif singkat. Minat membaca tumbuh seiring meningkatnya kepercayaan diri, menandai lahirnya budaya belajar yang sebelumnya terhambat oleh kemiskinan. Perubahan karakter menjadi capaian penting lain. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama13 Kupang, Felipina Agustina Kale, memandang Sekolah Rakyat sebagai wujud keadilansosial yang konkret.  Menurutnya, sekolah tersebut tidak sekadar mengejar prestasi akademik, melainkanmembentuk karakter anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki pola pikir baru. Banyak siswa datang dengan rasa minder akibat tekanan ekonomi, namun sistem asrama danpendampingan penuh perlahan mengikis perasaan tersebut.  Pendidikan karakter berjalan sepanjang hari melalui rutinitas disiplin, pembiasaan spiritual, serta interaksi sosial yang sehat. Felipina melihat perubahan nyata pada keberanianberkomunikasi dan kemampuan bersosialisasi siswa, sekaligus meningkatnya kebanggaanorang tua terhadap perkembangan anak. Dukungan terhadap peresmian Sekolah Rakyat juga mengalir dari organisasi masyarakat. Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menilai program tersebutsebagai gagasan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kesenjanganpendidikan yang menghambat kelompok miskin dan miskin ekstrem.  Kehadiran Presiden dalam peresmian memperlihatkan konsistensi antara komitmen dantindakan. Burhanuddin menilai Sekolah Rakyat menandai dimulainya strategi nasionalpengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan keluarga, dengan tujuanmenciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Sebaran hingga sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua mencerminkan adaya keseriusan yang sangat nyata dari pemerintah untuk dapat menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagiseluruh rakyat tanpa terkecuali.  Dukungan dari berbagai hal, termasuk pada teknologi digital, tenaga pendidik, sertakurikulum yang adaptif mampu semakin memperkuat kualitas pembelajaran di Indonesia, yang mana hal itu berasal dari pelaksanaan Sekolah Rakyat.  Program tersebut sejalan dengan bagaimana visi pembangunan sumber daya manusia dancita-cita untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045, karena pendidikan yang bermutumenjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kemajuan bangsa ini. Peresmian Sekolah Rakyat yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah memberi harapanbaru bagi dunia pendidikan Indonesia dengan menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata dari negara terhadap seluruh masyarakat di Tanah Air tanpa terkecuali, termasukdari mereka kelompok paling rentan.  Melalui kebijakan tersebut, pendidikan bukan hanya sekadar berkaitan dengan hal-hal yang akademis semata, namun kini tampil sebagai jalan transformasi sosial yang mampumengangkat martabat, semakin menumbuhkan kepercayaan diri, dan membuka peluangkesejahteraan berkelanjutan bagi para generasi di masa depan. (*) *) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik BentangNusantara

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda besar menuju swasembada energi nasional sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menginstruksikan percepatan pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero) sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 untuk…