Collaborative Governance dalam Membangun Ketahanan Pangan Nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketahanan pangan tetap menjadi isu penting bagi Indonesia, terutama di tengahtekanan global seperti perubahan iklim, naik-turunnya harga komoditas, dan gangguanrantai pasok. Kondisi ini membuat upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, pelaku usaha, petani, hinggaMasyarakat, agar ketahanan pangan nasional bisa tetap terjaga secara berkelanjutan. Konsep collaborative governance menekankan pada sinergi lintas sektor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pangan, hal ini berartibahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagaifasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan sumber daya. Pendekatanini menjadi semakin relevan ketika tantangan pangan semakin kompleks dan tidakdapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Kementerian Pertanian menjadi salah satu aktor utama dalam mendorong kolaborasiini. Upaya percepatan tanam serentak, misalnya, merupakan langkah strategis untukmeningkatkan produksi pangan secara nasional. Kementan menekankan bahwapercepatan tanam serentak dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligusmenjaga stabilitas produksi di tengah ancaman krisis global. Kebijakan ini tidak hanyamelibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani di lapangan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha WidiArsanti mengatakan bahwa secara nasional, gerakan tanam serentak mencakup 25 provinsi dengan total target tanam mencapai sekitar 50 ribu hektare yang tersebar pada lokasi Oplah pada 2024 seluas 20.000 hektare, Oplah 2025 seluas 18.800 hektare, serta CSR 2025 seluas 10.322 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas1.116 hektare. Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkanpemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Selain itu, percepatantanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasukpotensi El Nino, berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnyaketersediaan air dan mundurnya musim tanam. Menurut Idha, keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani.Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) menjadi bagian penting dalammendukung percepatan tanam di berbagai wilayah. Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan TNI dalam sektor pertanian. TNI turutmemperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan koperasi desa yang diandalkanuntuk mendistribusikan pangan lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwahasil produksi tidak terhambat dalam proses distribusi, terutama di wilayah terpencilatau rawan akses. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem logistik pangan nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan nasionaltercapai berkat sinergi dan disiplin TNI. Dukungan tersebut dinilai menjadi kuncikeberhasilan program pertanian hingga ke tingkat petani. Keterlibatan TNI berlangsungdari tingkat bintara pembina desa hingga pimpinan tertinggi. Peran ini memastikanprogram pertanian berjalan efektif di lapangan. Capaian sektor pertanian saat ini menunjukkan hasil signifikan. Produksi pangannasional telah mencapai sekitar 34,69 juta ton. Sementara itu, cadangan beraspemerintah menembus 5,12 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjangsejarah Indonesia. Capaian tersebut diakui lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA). Data tersebut juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan(Zulhas) menegaskan TNI menjadi kekuatan utama dalam penguatan ketahananpangan nasional. Peran ini diperkuat hingga tingkat desa dengan koperasi sebagaiujung tombak. Peran TNI menjadi semakin strategis di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantaipasok pangan global. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi. Ketahanan pangan tidak lagi sekadar soal produksi. Pangan kini menjadibagian dari strategi pertahanan negara. Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks. Perubahan iklimdapat mempengaruhi pola tanam dan produktivitas, sementara urbanisasi dapatmengurangi lahan pertanian. Dalam situasi ini, pendekatan kolaboratif menjadi bukanlagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintassektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong inovasi berbasisteknologi untuk mendukung sistem pangan yang tangguh. Collaborative governance menawarkan kerangka yang relevan dan efektif dalammembangun ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, TNI, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanyamencapai swasembada pangan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen jangka panjang, namun dengan kolaborasi yang solid, ketahanan pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Read More
PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak, Sejalan Rekomendasi Medis Global

PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak, Sejalan Rekomendasi Medis Global

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi anak di ruang digital melalui PP 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks, terutama terkait paparan konten negatif, eksploitasi daring, hingga kecanduan teknologi yang berpotensi mengganggu…

Read More
PP Tunas Perkuat Komitmen Pemerintah terhadap Perlindungan Anak

PP Tunas Perkuat Komitmen Pemerintah terhadap Perlindungan Anak

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah nyata negara dalam merespons berbagai ancaman digital yang semakin kompleks, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Di…

Read More

Pemerintah Ajak Orang Tua dan Masyarakat Perkuat Pengawasan Digital melalui PP TUNAS

Oleh: Syahgita Riasha *) Komitmen pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital terus ditegaskan melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini menjadi langkah strategis negara menghadirkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada tumbuh kembang generasi muda, sekaligus mengajak orang tua serta masyarakat memperkuat pengawasan digital…

Read More

Pemerintah Andalkan PP Tunas untuk Optimalkan Tumbuh Kembang Anak

Oleh: Pahlevi Ersa Nugroho Komitmen pemerintah menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif di tengah derasnya perkembangan…

Read More
Kopdes Merah Putih Hadirkan Klinik dan Gerai Obat, Akses Kesehatan Desa Diperluas

Kopdes Merah Putih Hadirkan Klinik dan Gerai Obat, Akses Kesehatan Desa Diperluas

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan layanan dasar di desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah menghadirkan klinik kesehatan dan gerai obat di setiap koperasi, guna memperluas akses layanan kesehatan masyarakat pedesaan yang selama ini masih terbatas. “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini juga nanti akan dilengkapi dengan gerai…

Read More
Kopdes Merah Putih Hadirkan Klinik dan Apotek Desa

Kopdes Merah Putih Hadirkan Klinik dan Apotek Desa

Jakarta – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memperluas fungsi koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian sekaligus penyedia layanan kesehatan dasar melalui klinik dan apotek desa. Di tengah fluktuasi harga pangan dan tekanan ekonomi akibat perubahan iklim, pendekatan berbasis komunitas ini diposisikan sebagai model integratif yang menggabungkan layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan…

Read More

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )* Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat. Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor. Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga meningkatkan kualitas layanan melalui interoperabilitas data dan pendekatanberbasis komunitas.  Dengan cakupan JKN yang telah mencapai sekitar 98 persen, tantangan berikutnyaadalah memastikan akses nyata hingga ke tingkat desa—dan Kopdes Merah Putihmenjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan tersebut. Secara konseptual, Kopdes Merah Putih memang dirancang sebagai pusat aktivitasdesa yang holistik. Selain layanan kesehatan melalui apotek dan klinik, koperasi inijuga menghadirkan gerai sembako, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, gerai logistik, serta gerai potensi daerah.  Pendekatan multi-layanan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihatkesehatan sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistemkesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan, akses ekonomi, dan layanankesehatan dipadukan dalam satu wadah kelembagaan yang berbasis gotong royong. Ahmad Zabadi bahkan memproyeksikan dampak besar dari program ini. Jika setiapdesa memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka sekitar 80 jutamasyarakat berpotensi mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baikmelalui jaringan koperasi. Ini bukan angka kecil, melainkan gambaran transformasisistemik yang dapat mengubah wajah pelayanan publik di Indonesia. Lebih jauh, sinergi antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi kunci keberhasilan implementasi. Keduanya dipandang sebagai “satunyawa” dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dengan integrasi ini, pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, termasuk peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga semakin memperkuat arah kebijakan ini. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Desadan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Gizi Nasional, untuk memastikan perlindungan kesehatan menjangkau hingga kedesa. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkandesa sebagai pusat pertumbuhan, sebagaimana tercermin dalam visi pembangunanberbasis dari bawah. Menteri Desa…

Read More

Scaling Rural Health: Potensi Besar Kopdes dalam Layanan Kesehatan

Oleh : Doni Ariawan Di tengah tantangan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia, wilayah pedesaanmasih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses fasilitas hingga tenagamedis. Jarak yang jauh, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasaninformasi menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa untuk mendapatkanlayanan kesehatan yang layak. Dalam konteks ini, munculnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas menawarkanpotensi baru yang belum banyak dimaksimalkan, khususnya dalam mendukunglayanan kesehatan di tingkat lokal. Kehadiran Kopdes Merah Putih nantinya diharapkan akan menjadi penggerakekonomi desa, membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam, distribusi kebutuhanpokok, hingga pemasaran hasil pertanian. Namun, perannya dapat diperluas menjadilebih strategis dengan masuk ke sektor kesehatan. Dengan jaringan yang dekatdengan masyarakat dan tingkat kepercayaan yang tinggi, Kopdes Merah Putih memiliki posisi unik untuk menjadi jembatan antara layanan kesehatan formal dan kebutuhan riil warga desa. Salah satu bentuk kontribusi Kopdes Merah Putih dalam layanan kesehatan adalahmelalui penyediaan fasilitas kesehatan dasar, seperti klinik desa atau pos kesehatanterpadu yang dikelola secara mandiri. Kopdes Merah Putih dapat bekerja samadengan tenaga medis setempat untuk menyediakan layanan pemeriksaan rutin, imunisasi, hingga edukasi kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu selalubergantung pada puskesmas yang mungkin lokasinya jauh atau memiliki antreanpanjang. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menjelaskan Kopdes Merah Putih akandilengkapi gerai obat dan klinik desa. Menurut dia, saat ini minim obat dan minim fasilitas kesehatan di desa-desa, kemudian masih banyak masyarakat desa yang tidak tercakup oleh BPJS Kesehatan. Kopdes Merah Putih nantinya akan menjadipusat ekonomi desa dengan enam gerai yakni gerai sembako, apotek desa dan klinikdesa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, gerai logistik, dan satu geraisesuai kebutuhan potensi daerah. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga berpotensi dalam menyediakan akses terhadapobat-obatan dan alat kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui sistempembelian kolektif, Kopdes Merah Putih dapat menekan biaya distribusi dan memastikan ketersediaan produk kesehatan di desa. Hal ini sangat penting, terutamabagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang seringkali menunda pengobatankarena biaya yang tinggi. Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi menjelaskan jika seluruh wilayah tersebut memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka lebih dari 80 jutaorang bisa dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan. Ia menekankan bahwakoperasi ke depan tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga menjadi sentralayanan kesehatan melalui kehadiran apotek dan klinik. Peran edukatif juga menjadi kekuatan penting Kopdes Merah Putih dalammeningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihankader kesehatan, dan kampanye gaya hidup sehat, Kopdes Merah Putih dapatmembantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahanpenyakit. Edukasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentukbudaya sehat di tingkat komunitas. Di era digital, Kopdes Merah Putih juga dapat memanfaatkan teknologi untukmemperluas jangkauan layanan kesehatan. Misalnya, dengan menghadirkan layanantelemedicine yang memungkinkan warga desa berkonsultasi dengan dokter tanpaharus bepergian jauh. Kopdes Merah Putih dapat menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi warga yang belum familiar dengan teknologi, sehinggakesenjangan digital tidak menjadi penghalang dalam mengakses layanan kesehatanmodern. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang, Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhasmenjelaskan jika pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menyasar 35.408 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dari…

Read More
Lewat CKG, Kesehatan Berkualitas Perempuan Diperkuat dengan Pencegahan Dini

Lewat CKG, Kesehatan Berkualitas Perempuan Diperkuat dengan Pencegahan Dini

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh perempuan Indonesia melalui pendekatan promotif dan preventif yang semakin terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan kesehatan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026…

Read More