Pertumbuhan dan Pemerataan Menjadi Arah Ekonomi Prabowo Gibran Selama Dua Tahun
Oleh : Rahmat Mansur )*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menjadi periode penting dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, serta gangguan rantai pasok, pemerintah dituntut mampu menjaga pertumbuhan sekaligusmemastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih luas. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan dan pemerataan menjadi dua arah yang saling melengkapi dalam kebijakanekonomi nasional.
Ketahanan ekonomi Indonesia terlihat dari kinerja pertumbuhan yang tetap terjaga. Berdasarkan data yang menjadi rujukan pemerintah, perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Capaian tersebutmemperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap memiliki daya tahan meskipunperekonomian global menghadapi berbagai tekanan. Pertumbuhan yang relatif stabil juga menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan dalam jangka menengah.
Pertumbuhan ekonomi tentu tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka Produk DomestikBruto. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut menciptakankesempatan ekonomi yang lebih luas. Karena itu, kebijakan pemerintah selama dua tahunterakhir juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitasdaerah, serta membuka akses yang lebih besar bagi pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam perspektif kebijakan, pemerataan membutuhkan basis data yang akurat agar intervensipemerintah tidak berhenti pada besarnya anggaran, tetapi benar-benar sampai kepadakelompok yang membutuhkan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisalmenekankan pentingnya pendekatan berbasis data presisi dalam pelaksanaan kebijakan sosialdan ekonomi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi instrumenpenting untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga berbagai program pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan tidak selalu berarti memberikanperlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat. Pemerataan membutuhkan kebijakan yang mampu mengenali kebutuhan setiap kelompok dan wilayah. Dengan data yang semakinterintegrasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menyusun intervensi yang sesuaidengan kondisi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih program maupunkesalahan sasaran.
Penguatan ekonomi dari tingkat desa juga menjadi bagian penting dari agenda pemerataan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat kelembagaan ekonomimasyarakat sekaligus membangun ekosistem usaha di tingkat lokal. Program tersebut dapatmenjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar, sertameningkatkan posisi pelaku usaha lokal dalam kegiatan ekonomi.
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty melihat penguatanekonomi bawah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Integrasi KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih dengan BUMDes dan UMKM lokal, menurut pandangantersebut, dapat diperkuat melalui digitalisasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, sertaperluasan akses pasar. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di desa tidak hanya menjadipelengkap, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonominasional.
Hal serupa terlihat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program ini memilikidimensi yang lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ketika pengadaanbahan pangan melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan pelaku usahalokal, program tersebut sekaligus menciptakan permintaan baru terhadap produksimasyarakat. Rantai pasok yang terbentuk dapat memberikan efek berganda bagiperekonomian daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat fondasi pembiayaan pembangunan melaluipengelolaan aset dan investasi negara. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara atau Danantara menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset negara dan BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan. Pengelolaaninvestasi secara profesional diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan sektorproduktif dan mendukung agenda industrialisasi.
Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan bukanlahdua agenda yang harus dipertentangkan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya untukmemperluas pembangunan, sementara pemerataan memastikan manfaat pertumbuhanmenjangkau lebih banyak masyarakat dan wilayah. Keduanya justru dapat membentuk siklusekonomi yang saling memperkuat.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi reformasi struktural. Penyederhanaanbirokrasi, digitalisasi layanan dan perizinan, penguatan industri bernilai tambah, efisiensilogistik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang menentukankemampuan Indonesia menghadapi persaingan global. Transformasi menuju ekonomi yang lebih produktif juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan energi berkelanjutan.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian menjadi bagian dariproses memperkuat fondasi ekonomi nasional. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang terjaga, penguatan ekonomi daerah, serta kebijakan pemerataan menjadi modal untukmemasuki tahap pembangunan berikutnya. Dengan konsistensi kebijakan dan evaluasiberkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diharapkan menghasilkan angka yang positif, tetapi juga membuka semakin banyak kesempatan bagi masyarakat untukberkembang. Pada titik itulah pertumbuhan dan pemerataan dapat menjadi dua kekuatan yang bersama-sama menopang terwujudnya ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Pembangunan
