Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur digital nasional sebagai fondasi menuju Indonesia yang berdaulat di era transformasi digital. Salah satu fokus utama yang didorong adalah penguatan ekosistem satelit domestik sebagai penopang konektivitas nasional sekaligus pilar dalam menjaga ketahanan informasi, memperkuat resiliensi media, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi kedaulatan digital nasional melalui pengembangan ekosistem satelit sebagai infrastruktur strategis yang menopang konektivitas, ketahanan informasi, dan resiliensi media di seluruh Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan layanan komunikasi dan penyebaran informasi tetap berjalan andal, termasuk di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), daerah perbatasan, maupun saat…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Indonesia tengah memasuki babak baru dalam upaya memperkuat daya saing sektorkeuangan nasional melalui rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Inisiatif tersebut bukan sekadar menghadirkan kawasan keuanganbaru, melainkan menjadi strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia naik kelassebagai pemain yang lebih berpengaruh dalam sistem keuangan global. Selama iniIndonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki pasar domestik yang luas, sumber daya alam melimpah, sertabonus demografi yang menjadi daya tarik investasi.  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa pembentukan PFII merupakan langkah strategis untuk memperkuatposisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global. Menurutnya, keberadaan PFII berpotensi menarik masuk investasi berkualitas, memperluas akses pembiayaan, sertamemperdalam pasar keuangan nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistemkeuangan sebagai prioritas utama. Pandangan tersebut menunjukkan bahwapemerintah dan regulator tidak hanya mengejar peningkatan arus modal, tetapi juga memastikan pertumbuhan sektor keuangan berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.  Rencana pembentukan PFII juga menunjukkan adanya perubahan paradigmapembangunan ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade, Indonesia lebih banyakmenjadi tujuan investasi berbasis sektor riil dan komoditas. Kini pemerintah inginmembangun ekosistem yang mampu menarik aktivitas jasa keuangan internasional, termasuk pengelolaan aset, investasi lintas negara, pembiayaan perusahaan global, hingga berbagai layanan keuangan modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah menilai Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjalankan pusatkeuangan internasional. Selain ukuran ekonomi yang besar, letak geografis Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional yang strategis di kawasan Indo-Pasifik. Stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga, perkembangan ekonomi digital, sertameningkatnya kelas menengah menjadi kombinasi yang dapat mendukungterbentuknya pusat keuangan berkelas dunia.  Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwapemerintah tengah menyiapkan berbagai fasilitas yang bertujuan meningkatkan dayatarik investasi. Fasilitas tersebut meliputi kemudahan keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, hingga perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mengusulkanpembentukan pengadilan khusus yang menangani sengketa terkait aktivitas di kawasanPFII agar pelaku usaha internasional memperoleh kepastian hukum yang lebih baik. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa daya saing sebuah pusat keuangan tidakhanya ditentukan oleh insentif fiskal, tetapi juga oleh kualitas institusi dan kepastianregulasi.  PFII berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Pertama, meningkatnyainvestasi asing berkualitas akan memperbesar sumber pembiayaan bagi pembangunannasional. Kedua, pasar modal dan industri jasa keuangan domestik akan memperolehpeluang untuk berkembang melalui peningkatan volume transaksi, inovasi produkkeuangan, serta kolaborasi dengan institusi global. Ketiga, keberadaan PFII dapatmenciptakan lapangan kerja baru pada sektor jasa keuangan, teknologi finansial, konsultansi hukum, akuntansi, perpajakan, hingga layanan profesional lainnya. PFII dapat menjadi katalis bagi percepatan transformasi digital sektor keuanganIndonesia. Persaingan dengan lembaga keuangan internasional akan mendorongpeningkatan kualitas layanan, adopsi teknologi finansial, penguatan keamanan siber, serta pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global. Dengandemikian, manfaat PFII tidak hanya dirasakan oleh investor asing, tetapi juga oleh industri keuangan nasional yang dituntut semakin kompetitif. Meski demikian, keberhasilan PFII tidak dapat bergantung pada pemberian insentifsemata. Pengalaman berbagai pusat keuangan dunia menunjukkan bahwakepercayaan investor dibangun melalui konsistensi kebijakan, transparansi regulasi, integritas institusi, penegakan hukum, dan stabilitas politik. Karena itu, pengawasanyang efektif menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. OJK menegaskan bahwa pengembangan PFII harus tetap memperhatikan stabilitassistem keuangan nasional. Prinsip tersebut penting agar masuknya modal internasionaltidak meningkatkan risiko sistemik maupun membuka celah terhadap praktik pencucianuang, penghindaran pajak, atau aktivitas keuangan ilegal lainnya. Dengan kata lain, keterbukaan terhadap investasi global harus berjalan seiring dengan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang berstandar internasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, pembentukan PFII juga dapat dipandang sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan posisitawar di tingkat internasional. Selama ini arus modal regional masih banyak terpusat di beberapa financial hub utama di Asia. Kehadiran PFII membuka peluang agar sebagianaktivitas tersebut dapat dilakukan di Indonesia, sehingga nilai tambah ekonomi tidaklagi dinikmati negara lain. Tentu perjalanan menuju pusat keuangan internasional bukan proses yang singkat. Dibutuhkan komitmen lintas kementerian, regulator, DPR, pelaku industri, dan masyarakat agar regulasi yang disusun mampu menciptakan keseimbangan antarakemudahan berusaha dan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan. Pembahasan RUU PFII menjadi momentum penting untuk memastikan fondasi hukumyang kuat bagi keberlangsungan pusat keuangan tersebut.  PFII bukan hanya proyek pembangunan kawasan, melainkan representasi dari visiIndonesia untuk bertransformasi dari pasar yang besar menjadi pusat aktivitaskeuangan yang diperhitungkan dunia. Apabila implementasinya konsisten dan didukungtata kelola yang kredibel, PFII berpotensi menjadi jalan baru bagi Indonesia dalammemperkuat posisi di keuangan global, menarik investasi berkualitas, memperdalamsektor jasa keuangan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebihinklusif dan berkelanjutan. *) Penulis adalah Kontributor Lembaga…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Persaingan ekonomi global terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, meningkatnya arus investasi, serta integrasi pasar keuangan internasional. Pergerakan modal kini berlangsung semakin cepat melintasi batas negara, sementara kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat dan semakin kompleks. Kondisi tersebut mendorong setiap negara membangun ekosistem keuangan yang mampu menarik investasi, memperkuat daya saing, dan mendukung…

Jakarta — Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Pembahasan tersebut sekaligus menjadi pelaksanaan amanat Pasal 248A UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Menteri Keuangan, Purbaya…

Jakarta- Pemerintah terus mematangkan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing sektor keuangan nasional sekaligus menarik arus investasi global secara langsung ke Indonesia. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang tengah dibahas bersama DPR, pemerintah menargetkan lahirnya sebuah pusat keuangan berstandar internasional yang didukung regulasi yang kuat, kepastian hukum, serta…

Papua – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan Papua terus memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Berbagai program pembangunan dinilai mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal. Pemerintah juga terus mendorong pemerataan kesejahteraan…

Papua – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, arah pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua sebagai prioritas utama. Max menilai berbagai program pemerintah yang saat…

Papua – Pembangunan Papua pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Komitmen pemerintah yang menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dinilai mencerminkan upaya menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus memperkuat integrasi pembangunan di kawasan timur Indonesia. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyatakan dukungan…

PAPUA – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner F. Ohee, mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Max Ohee menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua, termasuk melalui berbagai program prioritas pemerintah dan pelaksanaan Proyek…