Pembenahan MBG Menjaga Kelompok Rentan Tetap Terlindungi
*) Oleh: Rina Maharani
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata dipahami sebagai agenda pemenuhan kebutuhan pangan harian, melainkan sebagai investasi negara dalammembangun kualitas manusia Indonesia. Persoalan stunting, ketimpangan aksespangan bergizi, hingga disparitas layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumahyang membutuhkan intervensi negara secara konsisten. Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih menempatkan pemenuhan gizi sebagai salah satu prioritaspembangunan nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagihanya dipandang dari sisi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga darikualitas manusia yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan. Oleh karena itu, MBG patut dipahami sebagai investasi jangka panjang yang dampaknyaakan dirasakan lintas generasi.
Di antara berbagai kelompok penerima manfaat, pemerintah memberikan perhatiankhusus kepada kelompok rentan yang dikenal sebagai sasaran 3B, yakni ibu hamil, balita yang belum bersekolah, dan ibu menyusui. Penetapan prioritas ini bukan tanpaalasan, sebab ketiga kelompok tersebut berada dalam fase kehidupan yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang manusia. Kekurangan gizipada masa kehamilan dan awal kehidupan dapat meninggalkan dampak permanenterhadap perkembangan fisik maupun kognitif seseorang. Karena itu, keberpihakanterhadap kelompok 3B sejatinya merupakan upaya negara untuk memutus matarantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dengandemikian, setiap kebijakan yang memperkuat perlindungan terhadap kelompok inimemiliki nilai strategis yang jauh melampaui manfaat jangka pendek.
Namun demikian, pelaksanaan program berskala nasional yang menjangkau jutaanpenerima manfaat tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Mulai dariaspek distribusi, pengawasan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung menjadifaktor yang harus terus dievaluasi. Di sinilah pentingnya memandang evaluasisebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai alasan untukmenghentikan atau mengurangi komitmen negara terhadap masyarakat. Sebab, program yang besar membutuhkan kemampuan beradaptasi agar tetap relevan dan tepat sasaran. Semakin cepat pemerintah melakukan koreksi, semakin besar pula peluang MBG memberikan dampak yang optimal bagi kelompok rentan.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskanbahwa MBG merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi hak-hak dasarmasyarakat. Perspektif hak asasi manusia memberikan dimensi yang lebih luasterhadap program ini, karena hak atas pangan merupakan salah satu hakfundamental yang dijamin negara. Natalius Pigai menempatkan evaluasi MBG dalamkerangka perbaikan tata kelola, sehingga setiap catatan terhadap pelaksanaanprogram seharusnya dimaknai sebagai upaya memperkuat efektivitas kebijakan. Pandangan ini menegaskan bahwa pembenahan dan perlindungan terhadapkelompok rentan berjalan beriringan. Negara tidak boleh berhenti memenuhi hak ataspangan hanya karena menghadapi tantangan implementasi di lapangan.
Lebih lanjut, pendekatan berbasis hak asasi manusia menempatkan kelompok 3B sebagai subjek utama pembangunan. Ibu hamil membutuhkan asupan nutrisi yang memadai untuk mengurangi risiko komplikasi dan mendukung perkembangan janinsecara optimal. Sementara itu, ibu menyusui memegang peran penting dalammemastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak pada fase awal kehidupan. Adapun balita yang belum bersekolah berada pada masa emas perkembangan otak yang sangat menentukan kualitas pembelajaran pada jenjang berikutnya. Dengan kata lain, pembenahan MBG sesungguhnya adalah upaya memperkuat fondasi Indonesia Emas 2045 melalui perlindungan terhadap kelompok yang paling menentukan masa depanbangsa.
Selain itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli ParulianSihombing, menekankan bahwa penyelenggaraan MBG harus diprioritaskan bagikelompok rentan dan masyarakat yang paling membutuhkan. Pernyataan tersebutmenjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan program tidak hanya terletak pada luasnya cakupan, tetapi juga pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Ketika negara mampu memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berada dalamkondisi paling rentan, maka dampak sosial yang dihasilkan akan lebih besar dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Pada akhirnya, kebijakanyang tepat sasaran akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligusmemperkuat legitimasi publik terhadap program pemerintah.
Selanjutnya, penajaman sasaran penerima manfaat menjadi langkah yang relevandalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan tingkatkesejahteraan masyarakat yang berbeda-beda. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasukpangan bergizi. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat di daerah tersebut justrumenghadapi beban ganda berupa keterbatasan ekonomi dan minimnya infrastrukturpendukung. Oleh sebab itu, kebijakan yang memberikan afirmasi kepada masyarakatmiskin, kelompok rentan, dan wilayah 3T akan memperbesar dampak positif MBG. Penajaman target tidak berarti mempersempit manfaat program, melainkanmemastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan menjadi pihak pertama yang menerima perlindungan negara.
Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Sri Yunanto, menilai pemerintah perlu mengambillangkah tegas untuk membersihkan pelaksanaan program prioritas nasional daripraktik korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan. Menurutnya, refocusing terhadapkelompok yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi solusi yang tepat sambilpemerintah melakukan pembenahan tata kelola. Pandangan tersebut menegaskanbahwa akuntabilitas merupakan syarat utama bagi keberhasilan program berskalabesar. Semakin baik sistem pengawasan yang dibangun, semakin kecil potensikebocoran yang dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pembenahan MBG tidak hanya berbicara mengenai efisiensi, tetapi juga tentangmenjaga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam mengelola amanahrakyat.
*) Ahli Gizi Masyarakat.