JAKARTA — Masyarakat di Papua diimbau tidak mudah terpengaruh oleh narasi digital yang beredar di media sosial, khususnya konten yang berkaitan dengan aktivitas kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Imbauan tersebut mengemuka setelah Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AP, 39, yang terindikasi melakukan dokumentasi terhadap aksi KNPB di…
SENTANI — Tokoh adat Papua mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diminta mengedepankan sikap bijaksana serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat memicu keresahan maupun merugikan diri sendiri dan lingkungan. Imbauan tersebut disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten…
PAPUA — Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keharmonisan sosial. Imbauan tersebut disampaikan menyusul penilaian bahwa aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karmin menegaskan, masyarakat adat Papua memiliki kepentingan yang sama untuk…
Oleh: Simon Wenda *) Keamanan yang stabil di seluruh pelosok Bumi Cenderawasih merupakan syarat utama agar program pembangunan ekonomi dari pemerintah dapat berjalan secara merata. Saat ini, pemerintah pusat tengah gencar membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan penghubung, fasilitas kesehatan, dan gedung sekolah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, semua usaha keras ini tidak akan…
Oleh: J. Yohanes Korwa *) Rangkaian tindak kekerasan dan rasa takut yang terus disebarkan oleh kelompok bersenjata beserta sayap politiknya, termasuk KNPB, merupakan bentuk perusakan nyata terhadap kelancaran agenda pembangunan nasional. Peningkatan angka kejahatan yang menyasar pegawai pemerintah, penduduk biasa, hingga pekerja fasilitas umum sudah mencapai titik yang sangat meresahkan dan membutuhkan tindakan hukum paling tegas…
Oleh : Frans Nawipa Tanah Papua membutuhkan suasana yang aman, damai, dan kondusif agar masyarakat dapatmenjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus menikmati manfaat pembangunan secaraberkelanjutan. Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting untuk menyaringsetiap informasi, ajakan, maupun narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Sikap kritismenjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi, termasuk narasi yang dikaitkandengan aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan berpotensi memengaruhi persepsipublik. Masyarakat Papua tidak boleh terjebak dalam narasi yang mengedepankan provokasi, memperbesar perbedaan, atau mendorong ketegangan sosial. Setiap informasi perlu dilihat secarautuh, diverifikasi sumbernya, dan dipertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketika informasi diterima tanpa penyaringan, masyarakat dapat dengan mudah terseret pada situasi yang sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka maupun masa depandaerah. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, menilaimasyarakat adat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keamanan dan keharmonisansosial. Menurutnya, aspirasi yang dibawa KNPB tidak dapat serta-merta dianggap sebagairepresentasi seluruh masyarakat adat Papua. Masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih konkret, terutama terkait keamanan, keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukansikapnya sendiri tanpa tekanan maupun pengaruh dari kelompok tertentu. Perbedaan pandanganpolitik dan sosial merupakan bagian dari kehidupan demokratis, tetapi perbedaan tersebutsemestinya tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas. Aspirasi dapatdisampaikan melalui ruang dialog dan cara-cara damai dengan tetap menghormati hukum sertanorma yang berlaku. Sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudahterprovokasi oleh narasi maupun aktivitas KNPB yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguankeamanan. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, menekankan pentingnya masyarakatKabupaten Jayapura dan Kota Jayapura mempertimbangkan konsekuensi setiap kegiatan yang diikuti. Menurutnya, masyarakat tidak boleh membiarkan diri terseret ke dalam aktivitas yang pada akhirnya justru berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan merugikan warga sendiri. Pesan tersebut relevan karena masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampakketika terjadi gangguan keamanan. Mereka yang kehilangan kesempatan bekerja, tergangguaktivitas perdagangan, terhambat mengakses layanan publik, atau harus menghadapi ketegangansosial bukanlah kelompok yang menyebarkan narasi dari kejauhan, melainkan warga yang menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena itu, setiap ajakan harus diukurberdasarkan manfaat dan risikonya bagi kehidupan bersama. Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menilai masyarakat adat tidak semestinyaterseret dalam agenda kelompok yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara kepentingan masyarakatsecara luas dengan kepentingan kelompok tertentu. Tidak semua masyarakat Papua memilikipandangan yang sama, sehingga tidak tepat apabila suatu kelompok mengklaim mewakilikeseluruhan masyarakat tanpa melihat keragaman suara yang ada di Tanah Papua. Dalam situasi seperti ini, generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis. Anak-anak mudaPapua merupakan bagian penting dari masa depan daerah sehingga energi dan kreativitas merekasebaiknya diarahkan pada kegiatan yang produktif. Pendidikan, kewirausahaan, olahraga, teknologi, seni, pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai kegiatan sosial dapat menjadiruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan sekaligus membangun daerah. Pesan serupa juga disampaikan Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, yang menekankan bahwa penyampaian pendapat perlu dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Prinsip tersebut penting untuk memastikan kebebasan menyampaikan aspirasiberjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban. Kebebasan tidak seharusnyadipahami sebagai ruang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau mengganggukeamanan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat Papua perlu semakin dewasa dalam menghadapi berbagai narasi yang beredar, terutama di ruang digital. Informasi yang bersifat provokatif sering kali dirancang untukmembangkitkan emosi dan memperlebar perbedaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakandiri memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai perspektif, serta tidak langsungmenyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Menolak provokasi bukan berarti menolak hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasidisampaikan secara damai, rasional, dan tidak merugikan masyarakat luas. Papua membutuhkanruang dialog yang sehat, bukan pertentangan yang memperbesar keresahan. Masa depan Tanah Papua pada akhirnya berada di tangan masyarakatnya sendiri. Keamanan dan kedamaian merupakan modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan, aktivitasekonomi tumbuh, pendidikan berkembang, dan generasi muda memperoleh kesempatan yang lebih baik. Karena itu, masyarakat Papua tidak boleh mudah terjebak dalam narasi provokatifKNPB maupun kelompok mana pun yang berpotensi memecah persatuan. Perbedaan pandanganharus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, sementara kedamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama harus tetap menjadi kepentingan utama *Penulis adalah Mahasiswa Papua di Yogyakarta
Oleh : Loa Murib Masa depan Papua tidak semestinya ditentukan oleh ketegangan, provokasi, atau aktivitaskelompok yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Papua memiliki potensi besaruntuk terus berkembang melalui pembangunan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Karena itu, stabilitas keamanan dan kedamaianharus ditempatkan sebagai kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingankelompok tertentu, termasuk oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai sejumlah tokoh masyarakat dapat menimbulkan keresahan. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, menilai masyarakat Papua memilikikepentingan yang sama untuk menjaga lingkungan tetap aman dan harmonis. Menurutnya, masyarakat adat membutuhkan suasana kondusif agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harisekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwakebutuhan mendasar masyarakat Papua sesungguhnya sangat konkret, yakni keamanan, pendidikan yang baik, akses kesehatan, kesempatan ekonomi, serta masa depan yang lebih layakbagi generasi berikutnya. Karmin juga menekankan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, persaudaraan, dan salingmenghormati merupakan modal sosial yang sangat penting bagi Papua. Nilai tersebut tidak bolehterkikis oleh narasi yang mempertajam perbedaan. Justru di tengah keberagaman masyarakatPapua, semangat hidup berdampingan harus terus diperkuat. Perdamaian bukan sekadar keadaantanpa konflik, melainkan fondasi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensidaerah dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan. Pandangan serupa disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang mengingatkanmasyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas KNPB yang dinilaiberpotensi mengganggu keamanan. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, menekankanpentingnya masyarakat mempertimbangkan dampak setiap kegiatan terhadap keamanan dan kehidupan sosial. Bagi masyarakat, tindakan yang pada awalnya dianggap sebagai bentukpenyampaian aspirasi dapat berubah menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidakdikendalikan dan kemudian memicu tindakan anarkis. Kekhawatiran tersebut patut menjadi bahan perenungan. Ketika situasi keamanan terganggu, masyarakat biasa sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Aktivitas ekonomidapat terganggu, kegiatan pendidikan tidak berjalan optimal, pelayanan publik menghadapihambatan, sementara keluarga harus menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, masyarakatkecil yang tidak memiliki kepentingan dalam konflik justru dapat menanggung konsekuensipaling besar. Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menilai bahwa masyarakat adat tidaksemestinya secara otomatis dianggap mendukung setiap agenda yang mengatasnamakankepentingan masyarakat Papua. Pandangan tersebut penting karena masyarakat Papua bukanlahkelompok yang memiliki satu suara untuk seluruh persoalan. Terdapat beragam komunitas, wilayah adat, latar belakang sosial, serta aspirasi yang perlu dihormati. Karena itu, tidak tepatapabila kepentingan seluruh masyarakat Papua disederhanakan menjadi kepentingan satukelompok atau organisasi. Peringatan Marthen agar masyarakat lebih memprioritaskan keluarga dan kegiatan ekonomi juga memiliki relevansi yang kuat. Kehidupan masyarakat tidak berhenti pada persoalan politik. Ada keluarga yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang membutuhkanpendidikan, petani yang harus mengelola lahan, pelaku usaha yang harus mempertahankanusahanya, serta generasi muda yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. Semua itu membutuhkan suasana yang aman dan stabil. Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Prinsiptersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk membangun tradisi dialog yang sehat. Aspirasi tidak harus dihilangkan, tetapi cara menyampaikannya harus menghindaritindakan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat atau merusak ketertiban umum. Di sinilah peran generasi muda Papua menjadi sangat penting. Anak-anak muda merupakankelompok yang paling menentukan arah Papua dalam beberapa dekade mendatang. Energi, kreativitas, dan keberanian mereka seharusnya diarahkan pada pendidikan, kewirausahaan, teknologi, olahraga, kebudayaan, serta berbagai kegiatan produktif. Ruang digital pun perludimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang mencerahkan, bukan memperbesar kebencian, permusuhan, atau ketegangan. Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat literasi publik. Masyarakat perlu dibiasakanmemeriksa informasi sebelum mempercayainya, memahami konteks sebuah ajakan, sertamempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil tindakan. Ketahanan masyarakat terhadapprovokasi tidak cukup dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendidikan, dialog, dan penguatan kepercayaan sosial. Pada akhirnya, Papua membutuhkan lebih banyak ruang untuk membangun daripada ruang untukberkonflik. Pembangunan hanya dapat memberikan manfaat apabila masyarakat berada dalamkondisi aman untuk bekerja, belajar, berusaha, dan berinteraksi. Karena itu, setiap pihak perlumenempatkan kepentingan masyarakat luas di atas agenda kelompok. Jangan sampai provokasi mengganggu kesempatan Papua untuk menatap masa depan. Kedamaian adalah modal pembangunan, sementara persatuan merupakan kekuatan untukmemastikan pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Menolak provokasi bukanberarti menolak aspirasi, melainkan memilih cara yang lebih bertanggung jawab untukmenyampaikan perbedaan. Masa depan Papua terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh tindakanyang dapat memecah masyarakat. Yang dibutuhkan adalah Papua yang aman, damai, produktif, dan mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi mendatang untuk tumbuh dan menentukan masa depannya dengan optimisme. *Penulius adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
Oleh : Rivka Mayangsari*) Investasi terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Pemerintah menempatkan peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi produktif, memperluas kapasitas industri, serta menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa investasi memiliki…
Oleh: Bagas Nurahman)* Penguatan layanan investasi menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian akan mendorong kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan bisnis. Pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dapat membuka ruang bagi berkembangnya industri, usaha, dan…
Jakarta – Pemerintahan saat ini terus membuktikan komitmen mengakselerasi ekonomi nasional melalui penguatan sinergi pusat dan daerah. Perbaikan ekosistem investasi terbukti sukses menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat luas. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepastian hukum dan efisiensi birokrasi adalah fondasi utama untuk mengoptimalkan penyerapan…
