Peresmian Sekolah Rakyat Presiden Beri Harapan Baru untukPendidikan Indonesia

Oleh: Aulia Sofyan Harahap Presiden meresmikan Sekolah Rakyat sebagai langkah tegas yang mengubah lanskappendidikan Indonesia dengan menempatkan keadilan sosial sebagai poros kebijakan. Peresmian tersebut menandai hadirnya negara secara nyata di tengah kelompok masyarakatyang selama puluhan tahun berhadapan dengan keterbatasan akses pendidikan. MelaluiSekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai privilese, melainkan sebagai hakdasar yang dilindungi dan dipenuhi secara menyeluruh. Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban atas persoalan struktural yang menghambatmobilitas sosial keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menghadirkan pendidikangratis berkualitas lengkap dengan sistem asrama, pemenuhan gizi, seragam, layanankesehatan, serta fasilitas penunjang pembelajaran modern.  Pendekatan tersebut menghapus hambatan ekonomi yang kerap memaksa anak-anak di pelosok menghentikan pendidikan sejak dini. Negara mengambil alih tanggung jawab yang selama ini membebani keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan gagasan PresidenPrabowo Subianto yang berangkat dari keprihatinan terhadap jutaan anak usia sekolah yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.  Pemerintah membuka akses dan menyediakan akomodasi belajar dalam lingkungan yang tertata, sekaligus menghadirkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa. Skema tersebutmenempatkan pendidikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, karena anak memperoleh pendidikan bermutu sementara keluarga mengalamipeningkatan kapasitas dan kemandirian. Menurutnya, model tersebut menciptakan efekberlapis yang memperkuat daya tahan sosial masyarakat miskin. Data Badan Pusat Statistik memperkuat urgensi kebijakan tersebut dengan menunjukkanlebih dari tiga juta anak berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berisikoputus sekolah.  Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pemulihan mimpi bagi kelompok tersebut. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia dan menjangkau lebihdari 15 ribu siswa. Pemerintah menyiapkan target pengembangan hingga ratusan sekolahtambahan untuk memastikan pemerataan pendidikan mencapai wilayah paling terpencil. Evaluasi pelaksanaan program memperlihatkan dampak nyata pada kualitas hidup siswa. Saifullah Yusuf memaparkan kondisi fisik siswa menunjukkan peningkatan signifikan berkatsistem pendidikan berasrama dengan pemenuhan gizi terkontrol.  Kesehatan siswa membaik, anemia menurun, serta pertumbuhan fisik berlangsung optimal hingga sebagian siswa mengalami perubahan ukuran seragam. Dampak tersebut menegaskanbahwa pendidikan yang efektif memerlukan dukungan nutrisi dan lingkungan yang aman. Kemajuan akademik juga tampak jelas. Sekolah Rakyat tidak menerapkan seleksi akademikawal sehingga anak-anak dengan ketertinggalan literasi tetap memperoleh kesempatanbelajar. Melalui metode pembelajaran adaptif dan pendampingan intensif, siswa yang sebelumnya belum lancar membaca dan menulis mampu mengejar ketertinggalan dalamwaktu relatif singkat. Minat membaca tumbuh seiring meningkatnya kepercayaan diri, menandai lahirnya budaya belajar yang sebelumnya terhambat oleh kemiskinan. Perubahan karakter menjadi capaian penting lain. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama13 Kupang, Felipina Agustina Kale, memandang Sekolah Rakyat sebagai wujud keadilansosial yang konkret.  Menurutnya, sekolah tersebut tidak sekadar mengejar prestasi akademik, melainkanmembentuk karakter anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki pola pikir baru. Banyak siswa datang dengan rasa minder akibat tekanan ekonomi, namun sistem asrama danpendampingan penuh perlahan mengikis perasaan tersebut.  Pendidikan karakter berjalan sepanjang hari melalui rutinitas disiplin, pembiasaan spiritual, serta interaksi sosial yang sehat. Felipina melihat perubahan nyata pada keberanianberkomunikasi dan kemampuan bersosialisasi siswa, sekaligus meningkatnya kebanggaanorang tua terhadap perkembangan anak. Dukungan terhadap peresmian Sekolah Rakyat juga mengalir dari organisasi masyarakat. Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menilai program tersebutsebagai gagasan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kesenjanganpendidikan yang menghambat kelompok miskin dan miskin ekstrem.  Kehadiran Presiden dalam peresmian memperlihatkan konsistensi antara komitmen dantindakan. Burhanuddin menilai Sekolah Rakyat menandai dimulainya strategi nasionalpengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan keluarga, dengan tujuanmenciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Sebaran hingga sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua mencerminkan adaya keseriusan yang sangat nyata dari pemerintah untuk dapat menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagiseluruh rakyat tanpa terkecuali.  Dukungan dari berbagai hal, termasuk pada teknologi digital, tenaga pendidik, sertakurikulum yang adaptif mampu semakin memperkuat kualitas pembelajaran di Indonesia, yang mana hal itu berasal dari pelaksanaan Sekolah Rakyat.  Program tersebut sejalan dengan bagaimana visi pembangunan sumber daya manusia dancita-cita untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045, karena pendidikan yang bermutumenjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kemajuan bangsa ini. Peresmian Sekolah Rakyat yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah memberi harapanbaru bagi dunia pendidikan Indonesia dengan menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata dari negara terhadap seluruh masyarakat di Tanah Air tanpa terkecuali, termasukdari mereka kelompok paling rentan.  Melalui kebijakan tersebut, pendidikan bukan hanya sekadar berkaitan dengan hal-hal yang akademis semata, namun kini tampil sebagai jalan transformasi sosial yang mampumengangkat martabat, semakin menumbuhkan kepercayaan diri, dan membuka peluangkesejahteraan berkelanjutan bagi para generasi di masa depan. (*) *) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik BentangNusantara

