Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa penguatan peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal menjadi salah satu prioritas utama dalam revisi Undang-Undang HAM yang saat ini tengah digodok. Natalius Pigai menjelaskan, Kementerian HAM kini sedang menyusun Daftar…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan bahwa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan diperkuat melalui revisi Undang-Undang HAM yang saat ini tengah dibahas. Penguatan Komnas HAM ini, menurut Pigai, sejalan dengan aspirasi publik, termasuk…
Jakarta — Stabilitas keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi tegaknya persatuan dan kedaulatan bangsa. Dalam hal ini, sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat yang menilai keduanya sebagai benteng kokoh penjaga bangsa dan mengajak publik menyuarakan pendapat melalui demonstrasi yang damai. Koordinator Aliansi Rakyat…
Jakarta – Kembalinya situasi keamanan menjadi kondusif pasca demonstrasi yang berujung ricuh pada 25-31 Agustus 2025 tak terlepas dari sinergi antara TNI dan Polri. Meskipun masih terdapat aksi-aksi susulan, namun situasi dapat terkendali. Kesadaran masyarakat akan menjaga keamanan dan perdamaian pun mulai meningkat. Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN) menggelar aksi damai untuk menyerukan pentingnya meningkatkan…
Oleh: Ratna Notonegoro )* Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, stabilitas keamanan selalu menjadi fondasi utama agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga. Dinamika politik, sosial, maupun ekonomi memang kerap melahirkan berbagai bentuk aspirasi publik, termasuk melalui aksi unjuk rasa. Namun, penyampaian aspirasi tersebut harus berada dalam koridor hukum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Situasi aman…
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin marak meresahkan masyarakat. Mulai Oktober 2025, pemerintah akan mengoperasikan secara penuh Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN), sebuah teknologi yang dirancang khusus untuk memperkuat pengawasan ruang digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa…
Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin 17+8, dengan mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini dipandang penting untuk memperkuat tata kelola negara sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang menghendaki langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah dan…
Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari komitmen memenuhi aspirasi publik, termasuk tuntutan 17+8. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah telah merampungkan draf RUU tersebut dan membuka ruang bagi DPR untuk segera membahasnya. “Dari sisi pemerintah, kami…
Jakarta – Sinergitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus dipertegas sebagai bukti hadirnya negara dalam menjaga rasa aman publik. Kolaborasi ini dinilai sebagai kunci stabilitas nasional, penopang demokrasi yang sehat, sekaligus penangkal provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan komitmen TNI dalam…
Jakarta – Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditegaskan kembali sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Soliditas kedua institusi ini dipandang penting untuk mencegah potensi provokasi dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Hery Purnomo, menekankan bahwa TNI-Polri di daerah selalu…
