Oleh : Irfan Aditya )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Langkah terbarunya yang patut diapresiasi adalah pemutakhiran data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan…
Oleh: Puteri Aruan* Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa dana bansos dimanfaatkan dengan tepat dan memberikan dampak jangka panjang. Bansos tidak lagi dipandang sebagai sekadar alat bantu sesaat, melainkan instrumen strategis yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Karena itu, pemerintah secara berkelanjutan melakukan edukasi…
Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan bantuan sosial sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Program ini diharapkan mampu meringankan beban kelompok rentan sekaligus menjaga stabilitas konsumsi nasional, terutama menjelang akhir tahun 2025. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menilai, penyaluran bansos pada kuartal IV ini merupakan langkah positif. Bantuan ini diharapkan…
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan terhindar dari hambatan birokrasi maupun potensi penyimpangan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa digitalisasi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra) telah memberikan…
*) Oleh: Debora Amanda Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai peluang positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pula ancaman serius berupa penyebaran judi daring yang semakin masif dan sulit dikendalikan. Judi daring bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ancaman sosial dan ekonomi yang berpotensi merusak generasi muda….
Oleh : Adisti Dwikirana )* Kemajuan teknologi yang pesat seharusnya membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan akses digital, tersembunyi ancaman yang menjerat jutaan orang tanpa pandang usia: judi daring. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, menggerogoti ekonomi keluarga, dan menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Dalam situasi…
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah konkret dalam upaya pemberantasan praktik perjudian daring yang kini dinilai telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor dan mengancam ketahanan sosial serta ekonomi nasional. Judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas moral, finansial, dan keamanan digital masyarakat….
JAKARTA — Pemerintah menunjukkan hasil nyata dalam upaya pemberantasan judi daring. Hingga kuartal ketiga 2025, perputaran uang dalam aktivitas ilegal tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi daring yang semula mencapai Rp359 triliun sepanjang 2024, turun drastis menjadi Rp159 triliun pada kuartal III-2025 atau menurun…
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Nagan Raya, Ari Saputra, S.H., M.H., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Soeharto, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang. Dalam keterangannya di kediaman pribadi pada Rabu (8/11/2025), Ari menilai Soeharto memiliki jasa besar…
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi ramainya pro dan kontra terkait pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Muzani mengatakan saat ini Soeharto telah selesai menjalani proses hukum sehingga layak mendapat gelar pahlawan. “MPR melihatnya bahwa dalam periode yang lalu, MPR telah menulis surat menyatakan bahwa mempersilahkan kepada Presiden dalam hal ini pemerintah untuk…
