Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pembangunan ekonomi desa membutuhkan keberanian untuk menghadirkanlembaga ekonomi yang tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi mampu menjalankankegiatan usaha secara nyata. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat memperkuat fondasi tersebutdengan mendekatkan akses masyarakat desa terhadap pembiayaan, barangkebutuhan, pasar, dan berbagai layanan ekonomi. Keseriusan membangun ekonomi desa juga terlihat dari keberanian pemerintahmemberikan kepastian terhadap pembiayaan program tersebut. Komitmen untukmenjamin pembayaran kewajiban Kopdes kepada perbankan menunjukkan bahwanegara tidak ingin program ini berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapimemastikan roda pembiayaannya tetap berjalan sehingga koperasi memilikikesempatan untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Dukungan pembiayaan memang menjadi salah satu syarat penting untukmenggerakkan kegiatan usaha koperasi. Namun, modal yang besar hanya akanmemberikan manfaat apabila dikelola melalui tata kelola yang sehat, kegiatan usahayang produktif, serta kemampuan membaca kebutuhan ekonomi masyarakat di setiap desa. Pemerintah karena itu perlu menjaga keseimbangan antara keberanian memberikanpembiayaan dan kehati-hatian dalam mengawal penggunaannya. Kepastianpembayaran kepada bank memberikan rasa aman bagi sistem perbankan, sementara pengawasan terhadap kinerja koperasi diperlukan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi dan tidak berubah menjadibeban fiskal tanpa manfaat yang sepadan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akanterlambat membayar kewajiban pembiayaan Kopdes kepada bank BUMN. Iamenjelaskan pemerintah telah berkomitmen menyediakan sekitar Rp40 triliun setiaptahun untuk pembayaran cicilan beserta bunga, sekaligus menyiapkan mekanismeagar kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara lancar. Pernyataan tegas tersebut penting karena skema pembiayaan Kopdes melibatkanlembaga perbankan dalam jumlah besar. Purbaya juga menegaskan pemerintahtidak ingin pembiayaan pembangunan Kopdes berujung pada kredit macet di bank, sebab kelancaran pembayaran pemerintah berkaitan pula dengan upaya menjagakesehatan sistem perbankan. Jaminan pembayaran itu memberikan fondasi bagi kesinambungan program, tetapibukan berarti persoalan selesai pada tersedianya dana. Pemerintah tetap perlumemastikan setiap koperasi memiliki rencana bisnis yang jelas, pengurus yang kompeten, sistem pencatatan keuangan yang transparan, serta pengawasan yang mampu mendeteksi sejak awal apabila kegiatan usaha tidak berjalan sesuai target. Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai Kopdes Merah Putih perludikembangkan sebagai ekosistem ekonomi gotong royong yang menghubungkankoperasi dengan BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, badan usaha swasta, dan sektor pangan. Ia mengatakan koperasi harus diterjemahkan sebagai kekuatanekonomi rakyat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, bukan sekadar lembagayang dibentuk untuk memenuhi target administratif. Menurut Nurdin, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan usaha bersama dan asas kekeluargaan sebagai fondasikehidupan ekonomi. Ia menjelaskan kerja sama antara koperasi, BUMN, dan badan usaha swasta perlu diarahkan menjadi hubungan bisnis yang konkret dan memberikan nilai tambah bagi koperasi serta anggotanya, bukan berhenti pada bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan itu memperlihatkan bahwa masa depan Kopdes sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun jaringan usaha. Koperasi yang memiliki aksesterhadap teknologi, pembiayaan, distribusi, dan pasar akan mempunyai peluanglebih besar untuk tumbuh dibandingkan koperasi yang hanya mengandalkan modal awal tanpa strategi bisnis yang jelas. Penguatan ekosistem juga dapat membuat desa tidak sekadar menjadi pasar bagiproduk dari luar. Jika koperasi mampu menghimpun hasil produksi masyarakat, meningkatkan kualitasnya, menghubungkannya dengan pasar, dan menciptakannilai tambah di tingkat lokal, maka kegiatan ekonomi desa dapat berkembangsekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberanian pemerintah dalammemberikan dukungan pembiayaan diikuti dengan disiplin dalam mengukur kinerja. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan yang berbeda sesuai karaktersetiap desa. Koperasi di wilayah pertanian memiliki kebutuhan bisnis yang berbedadengan koperasi di kawasan pesisir, sentra perkebunan, kawasan industri, atauwilayah wisata sehingga model usaha tidak semestinya dipaksakan seragam. Penjaminan kewajiban kepada bank menjadi bukti bahwa pemerintah seriusmemberikan fondasi finansial bagi Kopdes Merah Putih. Namun, keseriusan ituharus diteruskan melalui tata kelola yang kuat, pengawasan yang transparan, pendampingan yang konsisten, serta keberanian mengevaluasi koperasi yang belummampu menunjukkan kinerja usaha. Jika pembiayaan mampu diubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, Kopdesdapat menjadi lebih dari sekadar program pemerintah. Ia dapat tumbuh menjadiinstitusi ekonomi yang memperkuat posisi masyarakat desa, memperpendek rantaidistribusi, membuka kesempatan usaha, dan menjaga agar nilai tambahpembangunan semakin banyak tinggal di desa. Ekonomi desa yang kuat tidak lahir hanya dari besarnya anggaran, tetapi darikemampuan mengubah modal menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah menjamin pembayaran kewajiban Kopdes kepada bank menjadi langkah penting, sementara tantangan sesungguhnya adalah memastikansetiap dukungan tersebut menghasilkan koperasi yang sehat, mandiri, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat desa. )* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
