Oleh : Radjiman Arif*) Pemerintah terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasarwarga secara menyeluruh. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mulaidiarahkan pada perbaikan rumah, pemulihan layanan kesehatan, hingga penggantiandokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Langkah tersebut menunjukkan komitmenpemerintah memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap dan memiliki kepastian dalam proses pemulihan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumahberdasarkan tingkat kerusakan yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Untukrumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusaksedang memperoleh Rp30 juta. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat akanmendapatkan solusi berupa pembangunan hunian tetap. Suharyanto juga menjelaskan selama hunian tetap belum tersedia, warga dengan rumah rusakberat dapat memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu atau menempati huniansementara. Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting agar bantuan diberikan sesuaikondisi masing-masing rumah dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas percepatan sehingga proses penanganan dapat berjalan terpadu. Selain persoalan tempat tinggal, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihanpelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempatkan keselamatanpasien sebagai prioritas utama dalam penanganan pascagempa. Ia menjelaskan bahwapemerintah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase, sementarapasien dengan kondisi kritis dirujuk dan pasien dengan luka ringan dapat ditangani di fasilitaspelayanan kesehatan atau tenda darurat. Budi juga menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat. Kemenkes menyiapkan rehabilitasi fasilitaskesehatan serta penanganan trauma atau trauma healing. Rumah sakit lapangan juga disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan selama fasilitas permanen dalamproses pemulihan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambunganpelayanan publik meskipun sebagian fasilitas kesehatan terdampak. Kemenkes sebelumnyamengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team, serta mendistribusikan obat-obatan dan peralatan kesehatan kewilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalamikerusakan dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap. Di sisi lain, pemulihan pascabencana juga menyentuh kebutuhan administratif warga. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tim Dukcapil telahditerjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk memberikan layanan administrasikependudukan secara langsung. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang hilangatau rusak akibat gempa. Teguh menilai dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam pemulihan karenamenjadi dasar masyarakat untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, dan berbagaipelayanan publik. Karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan jemput bola denganmendatangi posko pengungsian dan desa terdampak sehingga warga tidak perlu datang kekantor pelayanan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telahditerbitkan bagi warga terdampak gempa NTT. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa dilakukan melaluikoordinasi lintas lembaga. BNPB menangani kebutuhan tempat tinggal dan pemulihanpascabencana, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan, sementaraKemendagri memulihkan dokumen yang menjadi dasar hak administratif masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan penyintas tidak berdiri sendiri, melainkansaling berkaitan dalam proses mengembalikan kehidupan masyarakat menuju kondisi normal. Di lapangan, pemerintah juga terus memperkuat akses dan distribusi bantuan. BNPB mencatat akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terkendala longsor mulai kembaliterbuka setelah pengerahan alat berat. Dukungan logistik juga terus disalurkan, termasukbantuan dari pemerintah daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan dilakukansecara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Flores yang memiliki wilayah kepulauan dan akses yang tidak selalu mudah. Pemulihan penyintas gempa NTT menunjukkan kehadiran pemerintah melalui kebijakanyang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rumah diperbaiki, layanankesehatan dipulihkan, trauma diperhatikan, dan dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah memiliki fondasi untukmemastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah tersebutmenjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir pada saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga mampu bangkit dan kembali membangun kehidupan. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial
