Kategori: Berita

Jakarta, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meyakini kebijakan pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dapat direalisasikan pada 2028. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Said juga menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan tersebut diperkirakan…

JAKARTA – Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depannya. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas)…

JAYAPURA – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terintegrasi di Papua menjadi wujud komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut direalisasikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Pembangunan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai berjalan sejak Juli 2026 dan ditargetkan selesai…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemerataan akses pendidikan dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp824 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk rencana memperluas pendidikan gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tengah menyusun grand design pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut…

Oleh Arinindya Rahman )* Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu titik…

Oleh Hanggini Putri )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat. Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung penelitian, pemetaan, pemantauan titik panas, serta pengembangan sistem deteksi dini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa…

Oleh:  Fajar Ramadhan Ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi sebesar 3,19 persen, serta mulai menguatnya kembali arus modal ke pasar…

Oleh: Rizal Maulana Pemerintah melihat penguatan investasi strategis sebagai salah satu fondasi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis. Pandangan tersebut tercermin dari upaya memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen investasi negara yang dapat mempertemukan kekuatan badan usaha milik negara dengan sektor swasta. Menteri…