Penanganan Karhutla Tetap Tegas sebelum Api Kembali Meluas
Oleh : Jonathan Janoel*)
Karhutla kembali menjadi ujian serius bagi kemampuan negara menjagakeselamatan masyarakat dan lingkungan ketika musim kering meningkatkan risikokebakaran. Namun, perkembangan penanganan menunjukkan pemerintah tidakmenunggu api meluas. Operasi darat dan udara terus diperkuat, wilayah prioritasdipantau, sementara penegakan hukum tetap berjalan terhadap pihak yang terbuktimelanggar.
Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penghentian perluasan kebakarandan pencegahan titik api baru sebagai prioritas. Setelah memimpin rapatpenanganan karhutla di Palangka Raya, Presiden menyatakan pemerintah terusmemenuhi kebutuhan operasi, mulai dari penambahan helikopter, peralatanpemadaman hingga mesin bor air. Optimisme bahwa karhutla dapat segeradikendalikan juga disampaikan dengan merujuk pada pengalaman Indonesia menghadapi kondisi yang lebih berat pada tahun-tahun sebelumnya.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada respons setelah kebakaran terjadi. Pemerintah menggabungkan pemadaman, mitigasi, dukungan peralatan, pemantauan, dan penindakan ketika ditemukanpelanggaran. Presiden juga menegaskan bahwa apabila pembakaran oleh korporasiterbukti secara hukum, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkankehadiran negara secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran sudah menjadiperhatian publik.
Perkembangan di lapangan memperlihatkan pentingnya pendekatan terpadutersebut. Kepala BPB-PK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menjelaskan bahwapemerintah daerah bersama kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, dan masyarakatterus bergerak melalui pemadaman darat, operasi udara, patroli pencegahan, dan edukasi. Pemprov Kalteng telah mengerahkan sekitar 10.700 personel gabunganserta mengoptimalkan enam helikopter untuk water bombing dan satu pesawatpatroli yang juga mendukung operasi modifikasi cuaca.
Ahmad juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas. Pendekatan ini pentingkarena respons dalam hitungan jam dapat menentukan apakah sebuah titik apidapat segera dikendalikan atau berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dengan demikian, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi bagian penting daristrategi nasional pengendalian karhutla.
Data terbaru pemerintah menunjukkan upaya tersebut terus menghasilkanperkembangan yang perlu dijaga. Kementerian Kehutanan mencatat 527 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, turun 139 titik dari harisebelumnya. Pada enam provinsi prioritas, perhatian tetap diarahkan pada wilayah yang memiliki peningkatan aktivitas kebakaran. Sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga menyiagakan 61 armada udara untuk memperkuat operasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Penurunan jumlah titik panas tersebut menjadi perkembangan positif, tetapi tidakberarti ancaman telah berakhir. Karhutla memiliki karakter yang dapat berubah cepatkarena dipengaruhi kondisi cuaca, angin, kelembapan, dan karakteristik lahan. Karena itu, keberhasilan pengendalian harus diikuti pemantauan berkelanjutan. Setiap titik api perlu segera diverifikasi sehingga pemerintah dapat menentukanapakah diperlukan pemadaman, pendinginan, patroli lanjutan, atau langkahpencegahan lainnya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai operasi lapangan perlu terusdimasifkan di wilayah prioritas. Ia mendorong tim gabungan mempertahankanpemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan. Menurut Daniel, langkah tersebut perlu disertai perlindungan kesehatan bagimasyarakat terdampak, terutama melalui ketersediaan masker, oksigen, fasilitasmedis, dan bantuan bagi kelompok rentan.
Dorongan tersebut memperkuat kebutuhan agar respons pemerintah berjalan darihulu hingga hilir. Api harus dipadamkan, masyarakat dilindungi, dan sumberkebakaran ditelusuri. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting agar pencegahan tidak hanya mengandalkan kesiagaan petugas. Dalam konteks ini, proses terhadap badan usaha yang terindikasi terkait karhutla perlu dilanjutkansecara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Langkah tersebutpenting untuk memberikan kepastian bahwa pengelolaan lahan harus berjalandengan memperhatikan aturan dan keselamatan lingkungan.
Situasi menunjukkan bahwa karhutla belum sepenuhnya selesai. Di Samarinda, misalnya, kebakaran di kawasan Makroman-Pulau Atas dilaporkan telah mencapailebih dari 30 hektare dan menghadapi tantangan karena api merambat di bawahpermukaan lahan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penurunan hotspot nasional tidak boleh membuat kesiapsiagaan diturunkan. Pemerintah tetapmembutuhkan pemantauan lapangan untuk memastikan wilayah yang telahdipadamkan tidak kembali terbakar.
Karena itu, konsistensi menjadi kunci. Pemerintah perlu mempertahankan operasidarat dan udara, memperkuat deteksi dini, memastikan perlengkapan tersedia, sertamelibatkan masyarakat hingga tingkat tapak. Penanganan yang tegas bukan sematasoal memadamkan api, tetapi memastikan api tidak kembali meluas setelah berhasildikendalikan. Strategi tersebut juga perlu disertai koordinasi antarlembaga agar informasi mengenai titik panas, kondisi lapangan, kebutuhan personel, dan dukungan peralatan dapat segera diteruskan kepada unit yang bertanggung jawab.
Dengan koordinasi lintas lembaga, dukungan teknologi, kesiapan personel, dan penegakan hukum yang berjalan beriringan, pemerintah memiliki fondasi kuat untukmenghadapi karhutla secara lebih terukur. Ketegasan yang disertai respons cepatdan pencegahan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk melindungimasyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan penanganan karhutla tetapberjalan sampai ancaman benar-benar terkendali.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah