Tokoh Adat Sentani Ajak Warga Jaga Kedamaian dan Tak Terprovokasi Isu Roma Agreement

SENTANI — Tokoh adat di Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat, khususnya warga Sentani, menjaga keamanan dan kebersamaan dengan tidak mudah terpengaruh isu yang mengangkat kembali peristiwa sejarah 30 September 1962 atau Roma Agreement.Imbauan tersebut disampaikan Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw dan Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo, didampingi Ondofolo Kampung Kwadeware Nikson Marweri, Ondofolo Kampung Yobeh Alberth…

Read More

Tokoh Adat Sentani Dorong Masyarakat Tak Terpengaruh Isu Roma Agreement

SENTANI — Tokoh adat di Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat menjaga suasana damai dengan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang mengangkat kembali peristiwa sejarah 30 September 1962 atau Roma Agreement. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengedepankan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw, Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo, didampingi…

Read More

Utang BLBI Lunas, Prabowo Dinilai Tutup Beban Lama Krisis 1998

JAKARTA – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencatatkan pencapaian bersejarah dan monumental dalam pengelolaan keuangan negara. Beban utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi perbankan eks krisis moneter 1997-1998 yang mencapai total Rp 640 triliun akhirnya resmi dinyatakan lunas. Langkah tegas nan strategis ini dinilai sebagai keberhasilan luar biasa dalam…

Read More

Pemerintahan Prabowo Selesaikan Utang BLBI yang Seharusnya Berjalan Hingga 2043

JAKARTA — Pemerintah menuntaskan seluruh kewajiban utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Pelunasan yang berasal dari penanganan krisis keuangan 1997-1998 tersebut diselesaikan pada 24 Agustus 2026, jauh sebelum kewajiban itu semula diproyeksikan berlangsung hingga 2043. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kabar tersebut setelah melaporkan penyelesaian utang kepada…

Read More

Pelunasan Utang BLBI, Bukti Keseriusan Menata Keuangan Negara

Oleh: Bagas Nurahman)* Pelunasan utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI) menjadi tonggak penting dalam penataankeuangan negara. Kewajiban yang berasal dari penerbitan obligasi untukpenanganan krisis keuangan 1997-1998 tersebut kini telah diselesaikan secaratuntas. Penyelesaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengelola kewajiban fiskalsekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan keuangannegara. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan kewajiban tersebut selama initercatat sebagai utang pemerintah kepada BI dan dibayarkan secara bertahapmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelesaian kewajibantersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis keuangan 1997-1998. Capaian inimemperlihatkan kesinambungan kebijakan fiskal dalam menyelesaikan tanggungjawab keuangan negara secara terukur. Pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sisa surplus BI. Pemanfaatan sumber penerimaan tersebut menunjukkan pengelolaan penerimaannegara yang dapat mendukung penyelesaian kewajiban fiskal. Langkah tersebutsekaligus menjadi bagian dari proses panjang penyelesaian kewajiban yang berasaldari penanganan krisis ekonomi masa lalu. Penyelesaian utang BLBI memiliki arti penting bagi ruang fiskal negara. Berakhirnyakewajiban pembayaran kepada BI memberikan keleluasaan yang lebih besar dalampengelolaan keuangan negara ke depan. Dana yang sebelumnya digunakan untukmemenuhi pembayaran pokok dan bunga utang dapat dialokasikan untuk program lain sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Kondisi tersebut memberikanfleksibilitas tambahan dalam menentukan arah penggunaan anggaran. Sementara itu, Tenaga Ahli Bakom RI, Aditya Laksmana mengatakan pelunasanutang BLBI memberikan ruang fiskal yang lebih longgar karena tidak lagi terdapatkewajiban pemerintah yang harus diselesaikan kepada BI atas obligasi tersebut. Ruang fiskal yang lebih luas memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggarandan menentukan berbagai prioritas program. Penyelesaian tersebut sekaligusmemberikan kepastian terhadap berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI. Pelunasan utang tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitaspengelolaan fiskal Indonesia. Penyelesaian kewajiban yang berasal dari periodekrisis tiga dekade lalu menunjukkan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawabkeuangan negara melalui proses yang dilakukan secara bertahap. Capaian tersebutmenjadi catatan penting dalam perjalanan pengelolaan fiskal Indonesia sekaligusmenunjukkan keberlanjutan kebijakan dalam menyelesaikan kewajiban negara. Dari sisi persepsi investor dan lembaga pemeringkat internasional, perkembanganfiskal Indonesia juga terus mendapatkan perhatian. Aditya mencontohkan Standard & Poor’s yang pada Juli 2026 memberikan peringkat BBB dengan outlook stabiluntuk Indonesia. Penilaian tersebut menjadi salah satu gambaran yang menunjukkan perhatian lembaga pemeringkat terhadap perkembangan fiskal dan penerimaan negara Indonesia. Pelunasan tersebut juga memperlihatkan pentingnya kesinambungan kebijakandalam pengelolaan keuangan negara. Kewajiban yang terbentuk pada periode krisisdapat diselesaikan secara bertahap melalui pengelolaan fiskal yang konsistenhingga mencapai pelunasan. Proses tersebut menjadi bagian dari perjalananpanjang Indonesia dalam menyelesaikan kewajiban yang berasal dari penanganankrisis ekonomi 1997-1998. Sejalan dengan tuntasnya kewajiban kepada BI, penataan BLBI terus diperkuatmelalui optimalisasi hak tagih negara terhadap obligor dan debitur sesuai denganketentuan yang berlaku. Pelunasan kewajiban pemerintah kepada BI tidakmenghilangkan hak negara untuk melakukan penagihan terhadap kewajiban para obligor maupun debitur BLBI. Langkah tersebut memastikan proses penataan BLBI tetap berjalan sesuai dengan hak dan kewenangan negara. Optimalisasi hak tagih tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan pengelolaan BLBI. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PanitiaUrusan Piutang Negara menangani proses penagihan sesuai dengan mekanismeyang berlaku. Pemerintah juga masih memiliki data mengenai pihak-pihak yang memiliki kewajiban serta aset yang berkaitan dengan kewajiban tersebut, termasukaset yang berada di luar negeri….

Read More

Prabowo Membuktikan Utang BLBI Bisa Diselesaikan Lebih Cepat dari Perkiraan

Oleh: Rentjana Firda Anggrainy*) Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu warisan persoalan keuangan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Setelah berlangsung selama bertahun-tahun, pemerintah pada Agustus 2026 menyatakan sisa kewajiban obligasi BLBI kepada Bank Indonesia sebesar Rp218,3 triliun telah dilunasi, menandai selesainya salah satu kewajiban negara yang lahir dari penanganan krisis…

Read More

Pemerintah Siapkan Lokapasar MBG untuk Jamin Keamanan Bahan Baku

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan gagasan pembangunan lokapasar atau marketplace khusus untuk mendukung pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diarahkan untuk memastikan keamanan, kualitas, ketersediaan, serta keterlacakan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyiapkan makanan bagi penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan lokapasar MBG diperlukan…

Read More

Pemerintah Pastikan Lokapasar MBG Bisa Cegah Bahan Baku Tidak Segar

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan lokapasar atau marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan rantai pasok sekaligus memastikan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kualitas dan kondisi yang sesuai standar. Kepala BGN Sudaryono mengatakan lokapasar akan membuat proses…

Read More

Lokapasar MBG Menjadi Langkah Penting Menjaga Kualitas Makanan Anak

Oleh: Aditya Anggara )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki cakupan pelayanan luas karenamenyasar kebutuhan pangan dan gizi anak di berbagai daerah. Besarnya jumlahpenerima manfaat membuat kualitas bahan pangan menjadi aspek penting dalampenyelenggaraan program. Bahan yang digunakan tidak hanya harus tersedia dalamjumlah memadai, tetapi juga memenuhi standar keamanan, mutu, kesegaran, dan kelayakan konsumsi. Dalam konteks tersebut, gagasan pembentukan lokapasar atau marketplace khususkebutuhan MBG menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola penyediaanbahan pangan. Mekanisme ini dapat mempertemukan kebutuhan Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG) dengan penyedia komoditas pangan secara lebihterorganisasi. Sistem yang terstruktur juga dapat membantu memastikan bahanyang digunakan berasal dari sumber yang memenuhi persyaratan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan gagasan pembuatanmarketplace atau lokapasar untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertujuan untuk menjamin keamanan bahan bakunya. Melalui cara itu, bahan-bahanyang disediakan untuk kebutuhan MBG bisa didapatkan dengan kualitas terbaik. Ia menyatakan, ketika bahan baku yang didapatkan oleh Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam kondisi segar, maka potensi terjadinyagangguan di lapangan akibat kualitas bahan seperti keracunan, bisa dicegah secaraoptimal. Sudaryono juga menyatakan, lokapasar turut menjadi bagian memastikanterjaganya ketersediaan dan kualitas komoditas pangan yang digunakan oleh SPPG atau dapur MBG, memproduksi menu program MBG sesuai standar serta layakkonsumsi. Penyediaan makanan dalam skala besar membutuhkan pengelolaan rantai pasokyang baik. SPPG harus memastikan berbagai bahan tersedia sesuai kebutuhanmenu, jumlah penerima manfaat, jadwal produksi, serta standar pengolahan. Komoditas seperti beras, sayuran, buah, telur, daging, dan ikan memiliki karakteristikpenyimpanan serta daya tahan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganansesuai standar. Lokapasar dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat proses tersebut. Melalui sistem pengadaan yang lebih terintegrasi, kebutuhan bahan pangan dapatdicatat dan dipantau berdasarkan jenis, jumlah, kualitas, serta waktu pengiriman. Informasi tersebut penting untuk menjaga kesegaran bahan sebelum digunakandalam proses produksi makanan. Penguatan rantai pasok juga berkaitan dengan upaya mengurangi risiko selamapenyediaan makanan. Bahan pangan yang tidak ditangani dengan baik dapatmengalami penurunan kualitas sebelum diolah. Karena itu, sumber bahan, proses distribusi, kondisi penyimpanan, dan waktu penerimaan menjadi bagian pentingdalam sistem keamanan pangan. Selain pengadaan, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan untukmenjaga standar program. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyatakan pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadappelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan seluruhproses penyelenggaraan program berjalan sesuai dengan standar keamananpangan, kualitas pelayanan, serta ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Ketut menyampaikan bahwa pemberhentian operasional sementara dilakukansecara dinamis berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Berdasarkan data yang ada, rata-rata terdapat 20 hingga 30 SPPG yang dikenakan sanksi pemberhentianoperasional sementara setiap harinya. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikansetiap SPPG menjalankan standar penyelenggaraan. Pengadaan bahan bakumelalui sistem yang lebih terorganisasi juga perlu berjalan beriringan denganpengawasan pada tahap penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi agar standarkeamanan pangan diterapkan secara menyeluruh. Penyelenggaraan MBG melibatkan banyak SPPG dengan kondisi wilayah yang beragam. Dapur di kawasan perkotaan memiliki karakteristik distribusi berbedadengan dapur yang melayani wilayah terpencil. Jarak, infrastruktur, ketersediaanpemasok, serta karakteristik komoditas menjadi faktor yang perlu diperhitungkandalam penyediaan bahan pangan. Lokapasar tidak menghilangkan seluruh tantangan tersebut, tetapi dapat membantupengelolaan kebutuhan pangan secara lebih terkoordinasi. Data permintaan SPPG dapat menjadi dasar untuk melihat kebutuhan komoditas secara lebih luas, sementara informasi ketersediaan bahan dapat mendukung perencanaanpengadaan sesuai kondisi lapangan. Pengembangan lokapasar juga dapat membuka ruang bagi pelaku usaha pangan, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pemasok lokal untuk terlibat dalam rantaipasok program. Keterlibatan tersebut tetap perlu disertai pemenuhan standarmengenai mutu, kebersihan, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Keberadaan sistem digital juga dapat mendukung proses pengadaan yang lebihterdokumentasi. Pencatatan kebutuhan, penyedia, jumlah komoditas, hinggadistribusi bahan dapat membantu proses pemantauan dan evaluasi. Apabilaterdapat persoalan terkait kualitas atau ketepatan pengiriman, data tersebut dapatmenjadi dasar perbaikan. Bagi penerima manfaat, seluruh rangkaian tersebutbermuara pada tersedianya makanan yang aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Anak-anak yang menerima MBG membutuhkan makanan yang diproduksi melaluiproses yang memperhatikan kualitas sejak bahan baku diperoleh….

Read More

Lokapasar MBG Menjadi Upaya Preventif Melindungi Siswa dari Risiko Pangan

Oleh : Rivka Mayangsari*) Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui gagasan pembangunan marketplace atau lokapasar khusus bahan baku pangan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kualitas dan keamanan, sekaligus menjadi upaya preventif untuk meminimalkan risiko pangan…

Read More