Kategori: Berita

Jakarta – Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui langkah-langkah pengendalian inflasi yang terukur dan responsif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, strategi pengendalian harga pangan, penguatan distribusi kebutuhan pokok, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Berbagai…

Jakarta – Stabilitas inflasi yang tetap terjaga pada Mei 2026 menjadi fondasi penting bagi upaya pemerintah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (mtm) dan 3,08 persen secara tahunan (yoy). Meski lebih tinggi dibandingkan April 2026…

Oleh: Ainul Ramdhani )* Keberhasilan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali menjadi salah satu pencapaian penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, mulai dari fluktuasi harga energi hingga gangguan pasokan akibat perubahan cuaca, Indonesia mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa langkah pengendalian inflasi yang dilakukan…

Oleh: Yusri Mahendra )* Keberhasilan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali di tengahdinamika ekonomi global menjadi salah satu indikator penting yang memperkuat optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia. Di saat banyak negara masih menghadapi tekanan harga akibat gejolakgeopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya harga energi dunia, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas harga dalam rentang yang aman sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi aktivitas ekonomiuntuk terus tumbuh. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pada Mei 2026 tercatatsebesar 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen secara tahunan. Meskipun terjadi kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, tingkat inflasitersebut masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintahdan Bank Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai langkahpengendalian yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dalam menjagakeseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Kepala Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan ManajemenPengetahuan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan FiskalKementerian Keuangan, Endang Larasati, menjelaskan bahwapemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementeriandan lembaga untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhanpokok sekaligus mengantisipasi dampak rambatan dari ketidakpastianekonomi global.  Langkah pengendalian inflasi yang konsisten menjadi penting karenastabilitas harga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Ketika inflasi dapat dijaga pada tingkat yang sehat, masyarakat memilikikepastian dalam melakukan konsumsi, sementara pelaku usahamemperoleh ruang yang lebih baik untuk merencanakan investasi dan ekspansi usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan lingkunganekonomi yang lebih stabil dan produktif. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program stimulus yang diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat. Dalam menghadapiperiode liburan sekolah misalnya, pemerintah menyiapkan berbagaiinsentif seperti diskon transportasi dan tiket pesawat serta tetap menjagaketerjangkauan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebuttidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitasekonomi di berbagai sektor yang berkaitan dengan mobilitas dan konsumsi domestik. Keberhasilan tersebut terlihat dari masih terkendalinya inflasi secarakeseluruhan meskipun beberapa komoditas pangan mengalami kenaikanharga. Selain itu, sejumlah komoditas lain seperti daging ayam, telurayam, dan bawang putih justru mengalami penurunan harga karenapasokan yang mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanismepengendalian yang dijalankan pemerintah mampu menjagakeseimbangan pasar dan mencegah gejolak harga yang berlebihan. Endang menilai resiliensi perekonomian Indonesia tetap terjaga. Stabilitasinflasi menjadi salah satu cerminan bahwa fundamental ekonomi nasionalmasih kuat meskipun menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Keberhasilan tersebut semakin penting karena inflasi yang terkendalimerupakan salah satu syarat utama untuk menjaga keberlanjutanpertumbuhan ekonomi. Optimisme terhadap ekonomi nasional juga didukung oleh membaiknyaaktivitas sektor manufaktur. Pada Mei 2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali memasuki zona ekspansi denganmencapai level 50,0 setelah sebelumnya berada di bawah angka tersebut. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi yang didorong oleh meningkatnya permintaan domestik. Permintaan dalam negeri yang kuat menjadi sinyal bahwa daya belimasyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut sekaligus membantahanggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bergantungpada belanja pemerintah. Aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadimotor utama yang menopang perekonomian nasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kinerjaekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, melampaui rata-rata negara-negara G20 maupun ASEAN. Menurutnya, capaian tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuatserta dukungan kebijakan fiskal yang efektif dalam menjaga momentum ekonomi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,52 persenmenjadi bukti bahwa daya beli masyarakat tetap berada dalam kondisibaik. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang tumbuh signifikan berfungsisebagai akselerator untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Kombinasi keduanya menghasilkan struktur pertumbuhan yang lebihsehat dan berkelanjutan. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Purbaya, koordinasi yang semakin erat antaraKementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalammenjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebihtinggi. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan likuiditassistem keuangan dan dukungan terhadap penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Indonesia turut menegaskan bahwa inflasi Indonesia masih beradadalam kisaran sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Direktur EksekutifDepartemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil darikonsistensi kebijakan moneter serta kuatnya sinergi pengendalian inflasiantara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian InflasiPusat dan…

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui berbagai strategi mitigasi menghadapi musim kemarau 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penerapan teknologi pertanian adaptif melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi keterbatasan ketersediaan air. Melalui…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau yang mulai menguat di berbagai wilayah. Langkah antisipatif dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan sarana produksi pertanian, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga dan pasokan pangan nasional tetap aman. Komitmen tersebut tercermin dari…

Oleh Tania Yuliarahmi )* Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman musim kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemarau berkepanjangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, langkah mitigasi kemarau harus…

*) Oleh: Gavin Asadit Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensimemengaruhi produksi pertanian nasional. Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah bergerak cepat memperkuat berbagai langkah mitigasi guna memastikanproduksi pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya tersebut dinilai semakin penting karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika(BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musimkemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.  BMKG memperkirakan lebih dari 57 persen zona musim di Indonesia akan mengalamidurasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya, dengan puncak musim kemaraudiprediksi terjadi pada Agustus 2026. Selain itu, sebagian besar wilayah diproyeksikanmengalami curah hujan di bawah normal, sementara peluang munculnya El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 juga mulai menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menggangguketersediaan air irigasi, dan memengaruhi produktivitas sektor pertanian apabila tidakdiantisipasi sejak dini.  Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untukmenjaga stabilitas produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian memperkuatprogram pompanisasi, optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan benih adaptif, sertapercepatan tanam di berbagai sentra produksi pangan. Langkah tersebut dilakukanagar petani tetap dapat berproduksi meskipun menghadapi tantangan cuaca yang lebih ekstrem. Pemerintah menilai pengelolaan air menjadi faktor kunci dalammenjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung.  Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwapemerintah tidak ingin menunggu dampak kekeringan terjadi sebelum mengambiltindakan. Karena itu, berbagai langkah antisipatif telah dijalankan sejak awal tahunmelalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagaipemangku kepentingan sektor pangan. Pemerintah meyakini mitigasi yang dilakukanlebih awal akan membantu menjaga stabilitas produksi sekaligus mengurangi risikogagal panen di daerah-daerah rawan kekeringan. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat cadangan pangan nasional sebagai langkah pengamanan apabilaterjadi gangguan produksi akibat faktor iklim. Upaya menjaga ketahanan pangan juga didukung oleh kondisi stok beras nasionalyang saat ini berada pada level kuat. Hingga April 2026, cadangan beras pemerintahyang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton, tertinggi dalam sejarahpengelolaan cadangan beras nasional. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagipemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagaiketidakpastian global maupun tantangan iklim yang berkembang.  Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan bahwakesiapsiagaan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadapi musimkemarau tahun ini. Menurut BMKG, mitigasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembagasaja, melainkan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintahdaerah, sektor pertanian, pengelola sumber daya air, hingga masyarakat. Karena itu, BMKG terus memperkuat penyediaan informasi iklim dan cuaca untuk mendukungpengambilan keputusan yang lebih tepat dalam sektor pertanian dan pengelolaansumber daya air.  Pemerintah juga memperkuat pengelolaan waduk dan sistem irigasi berbasis data iklim. Pendekatan tersebut memungkinkan distribusi air dilakukan secara lebih efisiensesuai kebutuhan wilayah dan pola tanam yang berkembang. Selain itu, berbagailangkah konservasi air terus didorong untuk menjaga ketersediaan sumber daya air selama periode kemarau. Pemerintah menilai adaptasi terhadap perubahan iklimharus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sektor pertanianagar ketahanan pangan nasional tetap terjaga di masa depan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari juga menilai ketahananpangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraanmasyarakat. Karena itu, pemerintah terus memastikan seluruh program penguatanproduksi pangan berjalan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga penguatan distribusi hasil panen. Menurut pemerintah, keberhasilan menjaga ketahanan pangan di tengah tantanganiklim akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun sistem pangan yang semakin tangguh dan berkelanjutan. Selain menjaga produksi, pemerintah juga terus mendorong modernisasi sektorpertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi. Langkah tersebut dinilaipenting untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus membantu petaniberadaptasi terhadap perubahan pola cuaca yang semakin dinamis. Pemerintah inginmemastikan sektor pertanian tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantanganiklim, tetapi juga menjadi sektor yang semakin produktif dan kompetitif dalammendukung pembangunan nasional. Di tengah ancaman kemarau yang lebih panjang dan kering pada 2026, pemerintahmemilih untuk memperkuat langkah antisipasi dibandingkan sekadar meresponsketika masalah muncul. Dengan dukungan data iklim yang semakin akurat, penguataninfrastruktur pertanian, serta koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintahoptimistis produksi pangan nasional dapat tetap terjaga. Melalui strategi mitigasi yang terencana dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantanganiklim sekaligus menjaga ketahanan pangan sebagai fondasi penting menujupembangunan yang lebih kuat dan berdaya saing. )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial…

Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan aset negara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Melalui aturan baru tersebut, pemerintah membuka peluang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada holding investasi yang menjalankan kegiatan usaha untuk…

Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026. Regulasi tersebut merevisi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas organisasi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan investasi negara. Dalam pertimbangan aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perubahan dilakukan untuk memperkuat kewenangan…