Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras, menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi sektor pertanian, melainkan modal strategis untuk membangun kemandirian dan ketahanan nasional. Usai kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan…

Batam – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian swasembada Indonesia menarik perhatian sejumlah negara maju dan mendapatkan pengakuan internasional. Sejumlah negara, termasuk Jepang, Kanada, Chile, Belarus, Australia, dan Rusia turut datang ke Indonesia untuk mempelajari kebijakan pangan yang diterapkan. Dilain pihak Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan…

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pasar pangan global. Penghentian impor beras oleh Indonesia tercatat menekan harga beras dunia dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi 368 dolar AS per ton, atau turun hingga 44 persen. Kepala Badan Pangan…

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan serapan gabah dan beras nasional pada 2026. Target serapan ditetapkan mencapai 4 juta ton, didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dan ditopang oleh kondisi produksi…

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor. Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras. Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan…

Oleh: Dara Afmajaya )* Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah. Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika…

Oleh: Zikry Pangestu Hanif )* Ketahanan pangan nasional terus menunjukkan penguatan seiring konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan global yang semakin kompleks, sektor pangan ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Arah kebijakan yang tegas ini tercermin dari upaya memperkuat seluruh rantai pasokpangan,…

Jakarta — Pemerintah menetapkan skema kompensasi bagi korban bencana di wilayah Sumatra sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian bantuan yang adil, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warganya dari dampak bencana alam yang terjadi secara berulang. Penetapan…

Jakarta – Pemerintah pusat memastikan penyaluran kompensasi bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Skema bantuan tersebut telah ditetapkan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana…

Oleh: Dirman Alaika Soleh (* Upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase yang semakin konkret melalui penetapan skema kompensasi bagi masyarakat terdampak. Kebijakan ini menandai langkah strategis untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang semakin intens di kawasan Sumatra, langkah pemerintah ini merupakan bukti hadirnya…