Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat, isu ketahanan pangan kembali menjadi perhatian utama berbagai negara. Indonesia, melalui langkah-langkah strategis pemerintah, justru menunjukkan keyakinan kuat bahwa stok beras nasional tetap aman dan terkendali. Situasi ini menjadi semakin relevan mengingat dunia sedang menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem, gangguan rantai pasok, hingga potensi…
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang semakin terarah, pemerintah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang…
Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas intervensi sosial, khususnya di sektor pendidikan bagi keluarga miskin. “Jadi tidak ada pembukaan…
Oleh: Asep Faturahman)* Prinsip equity in education atau keadilan dalam pendidikan menekankan bahwasetiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses belajar, denganpendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dalam pendidikan upaya ini semakin diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang menyasarkelompok masyarakat paling rentan. Melalui pendekatan berbasis data, pemerintah memastikan bahwa akses pendidikantidak lagi bergantung pada kemampuan administratif atau inisiatif individu untukmendaftar, melainkan dijemput secara aktif oleh negara. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat dilakukan dengan mengacu pada DTSEN. Skema ini dirancang untuk menjangkauanak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2, sehingga prinsip keadilan dalam pendidikan dapat diwujudkan secara konkret. Pendekatan ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi kesenjangan aksespendidikan yang selama ini masih menjadi tantangan. Dengan DTSEN, pemerintahmemiliki basis data terpadu yang mampu memetakan kondisi sosial ekonomimasyarakat secara akurat. Hal ini memungkinkan intervensi pendidikan dilakukansecara lebih presisi, sehingga bantuan dan layanan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau mekanismeumum. Agus Jabo menekankan bahwa integrasi program berbasis data menjadi kunciutama dalam memastikan seluruh intervensi sosial berjalan efektif. Dalam kerangkaequity in education, integrasi ini sangat penting karena pendidikan tidak dapatdipisahkan dari faktor sosial lainnya seperti kemiskinan, akses layanan dasar, dan kondisi lingkungan. Dengan DTSEN sebagai rujukan tunggal, berbagai program dapat disinergikan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat berbasis DTSEN juga mencerminkanpentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerahberperan sebagai pelaksana utama di lapangan, sementara pemerintah pusatmemberikan dukungan kebijakan dan teknis. Ketika terjadi kendala, koordinasi yang solid menjadi solusi untuk memastikan program tetap berjalan optimal. Sinergi inimemperkuat upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kemensos, Adrianus Ala mengatakan bahwa pemerintah mendorong pembentukan kelompok masyarakatberbasis data sebagai bagian dari strategi intervensi sosial. Pendekatan ini tidakhanya berfokus pada pemberian akses pendidikan, tetapi juga pada penguatankapasitas keluarga dan komunitas sebagai lingkungan pendukung bagi anak-anakdalam menempuh pendidikan. Melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, intervensi dapatdiarahkan secara lebih tepat kepada kelompok desil 1 hingga 4. Hal ini memperluascakupan manfaat program sekaligus menciptakan ekosistem sosial yang kondusifbagi keberhasilan pendidikan. Dalam perspektif equity in education, langkah inimenunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari akses masuk sekolah, tetapijuga dari keberlanjutan dan kualitas proses belajar. Komitmen terhadap keadilan pendidikan juga diperkuat melalui koordinasi lintassektor di tingkat nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekretaris KabinetTeddy Indra Wijaya membahas perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis DTSEN, sekaligus menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pendidikan dan perlindungan sosial agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Integrasi antara penyaluran bantuan sosial dan akses pendidikanmenjadi faktor penting dalam menciptakan keadilan yang nyata, terutama bagikelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan struktural. Pemanfaatan DTSEN dalam program Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret dariimplementasi equity in education di Indonesia. Pendekatan berbasis data memungkinkan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan tepat sasaran. Negara tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwalayanan tersebut dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, penguatan DTSEN sebagai instrumen kebijakan akan semakinmenentukan keberhasilan upaya pemerataan pendidikan. Dengan dukungankoordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan,…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat sasaran…
Jakarta – Proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dipastikan akan berlangsung secara transparan. Hal ini ditegaskan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, guna menjamin keadilan serta kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan….
JAKARTA – Proses hukum atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan majelis hakim resmi ditetapkan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Menteri…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tingkat kekerasannya, tetapi juga karena penanganannya yang berada dalam ranah peradilan militer. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi isu krusial yang tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya…
Oleh : Revan Ananda )* Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkandengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat secara jernih bahwa peradilan militer merupakan bagian integral darisistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit. Dalam konteks negara hukum modern, keberadaanperadilan militer tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan semangat reformasi hukum yang terus berkembang, termasuk komitmen kuat pemerintah dalam memastikanbahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai institusi yang menangani perkara yang melibatkan anggota militer, peradilan militermemiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peradilan umum. Karakteristik inibukanlah bentuk pengecualian terhadap prinsip keadilan, melainkan penyesuaian terhadapkebutuhan organisasi militer yang menuntut disiplin tinggi dan kepatuhan terhadap rantaikomando. Dalam praktiknya, peradilan militer justru terus berbenah agar selaras denganprinsip-prinsip universal penegakan hukum, seperti independensi hakim, keterbukaan proses persidangan, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Reformasi yang dilakukanmenunjukkan bahwa peradilan militer tidak kebal terhadap kritik, melainkan adaptif terhadaptuntutan zaman. Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik (Pushan Geopolitik) Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto mengatakan, karakter tegas bahkan terkesan keras dalamperadilan militer merupakan bagian inheren dari sistem pembinaan prajurit yang berorientasipada disiplin dan kesiapan tempur. Heri juga menyoroti fungsi utama peradilan militer bukansemata-mata menghukum, melainkan menjaga tatanan disiplin internal agar tidak terjadipelanggaran yang dapat berdampak pada stabilitas satuan maupun keamanan negara. Komitmen terhadap penegakan hukum yang akuntabel juga tercermin dari upaya peningkatantransparansi dalam proses peradilan militer. Saat ini, semakin banyak kasus yang ditanganisecara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh publik, baik melalui publikasi putusanmaupun pelibatan media dalam peliputan persidangan. Langkah ini menjadi sinyal kuatbahwa institusi militer tidak menutup diri, melainkan berupaya membangun kepercayaanmasyarakat melalui keterbukaan. Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwasetiap putusan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Lebih jauh, sinergi antara peradilan militer dan peradilan umum juga menjadi bagian pentingdalam memperkuat sistem hukum nasional. Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkanunsur pidana umum, koordinasi lintas lembaga dilakukan untuk memastikan bahwa tidak adaruang bagi impunitas. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetapdijunjung tinggi, tanpa mengabaikan konteks kelembagaan masing-masing. Dengandemikian, peradilan militer tidak menjadi ruang eksklusif yang terpisah, melainkan bagiandari ekosistem hukum yang saling melengkapi. Dukungan terhadap peradilan militer yang akuntabel juga sejalan dengan agenda besarreformasi sektor keamanan yang tengah dijalankan pemerintah. Profesionalisme prajurit tidakhanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan etika. Oleh karena itu, keberadaan sistem peradilan yang tegas dan adil menjadi instrumen pentingdalam membentuk budaya organisasi yang berintegritas. Ketika pelanggaran ditindak secaratransparan dan proporsional, maka kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan akansemakin kuat. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI periode 2011-2013, Laksda(Purn) Soleman B Ponto menyampaikan, karakter keras dalam peradilan militer merupakankonsekuensi logis dari tuntutan disiplin dan kesiapan tempur prajurit. Menurut dia, peradilanmiliter tidak dapat dipahami menggunakan perspektif hukum sipil semata. Sistem hukummiliter dibangun di atas realitas operasional yang ekstrem, di mana prajurit menghadapisituasi kill or be killed. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak adatoleransi terhadap pembangkangan, dan tidak ada waktu untuk berdebat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal proses ini. Kritik yang konstruktif, partisipasi dalam diskursus publik, serta dukungan terhadap reformasi hukummenjadi elemen yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem peradilan yang lebihbaik. Dalam konteks ini, peradilan militer tidak boleh dipandang sebagai entitas yang tertutup, melainkan sebagai institusi yang terus berkembang dan terbuka terhadap evaluasi. Ke depan, peradilan militer memiliki peluang besar untuk semakin memperkuat perannyaseiring dengan kemajuan teknologi, dinamika keamanan, dan meningkatnya tuntutantransparansi publik. Transformasi melalui digitalisasi proses hukum, peningkatan kapasitassumber daya manusia, serta penguatan regulasi menjadi langkah strategis yang terusmenunjukkan progres positif. Upaya ini mencerminkan komitmen peradilan militer untuktidak hanya responsif terhadap kebutuhan internal, tetapi juga adaptif dan selaras denganperkembangan eksternal. Mendukung peradilan militer yang akuntabel berarti juga mendukung tegaknya supremasihukum di Indonesia. Ini bukan semata soal institusi, melainkan tentang komitmen bersamauntuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kerangka tersebut, peradilan militer memiliki peran penting sebagai penjaga disiplin sekaligus pilar keadilan. Dengan terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, peradilan militerdapat menjadi contoh bahwa reformasi hukum bukan sekadar wacana, melainkan realitasyang terus diwujudkan demi kepentingan bangsa dan negara. )* Pengamat Hukum
Lampung – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Seiring dengan itu, peran orang tua dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif di tingkat lapangan. Pemerintah daerah…
