MBG sebagai Pilar Keadilan Sosial Indonesia

Oleh: Ayu Ramadhani*) Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses gizi di berbagai wilayah Indonesia, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih dari sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini merepresentasikan peran negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembangsecara optimal. MBG tidak…

Read More

Kasus Air Keras, Proses Hukum Melalui Peradilan Militer Sesuai UU

Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang tengah diselidiki oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menjadi sorotan publik dan memicu perhatian luas terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Menanggapi kasus ini, Pakar Hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan kasus penyiraman air keras yang dilakukan anggota TNI ke aktivis KontraS Andrie Yunus harus…

Read More

Peradilan Militer Dinilai Jamin Keadilan dan Akuntabilitas Penanganan Kasus Air Keras

Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel melalui mekanisme peradilan militer yang profesional dan terbuka. Sejumlah pihak menilai bahwa sistem ini, jika dijalankan dengan konsisten, justru mampu menjamin kepastian hukum…

Read More

Kepastian Hukum Jadi Prioritas Peradilan Militer dalam Kasus Air Keras

Oleh: Rovila Putri *) Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan warga negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusutan kasus harus…

Read More

Sistem Peradilan Militer Menjamin Kepastian Hukum dalamKasus Air Keras

Oleh: Rangga Cahyadi *) Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukummelalui penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivisKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.  Kasus penyiraman ini menjadi perhatian serius karena menyangkutperlindungan warga negara sekaligus integritas aparat penegak hukum. Negara menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pengecualian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusutan kasus harusdilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang bertanggung jawab secara penuh. Presiden menilai bahwa penegakanhukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harusmampu menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balikperistiwa tersebut. Sikap ini mencerminkan arah kebijakan pemerintahyang tidak memberi ruang bagi impunitas dalam bentuk apa pun. Komitmen Presiden juga menegaskan bahwa negara hadir untukmelindungi seluruh warga negara, termasuk kelompok masyarakat sipilyang selama ini aktif menyuarakan kritik. Pemerintah memastikan bahwatidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku, meskipun berasal dariinstitusi negara. Penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi bagiandari upaya membangun Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keadabandan supremasi hukum. Langkah konkret juga ditunjukkan oleh institusi militer melalui proses hukum yang berjalan di lingkungan internal. Kepala Pusat PeneranganTNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan bahwa penyidikanterhadap empat prajurit yang diduga terlibat masih terus berlangsung. Proses ini dilakukan secara sistematis oleh penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI sebagai bagian dari mekanisme hukum yang berlaku. Penanganan perkara oleh Polisi Militer TNI mencerminkan respons cepatinstitusi dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas internal. Proses penyidikan yang tengah berjalan menunjukkan bahwa setiap dugaanpelanggaran oleh prajurit ditangani secara serius tanpa adanya upayauntuk menutupi fakta. Publik diharapkan memberikan kepercayaankepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses ini secaratuntas. Sistem peradilan militer dalam konteks ini memiliki dasar hukum yang kuatdan jelas. Pakar hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung, menjelaskanbahwa dalam sistem hukum Indonesia, setiap anggota militer yang didugamelakukan tindak pidana berada di bawah yurisdiksi peradilan militer. Prinsip lex specialis menjadi landasan utama, di mana aturan khususmengesampingkan aturan umum demi menjaga ketertiban hukum. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Regulasi ini memberikankewenangan penuh kepada institusi militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit.  Selain itu, aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sertasejumlah undang-undang terkait disiplin prajurit semakin memperkuatlegitimasi mekanisme tersebut. Penegasan yurisdiksi ini menjadi penting untuk menghindari tumpangtindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dengan adanya jalurhukum yang jelas, proses penanganan perkara dapat berjalan lebih efektifdan terarah. Kepastian hukum yang dihasilkan juga memberikan jaminanbahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturanyang berlaku. Proses hukum di lingkungan militer juga dikenal memiliki standar disiplinyang tinggi. Mekanisme internal memungkinkan penanganan perkaradilakukan secara lebih fokus, mengingat karakteristik institusi militer yang berbeda dengan masyarakat sipil. Hal ini menjadikan peradilan militermampu menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk kasus pidanaberat, dengan pendekatan yang tegas dan terukur. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan oleh peradilan militer tidakhanya berupa hukuman pidana, tetapi juga dapat disertai sanksiadministratif yang berdampak langsung pada status keanggotaan prajurit. Hukuman tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat, penurunanpangkat, hingga pencabutan hak sebagai prajurit menjadi bagian darisistem penegakan hukum yang komprehensif. Rekam jejak peradilan militer dalam menangani kasus-kasus sebelumnyajuga menunjukkan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman beratterhadap pelanggaran serius. Hal ini menjadi indikator bahwa sisteminternal militer tidak ragu untuk bertindak tegas terhadap anggotanyasendiri demi menjaga integritas institusi. Pendekatan ini sekaligusmemperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum yang dijalankan. Di sisi lain, anggapan bahwa peradilan militer bersifat tertutup tidaksepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara prinsip, persidangan militer tetap terbuka untuk umum, kecuali dalam perkaratertentu yang berkaitan dengan rahasia negara atau kepentinganstrategis. Dengan demikian, transparansi tetap menjadi bagian pentingdalam proses penegakan hukum di lingkungan militer. Keterbukaan hukum tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untukmelakukan pengawasan terhadap jalannya proses hukum. Publik tetapdapat mengikuti perkembangan perkara dan memastikan bahwapenanganannya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini sekaligusmenjawab keraguan terhadap independensi dan akuntabilitas peradilanmiliter. Langkah cepat yang diambil oleh Polisi Militer TNI dalam mengungkapdan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dinilai sebagai buktiefektivitas mekanisme internal. Respons ini menunjukkan bahwa sistemyang ada mampu bekerja secara sigap dalam menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan segera. Kecepatan tersebut tidak mengurangikualitas proses hukum yang dijalankan. Pemerintah melalui berbagai institusi terkait terus memastikan bahwapenanganan kasus ini berjalan sesuai koridor hukum. Sinergi antarakebijakan nasional dan mekanisme internal militer menjadi kunci dalammenciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakatluas. *) Pemerhati kebijakan publik

Read More

Sikapi Tantangan Global, Pemerintah Genjot Efisiensi Anggaran

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pemborosan, mencegah potensi korupsi, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Presiden mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga…

Read More

Hadapi Tekanan Global, Pemerintah Perkuat Efisiensi Ekonomi

Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal dan energi yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan dengan tujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat…

Read More

Pemerintah Perkuat Efisiensi Fiskal Hadapi Dinamika Geopolitik

Oleh : Zaki Walad )* Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memperkuat langkah efisiensi ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan ketahanan fiskal.Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara kini difokuskan pada optimalisasi belanja serta penutupan celah kebocoran penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal…

Read More

Pemerintah Perkuat Disiplin Fiskal Hadapi Gejolak Energi Global

Oleh : Prita Lazuardi )* Upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global kembali ditegaskan melalui strategi efisiensi ekonomi yang menyasar pengelolaan fiskal, penguatan penerimaan negara, hingga optimalisasi kinerja birokrasi, sebuah langkah yang dinilai relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang berdampak langsung terhadap perekonomian domestik. Pemerintah memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian fiskal dengan…

Read More

MBG Terus Berjalan, Program Pastikan Generasi Dapat Asupan Gizi

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan, program ini justru dipertahankan karena dinilai memiliki dampak strategis bagi masa depan generasi bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG tidak akan dihentikan meskipun pemerintah…

Read More