Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruangsiber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anakpada perundungan siber, pornografi, penipuan digital, hingga adiksi media sosial.  Dalam konteks situasi terkini, kebijakan ini semakin relevan setelah pemerintah mulaimenunjukkan hasil konkret dari implementasinya, termasuk kepatuhan sejumlah platform global terhadap batas usia minimum pengguna. TikTok, misalnya, telah menetapkan usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak di bawah usia tersebut di Indonesia. Langkah yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menunjukkan wajahnegara yang kuat namun tetap humanis. Semangat utama PP TUNAS bukanlah membatasi anakdari teknologi, melainkan memastikan ruang digital menjadi safe space yang sehat bagi tumbuhkembang mereka. Pemerintah terlihat konsisten menempatkan pelindungan anak sebagaiprioritas, sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab atas ekosistem yang mereka bangun.  Dalam perkembangan terbaru, pendekatan tegas namun kolaboratif yang dipimpin Meutya mulaimembuahkan hasil dengan adanya komitmen kepatuhan dari platform besar. Ini menjadi sinyalpenting bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga masa depan generasi muda.  Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Kemendukbangga)/BKKBN, Rizky Fauzia melihat PP TUNAS sebagai instrumen yang memperkuat posisi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Perspektif ini penting, sebab ancaman di ruang digital sering kali masuk melalui celah pengawasan yang lemah di rumah. Rizky menekankan bahwa aturan ini membantu orang tua memastikan anak tetap amandari berbagai kejahatan digital, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengasuhan di era digital tidak cukup hanya dengan membatasi gawai, tetapi juga membangun literasi digital dan kedekatan emosional.  Lebih jauh, penekanan Rizky mengenai tingginya intensitas penggunaan internet anak—yang dalam sejumlah studi mencapai rata-rata tujuh jam per hari—membuat PP TUNAS semakinterasa urgensinya. Waktu yang begitu panjang di ruang digital berpotensi menggeser waktubelajar, istirahat, dan interaksi sosial di dunia nyata. Karena itu, kebijakan pemerintah patutdibaca sebagai bentuk intervensi yang progresif: bukan anti-teknologi, melainkan menata ulangkeseimbangan antara kehidupan digital dan perkembangan psikososial anak. Negara memberipagar, keluarga mengisi nilai, dan platform menjalankan tanggung jawabnya. Kombinasi tigaunsur ini menjadi fondasi penting bagi ekosistem digital nasional yang lebih sehat. Pandangan dari KPAI melalui Komisioner Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, memberi lapisan penguatan yang tidak kalah strategis. Ia menekankan bahwaimplementasi PP TUNAS harus konsisten, tidak boleh berhenti pada euforia peluncuran regulasiatau kepatuhan simbolik dari platform. Pendapat ini sangat relevan, karena tantangan utamakebijakan digital memang terletak pada pengawasan berkelanjutan. Konsistensi implementasiakan menentukan apakah PP TUNAS benar-benar menjadi instrumen perlindungan atau hanyasekadar norma administratif. Penekanan Kawiyan memperlihatkan bahwa pemerintah telahmeletakkan fondasi yang benar, regulasi yang jelas, pengawasan yang mulai berjalan, sertaketerlibatan lembaga independen untuk memastikan arah kebijakan tetap berada di jalurkepentingan terbaik anak.  Situasi terkini juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini mendapat respons positif darimasyarakat luas. Dukungan publik tumbuh karena keresahan orang tua terhadap bahaya media sosial semakin nyata. Dari eksploitasi data pribadi hingga algoritma yang mendorong kontenadiktif, ancaman terhadap anak kini tidak lagi bersifat abstrak. Dalam konteks ini, PP TUNAS adalah bentuk strong state intervention yang justru dibutuhkan untuk menciptakan safe digital citizenship sejak dini. Negara yang kuat bukan negara yang represif, melainkan negara…

Read More
Kids First, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar PP TUNAS

Kids First, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar PP TUNAS

Jakarta – Komitmen terhadap perlindungan anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mengusung prinsip Kids First, kebijakan ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak. PP TUNAS menjadi…

Read More
No Compromise, Pemerintah Gas Penegakan PP TUNAS untuk Platform Nakal

No Compromise, Pemerintah Gas Penegakan PP TUNAS untuk Platform Nakal

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam melindungi anak di ruang digital melalui penegakan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pendekatan tanpa kompromi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak di tengah…

Read More

Sekolah Rakyat dan Terobosan Akses Pendidikan Bermutu Tanpa Hambatan

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat terus menjadi prioritas pemerintah. Di tengah masih adanya kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, gagasan Sekolah Rakyat hadir sebagai sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya dirancang untuk membuka pintu pendidikan seluas-luasnya, tetapi juga menghilangkan berbagai…

Read More

Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Bermutu bagi Anak dari Keluarga Pekerja Informal

Oleh : Garvin Reviano )* Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru dalam lanskap pendidikan nasional, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang selama ini kerap berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu stabil, kelompok pekerja informal, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas, sering kali menghadapi keterbatasan dalam…

Read More
Tanpa Ribet Daftar, Sekolah Rakyat Percepat Akses Pendidikan Bermutu bagi Anak Rentan

Tanpa Ribet Daftar, Sekolah Rakyat Percepat Akses Pendidikan Bermutu bagi Anak Rentan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan investasi nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meredam dampak dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang. Salah satu implementasi konkret terlihat melalui penguatan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem. Kementerian Komunikasi…

Read More
Sekolah Rakyat Lengkapi Pendidikan Bermutu dengan Bela Diri dan Perpustakaan 24 Jam

Sekolah Rakyat Lengkapi Pendidikan Bermutu dengan Bela Diri dan Perpustakaan 24 Jam

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan budaya literasi bagi siswa. Pembekalan bela diri diberikan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kepercayaan diri, sementara perpustakaan 24 jam memperluas akses belajar dan minat baca. Upaya ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan…

Read More

Program Strategis Jadi Kebijakan Pro Rakyat Perkuat Stabilitas dan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA — Sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan pro rakyat yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tekanan global. Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, mengatakan pemerintah mengusung pendekatan ekonomi sosialisme kerakyatan dengan peran aktif negara sebagai penyeimbang antara kapitalisme dan sosialisme. “Program seperti…

Read More

Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di Tengah Tantangan Global

JAKARTA – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Di tengah dinamika ekonomi global, langkah-langkah yang diambil dinilai mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Direktur Eksekutif Citra Institut sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo…

Read More

Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Perkuat Perlindungan Buruh dan Stabilitas Nasional

Jakarta, – Arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai semakin menunjukkan karakter kuat sebagai ekonomi kerakyatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, dalam wawancara terbarunya. Menurut Yusak, pendekatan yang diusung pemerintah saat ini merupakan bentuk…

Read More