Read More

Presiden Prabowo Terus Dorong Swasembada Energi untuk Serap Investasi dan Tenaga Kerja

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda besar menuju swasembada energi nasional sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menginstruksikan percepatan pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero) sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 untuk…

Read More

Kemandirian Energi Nasional Menguat, Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi dan Substitusi Impor

JAKARTA – Upaya penguatan kemandirian energi nasional terus menunjukkan kemajuan signifikan memasuki awal tahun 2026. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi, keselamatan, serta substitusi impor energi dan teknologi, berbagai pemangku kepentingan mulai dari BUMN hingga pemerintah daerah mengambil peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Drilling…

Read More

Capaian Positif Swasembada Energi Indonesia 2025 Menjadi Tonggak Baru Ketahanan Nasional

Oleh: Yohan Darma Putra )* Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui capaian positif swasembada energi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai agenda strategis yang dijalankan secara terencana dan berorientasi pada hasil nyata. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk menjamin pasokan energi nasional, tetapi…

Read More

Swasembada Energi Era Presiden Prabowo Jadi Fondasi Transformasi Ekonomi Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*) Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi semakin menegaskan arah transformasi nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Swasembada energi diposisikan bukan sekadar agenda sektor, melainkan fondasi strategis bagi kemandirian bangsa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Dalam berbagai kesempatan,…

Read More

PPN Ditanggung Pemerintah untuk Hunian Baru Jadi Stimulus Kunci Daya Beli Masyarakat

Jakarta – Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi, menilai kebijakan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk hunian baru sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan sektor properti nasional. “Menurut saya ya program ini bagus sekali sehingga konsumen tidak terbebankan dengan PPN,” ujar Harun. Ia…

Read More

Perpanjangan Insentif Pajak Rumah Jadi Pilar Pemulihan Ekonomi, Permudah Masyarakat miliki Rumah Pertama

Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak sektor perumahan sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah pertama. Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong konsumsi domestik, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih…

Read More

Insentif Pajak Rumah Berlanjut di 2026, Efek Multiplier Stimulus Fiskal Bantu Industri Nasional

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia resmi melanjutkan insentif pajak pembelian rumah sepanjang tahun 2026, sebuah kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor properti dan memperkuat dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diberikan 100 % untuk pembelian rumah tapak…

Read More

Apresiasi Perpanjangan Insentif Pajak Rumah Jadi Stimulus Pertumbuhan Sektor Properti

Oleh: Anggina Rahmawati* Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga akhir 2026 patut diapresiasi sebagai kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, kenaikan harga material bangunan, serta masih terbatasnya akses pembiayaan hunian bagi sebagian masyarakat, kehadiran insentif ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir…

Read More

Reformasi KUHP dan KUHAP Wujudkan Keadilan yang Lebih Substantif

Jakarta – Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini menjadi tonggak penting transformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih modern, berkeadilan, dan humanis. Menteri…

Read More