Perlinsos Digital Disiapkan untuk Cegah Salah Sasaran Bantuan Sosial

Jakarta – Pemerintah menyiapkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital) untuk mencegah kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos), meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat verifikasi dan akurasi penerima bantuan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Perlinsos…

Read Full News

Perlinsos Digital Membuka Jalan Bantuan Sosial yang Lebih Berkeadilan

Oleh : Abdul Razak)* Transformasi digital dalam perlindungan sosial menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, memperkuat akurasi data, dan memastikan masyarakat yang berhak memperoleh akses terhadap program kesejahteraan. Melalui Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), pemerintah berupaya membangun mekanisme pendataan dan verifikasi yang lebih terintegrasi, transparan, serta adaptif terhadap dinamika kondisi sosial ekonomi…

Read Full News

Pemerintah Dorong Perlinsos Digital Jadi Fondasi Penyaluran Subsidi

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai langkah strategis untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus memperkuat ketepatan penyaluran subsidi. Program yang direncanakan diluncurkan pada 10 November 2026 ini diarahkan untuk memastikan bantuan negara diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Melalui pemanfaatan sistem digital dan verifikasi data, pemerintah berupaya membangun mekanisme perlindungan…

Read Full News

Negara Memastikan Perlindungan Sosial Menjangkau Masyarakat Paling Rentan

Oleh : Garvin Reviano )* Perlindungan sosial merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pembangunan nasional, keberhasilan pemerintah juga diukur dari kemampuan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya memperkuat perlindungan…

Read Full News

Pemerintah Utamakan Kebutuhan Industri Nasional lewat Penyesuaian Ekspor Gas

Jakarta – Pemerintah berencana menghitung ulang porsi ekspor gas nasional untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi, khususnya sektor petrokimia, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya…

Read Full News

DPR Dukung Pengurangan Ekspor Gas demi Ketahanan Energi Nasional

Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendukung langkah pemerintah mengurangi pasokan ekspor gas ke Singapura untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan yang mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026) tersebut dinilai perlu dilakukan agar ketersediaan gas nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. “Saya rasa pemerintah sudah mempelajari kontrak penjualan antara Indonesia…

Read Full News

Pengurangan Ekspor Gas Menjadi Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Energi  

Oleh: Bima Pradana )* Pemerintah menata kembali kebijakan ekspor gas bumi untuk mengutamakan kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam. Langkah ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, terutama sektor hilirisasi petrokimia yang membutuhkan pasokan gas secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya…

Read Full News

Prabowo Dorong BUMN Lebih Efisien dan Berorientasi pada Manfaat Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan pelat merah mampu mengelola aset negara secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prabowo menargetkan penutupan 700 perusahaan hingga akhir 2026. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan…

Read Full News

Pemerintah Tepat Memprioritaskan Kebutuhan Domestik dalam Kebijakan Ekspor Gas  

Oleh: Adelia Kirana )* Pemerintah mendorong penataan kebijakan ekspor gas bumi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri nasional. Langkah ini dinilai relevan untuk menjaga keberlangsungan produksi manufaktur, memperkuat daya saing, serta memastikan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Kepastian pasokan gas menjadi faktor penting karena sejumlah sektor industri bergantung pada komoditas ini sebagai…

Read Full News

Pemerintah Benahi BUMN Merugi, Fokus pada Perusahaan Produktif

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset negara dikelola secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360,…

Read Full News