Menolak Provokasi Aksi 1 Desember di Papua
Oleh : Loa Murib Menjelang 1 Desember, dinamika keamanan di Papua kembali menjadi perhatian seriusberbagai elemen masyarakat. Tanggal tersebut kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untukmemunculkan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas, memecah kesatuan sosial, dan menciptakan keresahan. Di tengah momentum menjelang Natal serta perayaan HUT Kota Wamena, ketenangan masyarakat menjadi prioritas yang harus dijaga. Karena itu, komitmenbersama antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan aparat keamanan menjadi kunciutama dalam menolak segala bentuk provokasi menjelang 1 Desember. Di Kabupaten Jayawijaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersamaLembaga Masyarakat Adat (LMA) dari 40 distrik memperkuat koordinasi untuk mencegahpotensi gangguan keamanan. Pelaksana Tugas Kepala Bakesbangpol Jayawijaya, Amos Asso, menegaskan pentingnya konsolidasi lintas elemen demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Menurut Amos, pertemuan antara pemerintah daerah, LMA, dan organisasikepemudaan bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat tetap tenang, tidakmudah dipengaruhi isu-isu menyesatkan, serta menghindari tindakan yang dapatdimanfaatkan kelompok provokatif. Pernyataan Amos memperlihatkan komitmen kuatpemerintah daerah menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menegaskan bahwakewaspadaan harus diiringi solidaritas seluruh pihak. Amos juga menekankan bahwa situasi keamanan menjelang Desember bukan hanyaberkaitan dengan isu kelompok yang bertentangan dengan ideologi negara, tetapi juga karenabulan ini merupakan periode ibadah yang penuh damai bagi umat Kristiani. Warga diharapkan dapat memasuki masa Natal dengan suka cita, tanpa diiringi ketakutan akibatprovokasi. Sebagai pusat Ibu Kota Papua Pegunungan, Wamena saat ini memerlukanstabilitas yang terjaga agar seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tetapberjalan baik. Melalui ajakan Amos kepada masyarakat 40 distrik, terlihat upaya seriuspemerintah daerah menjaga agar harmoni sosial tetap terpelihara. Sejalan dengan langkah tersebut, berbagai daerah lain di Papua juga melakukan penguatankesiapsiagaan. Lembaga Masyarakat Adat Nabire aktif memberikan edukasi kepadamasyarakat adat mengenai pentingnya menjaga ketertiban menjelang 1 Desember. KetuaLMA Nabire, Karel Misiro, menegaskan bahwa tanggal tersebut sering menghadirkandinamika sosial yang harus diantisipasi dengan kedewasaan dan kehati-hatian. Iamengingatkan seluruh tokoh adat agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari provokasi, dan tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Karel juga memaparkan sejumlah potensikerawanan, seperti peningkatan aktivitas kelompok tertentu, gangguan arus mobilitas, hinggatindakan provokatif berupa blokade jalan maupun pembakaran ban. Sikap tegas Karel menunjukkan posisi strategis masyarakat adat sebagai mitra pemerintah dalam menjagaketenangan sosial. Karel juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan telah mengambillangkah antisipatif, mulai dari pemantauan titik rawan hingga pendekatan persuasif kepadamasyarakat. Hal ini menegaskan bahwa upaya pencegahan provokasi bukan semata-matadilakukan melalui penindakan, tetapi melalui komunikasi dan penguatan hubungan antaramasyarakat adat dan aparat keamanan. Dengan demikian, rasa aman yang terbangun bukanhanya berasal dari pengawasan, tetapi dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat. Dari perspektif keamanan, Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya menegaskan bahwa menjelang 1 Desember, aparat telah meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas matra untuk memastikan masyarakat tetap aman. Ia menjelaskan bahwawilayah Kota Timika berada dalam situasi aman terkendali, sementara sejumlah distrikpedalaman berada dalam kategori rawan terkendali. Kondisi geografis dan kedekatan wilayah pegunungan dengan daerah konflik menjadi faktor utama perlunya kewaspadaan tambahan. Namun, Letkol Slamet memastikan bahwa langkah-langkah antisipatif telah dijalankan secaraterstruktur, diikuti koordinasi antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya. Pernyataan Slamet menegaskan bahwa keberadaan aparat di wilayah rawan bertujuanmelindungi masyarakat. Penempatan personel di sejumlah titik bukan untuk menciptakanketakutan, melainkan memastikan bahwa setiap warga dapat menjalani aktivitas sehari-haritanpa gangguan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar situasi tetapkondusif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga keamanan bukan hanyatanggung jawab aparat, tetapi merupakan hasil kerja sama semua pihak. Tidak hanya aspek keamanan, pemerintah di wilayah…
