*) Oleh: Gavin Asadit Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensimemengaruhi produksi pertanian nasional. Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah bergerak cepat memperkuat berbagai langkah mitigasi guna memastikanproduksi pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya tersebut dinilai semakin penting karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika(BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musimkemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. BMKG memperkirakan lebih dari 57 persen zona musim di Indonesia akan mengalamidurasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya, dengan puncak musim kemaraudiprediksi terjadi pada Agustus 2026. Selain itu, sebagian besar wilayah diproyeksikanmengalami curah hujan di bawah normal, sementara peluang munculnya El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 juga mulai menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menggangguketersediaan air irigasi, dan memengaruhi produktivitas sektor pertanian apabila tidakdiantisipasi sejak dini. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untukmenjaga stabilitas produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian memperkuatprogram pompanisasi, optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan benih adaptif, sertapercepatan tanam di berbagai sentra produksi pangan. Langkah tersebut dilakukanagar petani tetap dapat berproduksi meskipun menghadapi tantangan cuaca yang lebih ekstrem. Pemerintah menilai pengelolaan air menjadi faktor kunci dalammenjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwapemerintah tidak ingin menunggu dampak kekeringan terjadi sebelum mengambiltindakan. Karena itu, berbagai langkah antisipatif telah dijalankan sejak awal tahunmelalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagaipemangku kepentingan sektor pangan. Pemerintah meyakini mitigasi yang dilakukanlebih awal akan membantu menjaga stabilitas produksi sekaligus mengurangi risikogagal panen di daerah-daerah rawan kekeringan. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat cadangan pangan nasional sebagai langkah pengamanan apabilaterjadi gangguan produksi akibat faktor iklim. Upaya menjaga ketahanan pangan juga didukung oleh kondisi stok beras nasionalyang saat ini berada pada level kuat. Hingga April 2026, cadangan beras pemerintahyang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton, tertinggi dalam sejarahpengelolaan cadangan beras nasional. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagipemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagaiketidakpastian global maupun tantangan iklim yang berkembang. Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan bahwakesiapsiagaan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadapi musimkemarau tahun ini. Menurut BMKG, mitigasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembagasaja, melainkan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintahdaerah, sektor pertanian, pengelola sumber daya air, hingga masyarakat. Karena itu, BMKG terus memperkuat penyediaan informasi iklim dan cuaca untuk mendukungpengambilan keputusan yang lebih tepat dalam sektor pertanian dan pengelolaansumber daya air. Pemerintah juga memperkuat pengelolaan waduk dan sistem irigasi berbasis data iklim. Pendekatan tersebut memungkinkan distribusi air dilakukan secara lebih efisiensesuai kebutuhan wilayah dan pola tanam yang berkembang. Selain itu, berbagailangkah konservasi air terus didorong untuk menjaga ketersediaan sumber daya air selama periode kemarau. Pemerintah menilai adaptasi terhadap perubahan iklimharus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sektor pertanianagar ketahanan pangan nasional tetap terjaga di masa depan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari juga menilai ketahananpangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraanmasyarakat. Karena itu, pemerintah terus memastikan seluruh program penguatanproduksi pangan berjalan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga penguatan distribusi hasil panen. Menurut pemerintah, keberhasilan menjaga ketahanan pangan di tengah tantanganiklim akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun sistem pangan yang semakin tangguh dan berkelanjutan. Selain menjaga produksi, pemerintah juga terus mendorong modernisasi sektorpertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi. Langkah tersebut dinilaipenting untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus membantu petaniberadaptasi terhadap perubahan pola cuaca yang semakin dinamis. Pemerintah inginmemastikan sektor pertanian tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantanganiklim, tetapi juga menjadi sektor yang semakin produktif dan kompetitif dalammendukung pembangunan nasional. Di tengah ancaman kemarau yang lebih panjang dan kering pada 2026, pemerintahmemilih untuk memperkuat langkah antisipasi dibandingkan sekadar meresponsketika masalah muncul. Dengan dukungan data iklim yang semakin akurat, penguataninfrastruktur pertanian, serta koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintahoptimistis produksi pangan nasional dapat tetap terjaga. Melalui strategi mitigasi yang terencana dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantanganiklim sekaligus menjaga ketahanan pangan sebagai fondasi penting menujupembangunan yang lebih kuat dan berdaya saing. )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial…