Oleh: Putri Ayu Lestari )* Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu harapan baru dalam agenda besar swasembada energi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Papua diproyeksikan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannyasendiri, tetapi juga menjadi wilayah yang mandiri dalam penyediaan energi, sekaligusberkontribusi bagi ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya energiyang sangat besar dan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintahberpandangan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampumendukung kemandirian daerah, bukan sekadar menjadi cadangan yang tidak memberidampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam arah kebijakan yang disampaikan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Presidenmenekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan energi. Pemerintah memastikanbahwa energi yang diproduksi di Papua harus memberi manfaat langsung bagimasyarakat Papua, sehingga pembangunan energi berjalan seiring denganpembangunan sosial dan ekonomi daerah. Selain penguatan energi konvensional, pemerintah secara konsisten mendorongpemanfaatan energi alternatif di wilayah-wilayah terpencil Papua. Energi surya dan tenaga air dipandang sebagai solusi yang paling relevan dengan kondisi geografisPapua, terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan energi konvensional. Kemajuan teknologi dinilai telah membuat energi surya semakin terjangkau dan mudahditerapkan, sementara potensi sungai-sungai di Papua membuka peluang besar bagipengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Pemerintah melihatpendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah yang selama ini memerlukanbiaya logistik tinggi. Presiden memandang swasembada energi sebagai kunci penting bagi kesehatan fiskalnegara. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada 2025 nilai impor bahan bakar minyak mencapai sekitar Rp520 triliun. Angka tersebutdinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebihproduktif. Dengan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah menghitung adanya potensipenghematan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana tersebut dapat dialihkan untukmemperkuat pembangunan daerah, termasuk di Papua, hingga ke tingkat kabupatendan kota. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa pengurangan impor energi tidak dapatdilakukan secara instan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa impor solar masihdilakukan dalam jangka pendek, namun ketergantungan tersebut ditargetkan dihentikansecara bertahap. Pemerintah berharap dalam empat tahun ke depan impor bensindapat dihentikan melalui peningkatan produksi energi dalam negeri. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, BahlilLahadalia, menegaskan bahwa pemerintah mendorong swasembada energi denganmengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik energi fosil maupun energinabati. Pemerintah memandang pendekatan ini sebagai strategi realistis untukmengurangi impor bahan bakar minyak. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program biodiesel B50 yang memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Melalui kebijakan ini, penggunaan solar berbasis impor diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligusmendorong pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan penggunaan biodiesel tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan bahanbaku kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah melihat Papua sebagai salah satuwilayah yang berpotensi mendukung pasokan bahan baku secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Selain biodiesel, pemerintah juga menjalankan program mandatori bioetanol untukmenekan impor bensin yang masih cukup tinggi. Bioetanol yang berasal dari singkong, jagung, dan tebu diproyeksikan menjadi bagian penting dari bauran energi nasional. Papua dinilai memiliki potensi lahan yang memadai untuk mendukung produksi bahanbaku etanol tersebut. Mandatori bioetanol 10 persen yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dipandangsebagai langkah lanjutan setelah keberhasilan program biodiesel. Pemerintah berharapkebijakan ini mampu menurunkan impor bensin secara bertahap dan memperkuatkedaulatan energi nasional. Dari perspektif masyarakat Papua, politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance…
