Oleh: Ethan Shabir Uttara *) Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan. Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung? Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran. Langkah tersebutmenunjukkan bahwa kritik yang muncul tidak diabaikan, melainkan menjadi bagian dariproses penyempurnaan kebijakan. Pada saat yang sama, isu korupsi juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam berbagai aksimahasiswa. Kritik ini sah dan penting. Akan tetapi, perlu diakui bahwa dalam beberapa tahunterakhir penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar justru menunjukkanperkembangan yang signifikan. Berbagai perkara yang melibatkan nilai kerugian negara sangat besar berhasil diungkap dan diproses secara hukum. Bahkan pemerintah secaraterbuka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama yang terusdidorong. Menariknya, sebagian kalangan mahasiswa sendiri mengingatkan bahwa gerakan mahasiswatidak boleh berhenti pada kritik semata. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, berpandangan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mampu menawarkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Ia menilai bahwa kritik yang baik seharusnya dibangun di atas data, fakta, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi masyarakat. Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak. Menurutnya, kritik yang berkualitas harus didasarkan pada kajian yang kuat, data yang valid, serta argumentasi yang terbuka. Ia mengingatkan bahwa suara yang paling keras belum tentumerupakan suara yang paling benar. Karena itu, ruang dialog perlu terus dijaga agar perbedaan pandangan dapat menghasilkan solusi, bukan sekadar saling menyalahkan. Pandangan serupa juga disampaikan Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta…
