Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG tidak akan terdampak penghematan anggaran. Ia menyebut efisiensi hanya akan dilakukan pada program yang kurang efektif dan bersifat…
Oleh: Masyitoh Salya *) Percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini dijalankan dengan mekanisme yang lebih jelas dan akuntabel. Komitmen ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan akses nutrisi bagi kelompok prioritas, sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah dalam menginisiasi transformasi sumber daya manusia yang produktif melalui intervensi gizi yang tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan…
Oleh : Erlangga Pratama* Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran imbas krisis global. Menurutnya, penghematan bisa difokuskan pada sektor lain. Penegasan Prabowo itu disampaikan dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan di YouTube Prabowo Subianto pada Minggu (22/3/2026). Presiden menegaskan akan mempertahankan program MBG…
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengawasan anggaran program tersebut. Kolaborasi ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga setiap rupiah anggaran negara agar tepat sasaran…
Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung guna memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program diterima secara optimal oleh masyarakat. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan…
Oleh Diandra Putri )* Pengawasan yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap program pemerintah, terlebih program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah besarnya harapan publik terhadap keberhasilan program ini, langkah penguatan pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi sinyal penting bahwa tata kelola yang akuntabel bukan sekadar…
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Program ini tidak hanya menargetkan perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menuntut tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan. Pengawasan ketat serta komitmen terhadap transparansi menjadi dua…
Oleh: Samson Mulya *) Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), merupakan pilar fundamental pembangunan negara yang berkeadilan sosial. Tantangan pemilikan rumah di kawasan perkotaan kini kian kompleks akibat dinamika ekonomi dan keterbatasan lahan yang terus meningkat. Menghadapi realitas tersebut, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan inovatif dalam program rumah…
Oleh: Arista Putra *) Persoalan hunian merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Memasuki tahun 2026, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Melalui serangkaian kebijakan yang lebih inklusif dan progresif, agenda perumahan nasional kini…
Jakarta – Pemerintah meningkatkan target program perumahan pada 2026 sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penguatan kebijakan rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, target penanganan RTLH tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Pak Prabowo sudah menaikkan untuk…
