Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian nasional. Antisipasi dilakukan sejak dini melalui penguatan infrastruktur irigasi, percepatan program pompanisasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian agar produksi pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran…

Oleh : Deva Baruna Mitigasi krisis iklim menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalammemperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklimglobal. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaranhutan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telahberdampak terhadap ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, sertakehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menjadikanpengendalian perubahan iklim sebagai bagian integral dari arah pembangunannasional yang berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiringdengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo terus memperkuat kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam berbagai program pembangunannasional. Berbagai langkah ditempuh melalui percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta penerapan pembangunanrendah karbon di berbagai sektor. Pendekatan tersebut menunjukkan komitmenpemerintah dalam membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh terhadapdampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengahdinamika global yang semakin kompleks. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggiterhadap dampak perubahan iklim. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikanmuka air laut, sementara sektor pertanian semakin dipengaruhi oleh perubahan polamusim yang sulit diprediksi. Meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi juga menuntut penguatan kapasitas adaptasi di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program mitigasi dan adaptasi agar masyarakat memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi berbagairisiko sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian LingkunganHidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa pengendalian perubahan iklimmerupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangkukepentingan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untukmenurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidupmelalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Lebih lanjut, Moh. Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa komitmen tersebutdiwujudkan melalui penguatan tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, mulaidari peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengembangan ekonomi rendah karbon, hingga percepatan transisimenuju energi yang lebih bersih. Pemerintah memandang bahwa mitigasi krisis iklimtidak hanya bertujuan menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memperkuatketahanan pangan, ketahanan energi, serta mengurangi risiko bencana yang dapatmemengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang melibatkanseluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi diharapkan mampu menciptakanpembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan nasionaldalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Di sektor energi, pemerintah juga terus mendorong percepatan pemanfaatan energibaru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendukung target penurunan emisinasional. Transformasi menuju energi bersih juga diyakini mampu membukapeluang investasi baru, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakanlapangan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan transisi menuju energi bersih merupakan langkah strategisdalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan akan mengurangi ketergantunganterhadap bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi sistem energi, serta menciptakanpeluang investasi dan lapangan kerja baru yang mendukung pertumbuhan ekonomihijau. Selain memperkuat kebijakan nasional, pemerintah juga terus mendorong partisipasimasyarakat dalam mendukung pengendalian perubahan iklim. Berbagai program pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, efisiensi energi, hingga edukasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan terus diperluas. Pendekatankolaboratif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi krisis iklimmemerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat agar manfaatpembangunan berkelanjutan dapat dirasakan secara luas. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Saparno, menilai langkah pemerintahdalam memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakaninvestasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunaninfrastruktur yang tangguh terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan memperkecil risiko kerugianekonomi maupun sosial akibat perubahan iklim. Eddy Saparno juga menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim tidakhanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ia menilai investasi pada pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi bersih, serta penguatan ketahanan lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjangbagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya tahan Indonesia dalammenghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, target pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional diyakinidapat dicapai secara lebih efektif. Komitmen pemerintah dalam memperkuat mitigasi krisis iklim menunjukkan bahwapembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapijuga pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan nasional, dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menghadapitantangan perubahan iklim. Mitigasi krisis iklim pada akhirnya menjadi bagianpenting dalam menjaga ketahanan nasional, meningkatkan daya saing bangsa, sertamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupunmendatang. )* Pengamat Publik

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena El Nino yang diperkirakan menguat sepanjang 2026 menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas ekonomi. Penurunan curah hujan yang diprediksi terjadi di banyak wilayah berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu produktivitas pertanian, hingga memicu tekanan terhadap harga pangan. Dengan pendekatan yang terencana, Menghadapi El Nino dengan Mitigasi Krisis…

JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara dinamika pasar energi, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi perekonomian nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, kepastian usaha, dan stabilitas ekonomi, sementara harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan guna melindungi daya beli masyarakat….

Oleh: Rivka Mayangsari*) Di tengah fluktuasi ekonomi global, stabilitas sektor energi menjadi salah satu kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Menyadari hal ini, Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang adaptif. Sebagai langkah nyata, per 7 Juli 2026, harga sejumlah BBM…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sektor energi yang dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, perubahan nilai tukar, dan kondisi geopolitik internasional memengaruhi biaya penyediaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan…

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap masukan publik disalurkan melalui mekanisme konstitusional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan kampus dipandang sebagai masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan publik. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan kritik dan masukan Menurutnya,…

*) Oleh: M. Farhan Akbar  Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik. Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhanmasyarakat. Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik. Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, yang menilai pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan karakterdemokratis dan tidak antikritik. Menurutnya, kemauan pemerintah menerimamahasiswa serta membuka ruang dialog menjadi indikator bahwa aspirasi masyarakattetap memperoleh tempat dalam proses pengambilan kebijakan. Pola komunikasi dua arah yang transparan memungkinkan setiap masukan dipertimbangkan secaraobjektif, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Denganmekanisme seperti itu, kualitas regulasi akan semakin baik karena lahir melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai perspektif. Di sisi lain, keterbukaan dialog juga menjadi instrumen penting dalam meredamkesalahpahaman yang sering muncul di ruang publik. Demonstrasi merupakan bagiandari hak konstitusional warga negara yang perlu dihormati sepanjang berlangsungsecara damai dan bertanggung jawab. Namun, penyampaian aspirasi akanmemberikan hasil yang lebih optimal apabila diikuti dengan ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara langsung. Dialog yang konstruktif membuka peluang bagi pemerintah untuk menjelaskan substansikebijakan, sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyampaikankritik secara komprehensif. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidakberkembang menjadi konflik yang kontraproduktif, melainkan menjadi energi positifuntuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Sejalan dengan itu, Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima perwakilan mahasiswamerupakan keputusan yang tepat dalam memperkuat komunikasi antara pemerintahdan generasi muda. Menurut David, kesediaan mendengarkan aspirasi secaralangsung menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog terhadap kritikyang berkembang di masyarakat. Komitmen Wakil Presiden untuk meneruskanberbagai masukan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto juga memperlihatkanadanya kesinambungan komunikasi dalam proses pengambilan kebijakan. Langkah ini memperkuat pesan bahwa aspirasi mahasiswa bukan sekadar didengar, tetapi juga menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah. Selain itu, ruang dialog yang terbuka memiliki dampak strategis terhadap penguatanbudaya demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa kritik memperoleh respons yang proporsional, kepercayaan terhadap institusi negara akan meningkat. Kondisi tersebutmenciptakan iklim politik yang lebih kondusif karena pemerintah dan masyarakatberada dalam hubungan yang saling melengkapi, bukan saling berhadapan. Pada saat yang sama, mahasiswa juga terdorong untuk menyampaikan aspirasi secaraargumentatif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Sinergi semacam inimenjadi fondasi penting bagi lahirnya kebijakan publik yang semakin berkualitas dan berkelanjutan. Maka, pada akhirnya negara yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantanganbukanlah negara yang meniadakan kritik, melainkan negara yang menjadikan kritiksebagai sumber pembelajaran untuk terus berbenah. Komitmen pemerintah membukaruang dialog dengan mahasiswa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terusberkembang menuju tata kelola yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif. Ketika aspirasi masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari proses penyempurnaankebijakan, maka kepercayaan publik akan semakin kuat dan kualitas pemerintahanakan terus meningkat. Sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan seluruh elemenmasyarakat menjadi modal utama untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. *) Pengamat Kebijakan Publik.