Korupsi Merugikan Negara, RUU Perampasan Aset Mengembalikan Hak Rakyat
Oleh : Jonathan Janoel*)
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hakpublik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakanuntuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembalimenjadi perhatian karena instrumen hukum tersebut diarahkan untuk memperkuatpemulihan aset hasil kejahatan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa aset hasil tindak pidanakorupsi tetap menjadi bagian yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. MenurutDasco, ketentuan dalam rancangan sebelumnya masih perlu disesuaikan denganKUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Penyesuaian tersebut penting agar aturanbaru tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sistemhukum pidana yang berlaku.
Kepastian mengenai sasaran terhadap aset hasil korupsi memberikan gambaranbahwa pembahasan RUU tidak semata berorientasi pada penghukuman pelaku. Ada dimensi pemulihan yang sama pentingnya, yakni memastikan hasil tindak pidanatidak tetap berada dalam penguasaan pihak yang memperolehnya secara melawanhukum. Pendekatan tersebut menempatkan aset sebagai bagian penting daristrategi pemberantasan korupsi.
Namun, efektivitas perampasan aset juga bergantung pada kualitas norma dan mekanisme pengawasan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankanperlunya kehati-hatian agar kewenangan yang diberikan melalui undang-undangtidak membuka ruang penyalahgunaan. Ia mengingatkan bahwa pembentukundang-undang perlu memperhitungkan integritas aparat yang nantinyamenjalankan kewenangan tersebut, sekaligus memastikan adanya mekanismepengawasan dan perlindungan yang memadai.
Pandangan tersebut menjadi penting karena kekuatan sebuah regulasi tidak hanyaditentukan oleh luasnya kewenangan, tetapi juga oleh batas, prosedur, dan kontrolterhadap kewenangan tersebut. Dalam pembahasan terbaru, Komisi III juga menyerap masukan akademisi, mahasiswa, praktisi, serta masyarakat melalui rapatdengar pendapat umum dan kunjungan ke sejumlah daerah. Proses itumenunjukkan bahwa percepatan pembahasan tetap perlu berjalan bersamapartisipasi publik agar aturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum.
Dari perspektif masyarakat sipil, Kepala Divisi dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyoroti kebutuhan memperkuat substansi RUU. Ia mendorong agar ketentuan mengenai kekayaan yang tidak wajar, mekanismeperampasan tanpa pemidanaan, serta kelembagaan pengelola aset dirumuskansecara jelas. Menurut Wana, transparansi draf dan Daftar Inventarisasi Masalah juga diperlukan agar publik dapat menguji substansi rancangan secara terbuka.
Masukan tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Perampasan aset akan memiliki daya guna lebih kuat apabila objek yang dapatdirampas, standar pembuktian, prosedur penyitaan, mekanisme keberatan, hinggatata kelola aset hasil rampasan memiliki dasar yang terang. Dengan demikian, tujuan mengembalikan aset hasil kejahatan dapat berjalan beriringan dengankepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa pembahasan mulai menyentuhpersoalan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat. Habiburokhmanmenyampaikan adanya usulan agar aset hasil tindak pidana yang telah menjadisekolah, pesantren, atau rumah sakit tetap menjalankan fungsi sosialnya setelahberada dalam penguasaan negara. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwapemulihan aset tidak harus berakhir pada pengosongan manfaat sosial, melainkandapat diarahkan agar fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tetap berfungsi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR memiliki target yang sama untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada akhir2026. Yusril juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta menteriteknis yang terlibat agar bekerja cepat dalam proses pembahasan. Target tersebutmemberi batas waktu yang jelas sekaligus menempatkan penyelesaian regulasisebagai pekerjaan legislasi yang perlu dikerjakan secara terukur.
Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan tidak hanya berada pada seberapa cepatundang-undang disahkan, tetapi juga pada seberapa jelas aturan itu dapatditerapkan. Publik membutuhkan kepastian bahwa aset yang benar-benar berasaldari tindak pidana dapat dipulihkan, sementara aset yang sah tetap memperolehperlindungan. Karena itu, harmonisasi dengan KUHP dan KUHAP, keterbukaanpembahasan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan menjadi unsur yang tidakdapat dipisahkan. Jika seluruh unsur tersebut dirumuskan secara proporsional, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen pemulihan yang bekerja tidak hanyasetelah kejahatan terjadi, tetapi juga mempersempit keuntungan ekonomi yang menjadi daya tarik tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset berada pada titik penting antarakebutuhan memperkuat pemberantasan kejahatan dan kewajiban menjagakepastian hukum. Korupsi memang merugikan negara, tetapi pemulihan tidak cukupberhenti pada vonis terhadap pelaku. Aset hasil kejahatan perlu ditelusuri, dirampasberdasarkan prosedur hukum, dikelola secara akuntabel, dan sejauh memungkinkandikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Konsistensi pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan pembahasan, disertai partisipasi publik dan pengawasan yang memadai, menjadi fondasi agar regulasi ini benar-benar mampu memperkuatpemulihan hak rakyat.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah