Jakarta, Pemerintah terus memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak terhadap pasar energi internasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih berada dalam standar minimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus dipenuhi secara aman dan berkelanjutan. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan cadangan BBM…
Jakarta — Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Pemerintah terus memperkuat pengelolaan cadangan, pasokan minyak mentah, serta distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional tetap terpenuhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…
*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda Asta Cita menjadi salah satu fondasi penting yang perlu terus dijaga sebagai arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai program yang telah berjalan perlu dipastikan memiliki kesinambungan agar visi pembangunan jangka panjang dapat diterjemahkan menjadi hasil yang…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka, berbagai capaian pemerintah menjadi sorotan. Namun, momentum tersebut juga menjadi ruang untuk memastikan agenda Asta Cita tidakberhenti pada pencapaian di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat. Dua tahun pemerintahan dapat menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaanberbagai program prioritas. Ukurannya bukan hanya seberapa banyak program diluncurkan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakatdan memberikan dampak nyata di daerah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan semakin percaya diri menjelang dua tahunpemerintahannya. Prabowo menilai sudah banyak hal yang dikerjakan pemerintahselama hampir dua tahun dan hasilnya mulai terlihat. Pemerintah telah mencapaisejumlah hasil dalam menjalankan program-programnya. Pemerintah tidak ingin hanyabanyak berbicara, tetapi berorientasi pada pekerjaan dan hasil nyata. Pernyataan tersebut menempatkan capaian sebagai salah satu ukuran pentingperjalanan pemerintahan. Namun, capaian tersebut tetap membutuhkan pengawasanagar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran dan manfaatnya dapat dirasakanmasyarakat secara luas. Asta Cita sendiri menjadi kerangka utama agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Implementasinya mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan manusia, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, pemerataanpembangunan, hingga penguatan kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan.Besarnya cakupan tersebut membuat pengawalan tidak bisa hanya dilakukanpemerintah pusat. Pemerintah daerah dan DPRD juga memiliki peran penting untukmemastikan kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhanmasyarakat di masing-masing wilayah. Gambaran itu terlihat dari langkah DPRD Sulawesi Tengah yang mengikuti rapatkoordinasi terkait pelaksanaan Asta Cita di Kabupaten Tojo Una-Una. Forum tersebutmenjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerahdan pemerintah pusat. DPRD Sulteng menyatakan kesiapan untuk mengawal program pemerintah agar pelaksanaannya berjalan efektif. Pengawasan tersebut mencakupberbagai program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pembangunandaerah, ketahanan pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah Arnila Hi. Moh. Ali menekankan pentingnyasinergi antara legislatif, pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi terkait dalammenjalankan agenda Asta Cita. Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar program pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Pengawalan di tingkat daerah menjadi penting karena implementasi kebijakan nasionaltidak selalu menghadapi kondisi yang sama. Perbedaan karakter wilayah, kemampuanpemerintah daerah, kondisi sosial, serta kebutuhan masyarakat dapat memengaruhikeberhasilan sebuah program. Karena itu, evaluasi terhadap Asta Cita perlu melihat kondisi di lapangan. Program yang secara nasional dinilai berjalan baik tetap perlu diperiksa dari sisi penerimamanfaat, kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutannya. Partisipasimasyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Ajakan Aksi Sumutkepada masyarakat untuk bersatu mendukung Asta Cita menunjukkan salah satudukungan dari kelompok masyarakat terhadap agenda pemerintah. Dukungan masyarakat, bagaimanapun, dapat berjalan beriringan dengan fungsi kontrol. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan masukan, mengawasipelaksanaan program, serta melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidaksemestinya hanya menjadi ajang menampilkan daftar keberhasilan. Momentum ini juga dapat digunakan untuk melihat program mana yang sudah berjalan, mana yang masihmenghadapi kendala, dan bagian mana yang membutuhkan perbaikan. Pemerintah terus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas dan indikatoryang dapat diukur. Transparansi mengenai capaian dan kendala juga diperlukan agar publik dapat melihat perkembangan kebijakan secara lebih objektif. Peran media menjadi penting dalam proses tersebut. Pemberitaan tidak hanyaberfungsi menyampaikan capaian pemerintah, tetapi juga menghadirkan informasimengenai pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang sama berlaku bagi DPRD dan pemangku kepentingan di daerah. Pengawasanterhadap program nasional dapat menjadi instrumen untuk menemukan persoalan sejakdini sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Asta Cita akan berhadapan dengan tuntutanyang semakin konkret. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji atau target, tetapihasil yang dapat dilihat dan dirasakan. Oleh karena itu,…
Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita dinilai mulai diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat nasional hingga desa. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dirancang menjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat kegiatan usaha lokal, serta membuka ruang…
JAKARTA – Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, implementasi delapan misi utama atau yang dikenal dengan Asta Cita terus menunjukkan progres yang terukur dan signifikan. Berbagai elemen bangsa, mulai dari jajaran pemerintah pusat hingga lapisan masyarakat di tingkat desa, kini semakin solid menyatukan langkah. Mereka menjadikan Asta…
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital perlindungan sosial untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi bagian dari pembenahan tata kelola agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan digitalisasi dilakukan untuk…
Jakarta – Pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial berbasis digital diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Transformasi tersebut akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial bagi sekitar 50 juta masyarakat miskin, dengan dana disalurkan melalui rekening dan penggunaan bantuan dibatasi untuk kebutuhan tertentu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar…
Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada dasarnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disalurkan, tetapi siapa yang menerima dan seberapa cepat bantuan tersebutsampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, pembenahan data menjadisalah satu pekerjaan penting dalam reformasi perlindungan sosial. Di tengahpercepatan transformasi digital pemerintahan, pemerintah kini mengembangkansistem yang menghubungkan data lintas lembaga, identitas digital, verifikasi, sertamekanisme penyaluran agar kebijakan bansos semakin presisi. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untukmengatasi persoalan data yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisitersebut dapat menimbulkan duplikasi penerima maupun bantuan yang tidak tepatsasaran. Menurut Mira, sistem digital memungkinkan proses penyaluranberlangsung lebih transparan, cepat, dan berbasis data. Pemerintah juga menyiapkan verifikasi penerima melalui biometrik wajah yang terhubung dengandata kependudukan, sehingga identitas penerima dapat diperiksa dengan lebih baik. Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam tata kelola bansos. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi juga diberiruang untuk mengecek dan mengajukan bantuan menggunakan NIK melalui kanalresmi. Data lintas instansi, termasuk informasi kepemilikan aset, listrik rumahtangga, status ASN, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dapat digunakanuntuk membantu menilai kelayakan. Pemerintah juga menyiapkan mekanismesanggah bagi warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum masuk dalamdaftar penerima. Arah perubahan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalamSidang Tahunan MPR pada Agustus 2026. Presiden menegaskan bahwamasyarakat yang tidak mampu tidak semestinya dibebani untuk berulang kali membuktikan kondisi ekonominya apabila data yang dibutuhkan sebenarnya telahdimiliki negara. Pemerintah kemudian mempercepat digitalisasi pendaftaran PKH dan BPNT agar proses verifikasi yang sebelumnya dapat berlangsung sangat lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit. Pesan tersebut menjadi relevan karena persoalan akurasi data tidak bersifat statis. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, perpindahan anggota keluarga, maupun perubahankepemilikan aset. Karena itu, sistem bansos yang baik membutuhkan pembaruansecara berkala, bukan sekadar daftar penerima yang ditetapkan sekali laludigunakan dalam jangka panjang. Perkembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkanarah tersebut. BPS menyatakan DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintahdalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Versi 3 tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga, denganpemutakhiran yang memanfaatkan data administrasi, sensus, survei, pengecekanlapangan, serta pembaruan dari masyarakat. Contoh pemutakhiran juga terlihat ketika BPS menindaklanjuti perubahan desilseorang warga di Kulon Progo yang sempat menjadi perhatian publik. Setelahdilakukan pengecekan lapangan dan pembaruan mandiri, posisi datanya berubahsesuai kondisi terbaru. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa data sosial ekonomiperlu diperlakukan sebagai informasi yang dinamis. Ketika kondisi warga berubah, tersedia jalur untuk memperbaiki informasi sehingga keputusan pemerintah dapatmengikuti keadaan nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan catatan lama. Pada saat yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitanmengungkapkan perkembangan GovTech yang mengarah pada pemanfaatankecerdasan artifisial untuk mengelompokkan penerima bantuan. Luhut menyebutsekitar 80 persen sistem GovTech untuk digitalisasi bansos telah terkoneksi dan data dari delapan kementerian/lembaga mulai terintegrasi dalam satu sistem. Ia juga menyampaikan gambaran akumulasi bantuan sekitar Rp5,4 juta per orang dalamskema transfer langsung. Angka tersebut perlu dipahami sebagai estimasi akumulasiberbagai program perlindungan sosial, bukan bansos baru sebesar Rp5,4 juta yang otomatis diberikan kepada setiap warga. Pemerintah juga menyiapkan Digital…
Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada akhirnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disiapkan negara, melainkan apakah bantuan tersebut benar-benar tiba pada orang yang berhak. Di titik inilah digitalisasi menjadi penting. Pemerintah sedangmengubah tata kelola perlindungan sosial dari sistem yang bergantung pada data yang tersebar menuju ekosistem yang lebih terhubung, diperbarui, dan dapatdiverifikasi. Tujuannya sederhana yaitu, mengurangi risiko bantuan salah alamatsekaligus memastikan warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan bahwa persoalan utama yang hendak dijawab melaluidigitalisasi adalah belum terintegrasinya data bansos. Kondisi tersebut dapatmenimbulkan duplikasi penerima maupun bantuan yang tidak sesuai sasaran. Menurut Mira, sistem digital memungkinkan penyaluran berlangsung lebihtransparan, cepat, dan berbasis data. Pemerintah juga mengembangkan verifikasimelalui biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Transformasi tersebut tidak berhenti pada penyaluran. Masyarakat nantinya dapatmengecek maupun mengajukan bantuan menggunakan NIK melalui kanal resmi. Kelayakan penerima dapat diverifikasi dengan memadankan berbagai informasipemerintah, seperti kepemilikan kendaraan, kondisi listrik rumah tangga, status ASN, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkanmekanisme sanggah bagi warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belummasuk daftar. Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untukmemperbaiki akurasi sekaligus membuka ruang koreksi. Perubahan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam SidangTahunan MPR. Presiden menegaskan bahwa rakyat yang tidak mampu tidakseharusnya dibebani biaya hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mampu. Pemerintah kemudian mendorong digitalisasi pendaftaran PKH dan BPNT sehinggaproses verifikasi yang sebelumnya dapat memerlukan waktu panjang dapatdipangkas menjadi hitungan menit. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi bansos tidak hanya menyangkutteknologi, tetapi juga pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Prosedur yang lebih sederhana dapat mengurangi beban administratif, sementarapemadanan data memungkinkan pemerintah menilai kondisi penerima berdasarkaninformasi yang lebih beragam. Pada saat yang sama, mekanisme sanggah tetapdiperlukan karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dan tidak seluruhperubahan dapat langsung tercermin dalam basis data. Fondasi lain dari perubahan ini adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS menyatakan DTSEN telah menjadi rujukan bersama pemerintahuntuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. DTSEN Versi 3 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Data tersebut terusdiperbarui melalui data administrasi, sensus dan survei, pembaruankementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat. Pemutakhiran menjadi penting karena desil bukan label permanen. BPS menjelaskan bahwa posisi desil menggambarkan peringkat relatif kesejahteraankeluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Perubahan kondisikeluarga maupun posisi relatifnya dapat menyebabkan perubahan desil setelahmelalui proses pemutakhiran dan penghitungan kembali. Artinya, digitalisasi harusdipahami sebagai sistem yang terus belajar dan diperbaiki, bukan sekadar aplikasiyang digunakan untuk menyalurkan bantuan. Dalam perkembangan berikutnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah mengembangkan GovTech dan kecerdasan artifisial untuk memperkuat penyaluran bansos. Luhut menyebut sekitar80 persen sistem GovTech untuk digitalisasi bansos telah terkoneksi dan data daridelapan kementerian/lembaga mulai terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkanDigital Single ID agar berbagai layanan dapat terhubung dengan identitas yang lebihkonsisten. Luhut kemudian menyampaikan bahwa integrasi data dalam uji coba GovTech di Banyuwangi menunjukkan potensi penurunan bansos tidak tepat sasaran dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen. Angka tersebut merupakan hasil yang disampaikan dalam konteks pilot…
