Kategori: Berita

Jakarta – Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum baru untuk memperkuat perlindungan bagi para…

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI didorong tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pembahasan RUU tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026. Pemerintah berharap regulasi baru dapat menjadi…

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali menguji kesiapan pemerintah dalammenghadapi bencana vulkanik yang berdampak luas, termasuk terhadap konektivitasudara. Dalam situasi seperti ini, keselamatan warga dan penerbangan tidak bolehditempatkan di bawah kepentingan kelancaran mobilitas maupun aktivitas ekonomi. Penyebaran abu vulkanik ke ruang udara dapat menimbulkan risiko serius bagioperasional pesawat, sehingga keputusan pembatasan penerbangan merupakanlangkah mitigasi yang rasional dan berbasis keselamatan. Pemerintah perlumemastikan setiap keputusan diambil berdasarkan perkembangan aktivitas vulkanik, karakteristik abu, serta potensi dampaknya terhadap wilayah dan jalur penerbangan. Sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan keselamatanmanusia sebagai pertimbangan utama ketika menghadapi situasi yang penuhketidakpastian. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwapenghentian sementara atau penutupan operasional sejumlah bandar udara dilakukanapabila kondisi abu vulkanik dinilai membahayakan keselamatan penerbangan dan masyarakat. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal PerhubunganUdara terus memantau aktivitas vulkanik dan pergerakan abu, termasuk dampaknyaterhadap ruang udara serta operasional bandar udara. Langkah tersebut kemudianditerapkan pada sejumlah bandara yang terdampak, antara lain Bandara Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Penutupan sementara tersebutseharusnya dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan bentuk kegagalanpengelolaan transportasi. Justru, kemampuan menghentikan operasi ketika risikomeningkat menunjukkan bahwa prinsip keselamatan benar-benar menjadi fondasipengambilan keputusan. Selain aspek teknis penerbangan, Dudy Purwagandhi juga menempatkan kepastianpelayanan penumpang sebagai bagian dari mitigasi. Operator penerbangan dimintamenyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan agar masyarakat tidakmenjadi korban kedua akibat ketidakjelasan informasi. Jaminan pengembalian tiketserta ketersediaan petugas dan kanal informasi menjadi penting karena gangguanpenerbangan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perjalanan masyarakat. Dalam kondisi darurat, transparansi bukan sekadar kewajiban pelayanan, melainkaninstrumen untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, keselamatanpenerbangan dan perlindungan hak penumpang harus berjalan beriringan dalamsetiap keputusan operasional. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa keselamatanmasyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Pandangan tersebut memperluas perspektif penanganan bencana darisekadar pengendalian aktivitas gunung menjadi perlindungan menyeluruh terhadapmasyarakat yang mungkin terdampak. Penguatan kanal informasi menjadi pentingagar warga mengetahui kondisi aktual, kualitas udara, potensi hujan abu, sertalangkah yang harus dilakukan ketika situasi berubah. Informasi yang cepat dan akuratdapat mencegah kepanikan sekaligus membuat masyarakat mampu mengambiltindakan berdasarkan fakta. Karena itu, komunikasi risiko harus ditempatkan sebagaibagian integral dari kebijakan keselamatan publik. Selanjutnya, Eddy Soeparno juga mendorong pemerintah pusat dan daerahmemperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Koordinasi lintaspemerintahan diperlukan agar informasi mengenai kondisi vulkanik tidakterfragmentasi dan instruksi kepada masyarakat tetap konsisten. Masyarakat memangperlu tetap tenang, tetapi ketenangan tersebut harus dibarengi kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan otoritas terkait. Dalam situasi bencana, kepanikan dapatmemperbesar risiko, sementara informasi yang valid dapat meningkatkan kemampuanmasyarakat menghadapi ancaman. Oleh sebab itu, membangun masyarakat yang terinformasi sama pentingnya dengan membangun sistem mitigasi yang kuat. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa keselamatan penerbangan menjadiprioritas pemerintah setelah abu vulkanik GAK mencapai wilayah Jabodetabek. Pemerintah mengandalkan pemantauan dan koordinasi lintas lembaga, termasukinformasi AirNav Indonesia serta pengujian abu vulkanik oleh BMKG, sebelummenentukan langkah terhadap operasional penerbangan. Penggunaan informasiteknis tersebut memperlihatkan bahwa keputusan penutupan bandara tidak dilakukansecara serampangan, melainkan melalui proses evaluasi berbasis data. PenerbitanNotice to Airmen atau NOTAM juga menjadi instrumen penting untuk memberikanpemberitahuan resmi mengenai kondisi yang dapat memengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan. Mekanisme tersebut memperkuat kepastian bagimaskapai, pengelola bandara, dan pengguna jasa dalam menyesuaikan perjalanan. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan mitigasidampak erupsi terhadap transportasi udara. Perubahan sebaran abu vulkanik dapatberlangsung dinamis, sehingga keputusan operasional tidak dapat hanyamengandalkan satu kali pengamatan. Pemerintah perlu terus memperbarui informasidan menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi terbaru. Langkah inisekaligus menunjukkan pentingnya integrasi data antara otoritas kebencanaan, meteorologi, navigasi penerbangan, dan sektor transportasi. Semakin cepat informasiteknis diterjemahkan menjadi keputusan operasional, semakin besar peluangpemerintah mencegah risiko sebelum berkembang menjadi kecelakaan. Pembatasan operasional penerbangan akibat erupsi GAK harus dilihat sebagaibentuk keberanian pemerintah menempatkan keselamatan di atas kepentingan jangkapendek. Penerbangan dapat dijadwal ulang, tiket dapat dikembalikan, dan perjalanandapat disesuaikan, tetapi keselamatan manusia tidak memiliki ruang untukdikompromikan. Pemerintah telah memperlihatkan satu garis kebijakan yang jelas: mitigasi, informasi, koordinasi, dan keselamatan harus menjadi prioritas dalammenghadapi ancaman abu vulkanik. Dengan konsistensi tersebut, penanganan erupsitidak hanya mampu menjaga keselamatan penerbangan, tetapi juga memperkuatkepercayaan masyarakat bahwa negara hadir ketika risiko bencana mengancamruang hidup dan mobilitas warga. *) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda kembali menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan ketenangan masyarakat dalam menghadapi dinamika alam. Di tengah perhatian publik terhadap aktivitas vulkanik, sebaran abu, dan dampaknya terhadap sejumlah aktivitas, pemerintah terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas instansi. Dalam kondisi seperti ini, informasi resmi menjadi kunci agar kewaspadaan masyarakat…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi kesehatan menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kementerian Kesehatan memastikan kebutuhan pelayanan dan perlengkapan kesehatan, mulai dari masker hingga obat untuk gangguan mata dan pernapasan, disiapkan di wilayah terdampak agar masyarakat mendapatkan perlindungan sekaligus penanganan secara cepat. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Langkah cepat dilakukan melalui pemantauan intensif, penyaluran bantuan logistik dan masker, pengerahan personel, hingga persiapan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Presiden telah menginstruksikan BNPB, BMKG, TNI, Polri,…

Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan pemerintah menyiapkan peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas strategis hingga 2040-2045. Program tersebut diproyeksikan memiliki potensi investasi mencapai sekitar USD618 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat struktur industri nasional. “Ada 28 komoditas dalam rencana payung besar program kita…

Oleh Firly Ismail )* Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat, persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi tersebut benar, terverifikasi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika informasi menyangkut program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan…

Oleh: Rania Zafirah)* Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelolainformasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenaiperkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelolainformasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masukmelalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnyakebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasitersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsungdi sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakansebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumberdan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkanpemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasikemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasisubstansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, sertamonitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaaninformasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasiditerima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untukmenjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehinggapemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi jugabagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahanpimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasidigital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untukmembedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligusmemperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerimamanfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehinggapenyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakinmempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnyainformasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukanuntuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melaluiLENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebihterintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untukmembangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasimengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahamanterhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadardisampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetapmemperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata kelola informasi Sekolah Rakyat. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah menghimpun informasi dari berbagai sumber, melakukan validasi, mengolahnya menjadi narasi, menyampaikannya kepada masyarakat, sertamemantau perkembangan isu secara berkelanjutan. Perpaduan antara transparansi, akurasi, integrasi, dan perlindungan diharapkan dapat mendukung pengelolaan Sekolah Rakyat yang semakin terbuka sekaligus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan keluarga penerimamanfaat. *) Penulis adalah Content Writer di GREEN…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata kelola informasi publik mengenai Sekolah Rakyat untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid, cepat, dan terhindar dari hoaks. Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi Sekolah Rakyat dari tingkat pusat hingga daerah sehingga…